Makalah2007.10 Pelaksanaan Konstruksi Indonesia…

(Karya Tulis ini untuk Lomba Karya Tulis terkait Konstruksi)

 

Pelaksanaan SISTEM Manajemen

Pengelolaan Konstruksi Indonesia

untuk Mewujudkan Daya Saing Bangsa

Latar Belakang

Substansi karya tulis ini mungkin berbeda dengan karya tulis lainnya karena dilatar-belakangi beberapa produk penelitian Penulis periode tahun 1999-2007 yang sudah diaplikasikan di lapangan. Jika ditelaah dari istilah ilmiah, maka sebuah karya tulis ilmiah bisa saja berupa pemikiran ilmiah – mulai dari yang bersifat teori dengan banyak referensi hingga yang bersifat aplikasi karena telah diuji-cobakan di lapangan. Meski sama-sama ilmiahnya antara teori dan aplikasi tetapi tentu yang lebih diharapkan adalah yang aplikatif. Sehingga syarat ilmiah karya tulis ini sudah terpenuhi secara realistis karena tidak hanya wacana berupa teori tetapi sudah “membumi” dan siap dilaksanakan sesuai tema meningkatkan kompetensi Konstruksi Indonesia untuk mewujudkan daya saing bangsa.

Sementara itu substansi karya tulis ilmiah ini juga lebih bersifat sistemik daripada teknik karena suatu keberhasilan lebih ditentukan oleh koridor sistem termasuk perihal pengelolaan Konstruksi Indonesia. Sebagai sistem, substansi karya tulis ilmiah ini juga menyajikan formulasi teknis guna menentukan prioritas penanganan agar tercapai sistem kerja terukur untuk semua pekerjaan konstruksi. Dilengkapi konsep Membangun SATU Sistem Manajemen Database ke-PU-an – termasuk kegiatan Konstruksi Indonesia oleh BPKSDM dan LPJK – diharapkan segera dilaksanakan kegiatan Konstruksi Indonesia yang mampu mewujudkan daya saing bangsa sesegera mungkin – as soon as possible…

Judul Pelaksanaan Sistem Manajemen Pengelolaan Konstruksi Indonesia untuk Mewujudkan Daya Saing Bangsa menekankan kata kunci “pelaksanaan” dan “mewujudkan”. Artinya, karya tulis ini bukan lagi proses penciptaan apalagi perumusan yang berkesan masih pada trial and error penelitian mencari format atau bentuk suatu konsep ilmiah. Karena, secara konsepsi, substansi karya tulis ini telah ditulis detail melalui berbagai karya tulis, studi swakelola, penelitian tesis serta aplikasi awal di lapangan (1999-2006). Penilaian dari pihak-pihak terkait yang menilainya secara obyektif juga dilakukan, sehingga konsepsi ilmiahnya telah benar-benar siap “dilaksanakan” dan “diwujudkan”.

Permasalahan

Membahas Konstruksi Indonesia tidak hanya berkutat pada masalah fisis teknis akademis konstruksi semata. Tetapi, aparatur pemerintah yang seharusnya berfungsi sebagai manajer yang visioner harus melihatnya secara sistemik. Jadi, menurut pengalaman Penulis selama ini, yang paling urgent sebagai langkah awal permasalahan utama adalah
belum terbangunnya suatu
SISTEM
yang mampu menggerakkan dan mengendalikan seluruh kegiatan jasa konstruksi di Indonesia secara umum. Sehingga ke depan, sesegera mungkin diharapkan yang bekerja adalah sistem, bukan lagi orang per orang atau kelompok tertentu; misalnya dari personal pejabat, partai politik, asosiasi profesi dan/atau lembaga terkait lainnya.

Telah banyak pembangunan fisik konstruksi dilaksanakan oleh kontraktor di berbagai bidang. Telah banyak pula kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan hingga tes sertifikasi yang dilakukan berbagai pihak terkait. Telah banyak lomba karya tulis ilmiah diselenggarakan oleh berbagai instansi / lembaga untuk menghasilkan pemikiran baru yang dinamis dan upaya melahirkan konsep yang diharapkan bisa melandasi produk konstruksi lebih baik. Tetapi jika semua kegiatan konstruksi itu masih dilaksanakan secara parsial, slowly but surely, akan terjadi ketimpangan dengan kegiatan pembangunan lain seperti di bidang sosial, ekonomi, pariwisata, budaya, pendidikan dan lain-lain karena tidak sistemik.

Dengan melaksanakan / mewujudkan konsep yang melatar-belakangi karya tulis ilmiah ini diharapkan sesuai tema Konstruksi Indonesia 2007, yaitu meningkatkan kompetensi Konstruksi Indonesia untuk mewujudkan daya saing bangsa. Jadi, karya tulis ilmiah ini tidak sekedar wacana karya tulis ilmiah saja tetapi SIAP direalisasikan dan diaplikasikan di lapangan.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini secara umum adalah Pelaksanaan Sistem Manajemen Pengelolaan Konstruksi Indonesia. Sedangkan sasaran dari penulisan karya tulis ilmiah ini adalah
Mewujudkan Daya Saing Bangsa
. Dari beberapa kegiatan ilmiah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka aplikasi tujuan dan sasaran secara integral adalah menerapkan seluruh rangkaian kegiatan seperti tertera pada Tabel 1. di bawah.

“Kegiatan Ilmiah” Periode 1999-2007

Pengertian “kegiatan ilmiah” berawal dari ide ilmiah yang dituangkan ke dalam karya tulis ilmiah hingga terwujud hasil kongkrit di lapangan. Beberapa kegiatan
ilmiah Penulis pada periode 1999-2007 yang berlangsung “apa adanya” tanpa disengaja itu membentuk metode deduktif yang mengerucut lebih spesifik. Kegiatan tersebut yaitu:

1999: Membantu Karya Tulis Dir. Bipran (Bpk. Hendrianto N.) Ditjen BM Kursus Lemhannas: “Pengembangan Teknologi Transportasi dalam rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan Nasional”. Substansi: Kebijakan Nasional. Kata Kunci: Sistem Kerja Terukur;

2001: Karya Tulis Hari Bakti PU 2001: (Juara I) “Membangun Sistem Kerja Terukur untuk Melancarkan Pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Kimpraswil dalam rangka Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Nasional” Substansi: Kebijakan Sektoral / Bidang Depkimpraswil (ke-PU-an). Kata Kunci: Data-Daya-Dana (parameter teknis dari Sistem Kerja Terukur);

2002: Karya Tulis Hari Bakti PU 2002: (Juara I) Pemberdayaan SDM Depkimpraswil dalam rangka Tugas Pembangunan di Era Reformasi Menuju Indonesia Baru yang Demokratis, Adil dan Bertanggung Jawab”. Substansi: Uraian Detail kata kunci DAYA (2001).Kata Kunci: Pemberdayaan SDM (Daya);

2002-2005: Tugas Belajar Program S-2 dengan Tesis berjudul: Sistem Penilaian Perkerasan Jalan untuk Penentuan Prioritas Penanganan. Substansi: Formulasi Teknis sebagai Bagian dari Sistem Kerja Terukur. Kata Kunci: Prioritas Penanganan;

2005-2006: Kerjasama dengan Dinas Bina Marga Kota Surabaya: Aplikasi Penentuan Prioritas Penanganan Pekerjaan Jalan Kota Surabaya. Substansi: Aplikasi Tesis. Kata Kunci: Prioritas Penanganan;

2006: Studi Swakelola P2JJ Provinsi Kalimantan Timur: “Peta Digital dan Pengembangan Sistem Manajemen Database”. Substansi: Uraian Detail kata kunci DATA (2001). Kata Kunci: Peta Digital dan Manajemen Database;

2006: Lomba Karya Tulis Ilmiah BPKSDM (Juara III): “Peta Digital dan Pengembangan Sistem Manajemen Database Konstruksi”. Substansi: Diajukan untuk Upaya Penilaian Obyektif-Profesional Pihak Lain. Kata Kunci: Database Konstruksi;

2007: Lomba Karya Tulis Ilmiah dalam Rangka Apresiasi Karya Ilmiah Badan Litbang Departemen PU (Produk Konsep Pedoman NSPM): “Membangun SATU Sistem Manajemen Database ke-PU-an”. Substansi: Menjawab “BAGAIMANA” Membangun Sistem Kerja Terukur. Kata Kunci: Manajemen Database ke-PU-an. Produk Akhir berupa SISTEM dan SOFTWARE

2007: Lomba Karya Tulis Ilmiah BPKSDM pada Konstruksi Indonesia 2007:
Pelaksanaan Sistem Manajemen Pengelolaan Konstruksi Indonesia untuk Mewujudkan Daya Saing Bangsa. Substansi: Menjawab “MENGAPA” Membangun Sistem Kerja Terukur dengan mengulas seluruh rangkaian produk ilmiah di atas. Pengelolaan Konstruksi Indonesia. Penjelasan Naratif Seluruh Kegiatan Ilmiah di Atas (1999-2007)

 

Secara paralel, Penulis sehari-harinya bekerja di Ditjen Bina Marga. Tetapi, di sisi lain ada idealisme dan profesionalisme yang melekat sejak mahasiswa (tersurat dan tersirat seperti daftar tulisan Penulis periode 1991-2007 terlampir). Ini yang membuat Penulis senantiasa memikirkan, menulis dan merumuskan suatu sistem yang seharusnya ideal dan profesional di lingkungan kerja Penulis.

Sejak bekerja di Bina Marga (1995) dan membantu Direktur Bipran pada kursus Lemhannas (1999), banyak pengalaman Penulis soal konsep kebijakan transportasi nasional. Singkat cerita, pada Bab Kesimpulan tugas akhir lemhannas mengandung klausul kata kunci sistem kerja terukur. Kata-kata ini selalu melekat di benak Penulis pada setiap kegiatan ilmiah berikutnya. Sehingga, secara naluri idealisme dan profesionalisme, ide dan konsep itu harus bisa segera diwujudkan di lingkungan kerja Penulis mulai dari tingkat ditjen hingga antar-departemen.

Metode Deduktif-Aplikatif

Dari seluruh kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode yang tepat untuk memaparkan karya tulis ini adalah bersifat DEDUKTIF, yaitu menjelaskan yang UMUM ke arah yang lebih KHUSUS. Konsep umum kebijakan nasional berjudul Pengembangan Teknologi Transportasi dalam rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan Nasional (1999) secara bertahap mengerucut ke arah yang lebih khusus kepada kebijakan pembangunan sektoral / bidang ke-PU-an. Pada kegiatan berikutnya, ternyata masalah awal tetapi sangat mendasar yang harus segera diselesaikan adalah masalah DATA sehingga Penulis menyelesaikan konsep sistem database di dalam format buku Membangun SATU Sistem Manajemen Database ke-PU-an (2007) terlampir.

Buku Membangun SATU Sistem Manajemen Database ke-PU-an ini jika dipelajari detail-teliti telah menjawab pertanyaan BAGAIMANA menyelesaikan masalah awal yang dihadapi oleh Pemerintah dan Departemen PU khususnya. Sedangkan pertanyaan MENGAPA ada rangkaian kegiatan ilmiah sebelumnya, akan dijawab melalui karya tulis ilmiah ini. Jadi metode pendekatan di sini “unik” karena dilandasi atau dilatar-belakangi oleh pengalaman Penulis selama ia bekerja di Bina Marga, Departemen PU 1995-2007, dan menghasilkan konsep akhir yang APLIKATIF
yaitu SATU Sistem Manajemen Database ke-PU-an

Gambar 1. Alur Pendekatan Metoda Deduktif-Aplikatif

Dari Gambar 1 tampak jelas bahwa permasalahan umum untuk mewujudkan sistem kerja terukur harus didukung filosofi 3D, yaitu: DATA, DAYA, DANA. Penulis tidak mampu menganalisa ketiganya sekaligus karena keterbatasan waktu dan biaya sangat besar, sehingga pilihan spesifik yang harus diselesaikan adalah masalah DATA lebih dulu. Tetapi pada pembahasan sebelumnya juga diulas soal SDM (DAYA) yang tak terpisah sebagai pengolah sistem DATAbase itu sendiri.

Menghasilkan Konstruksi Indonesia yang memiliki daya saing bangsa bersama negara berkembang dan (apalagi) dengan negara maju lainnya, ternyata harus melalui rangkaian panjang kegiatan pengelolaan Konstruksi Indonesia. Banyak pihak terlibat di dalam kegiatan tersebut sehingga perlu sistem yang solid dan bisa berjalan sesuai kesepakatan bersama yang kondusif-konstruktif.

Keterlibatan semua pihak tersebut diawali dari kebijakan nasional yang mampu membuat koridor sistem yang memberikan peluang investasi konstruksi secara kompetitif yang sehat dan produktif. Untuk itu diperlukan payung hukum yang tegas melindungi hingga memfasilitasi kegiatan Konstruksi Indonesia mulai dari menampung ide-ide kreatif dari berbagai pihak, kesiapan NSPM, kegiatan fisik konstruksi hingga sistem manajemen database sebagai pijakan dasar kegiatan selanjutnya dan sebagai sumber data yang bisa diakses secara cepat-tepat-akurat. Gambar 1. menjelaskan koridor sistem yang solid untuk mewujudkan konstruksi yang benar dan memerlukan rangkaian panjang serta melibatkan banyak pihak.

Gambar 2. Rangkaian Panjang Mewujudkan Konstruksi yang Benar

Kebijakan Nasional

Di dalam Kertas Karya Perorangan (Taskap) Direktur Bipran Ditjen BM berjudul Pengembangan Teknologi Transportasi dalam rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan Nasional (1999) pada intinya menekankan keterpaduan antar moda transportasi darat-laut-udara yang nota bene menuntut koordinasi dan kerjasama intensif antar departemen terkait seperti Departemen PU, Departemen Perhubungan dan dinas terkait di Daerah. Penyelenggaraan transportasi nasional tentu harus didukung dengan perangkat infrastruktur yang notabene memerlukan kinerja jasa konstruksi yang andal mulai dari konstruksi jaringan jalan raya, jembatan, irigasi, bendungan, konstruksi jalan rel dan jembatan kereta api, konstruksi bandara, konstruksi pelabuhan, terminal dan seterusnya sehingga tercipta suatu sistem kerja terukur

Kebijakan nasional yang sangat menentukan ini menuntut rumusan yang benar-benar matang (sempurna) untuk melahirkan kebijakan yang harus kondusif. Kebijakan nasional berupa UU, PP, Keppres dan Inpres yang terkait transportasi dengan berbagai bidang yang dipengaruhi oleh bidang transportasi, dan itu hampir semua bidang kehidupan masyarakat; sehingga sifat kebijakan nasional ini bersifat sangat UMUM yang memerlukan rincian teknis melalui Kepmen hingga NSPM.

Telah banyak UU disusun lembaga legislatif mulai dari UU “induk” seperti UU 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 hingga UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 38/2004 tentang Jalan dan UU 18/1999 tentang Jasa Konstruksi dan seterusnya. Tetapi pada penerapannya di lapangan hampir tidak bisa memenuhi seluruh aspek ideal yang diamanatkan oleh kebijakan nasional. Kendala yang dihadapi itu mulai dari faktor teknis, alam hingga (secara jujur) karena “sengaja” ingin meraup keuntungan secara illegal sebagai “penyakit kronis spiritual” bernama kolusi-korupsi-nepotisme (KKN).

Spiritual Quotient (SQ) diulas pada makalah ini karena sangat berpotensi ikut menentukan baik-buruknya wajah Konstruksi Indonesia. Dengan etika moral yang tinggi, SQ yang baik akan menangkal dari dalam “penyakit kronis spritual” bernama KKN. SQ yang baik akan memperbaiki pribadi pelaku penyelenggara Konstruksi Indonesia secara personal maupun institusional…

Kebijakan Konstruksi Sektoral / Bidang ke-PU-an

Untuk mewujudkan sistem kerja terukur sebagaimana dikehendaki pada tatanan kebijakan nasional tentu merupakan kerja besar yang harus dilakukan oleh seluruh komponen bangsa termasuk Departemen PU sebagai instansi pemerintah. Pada lomba karya tulis ilmiah Depkimpraswil (2001), Penulis mem-breakdown kata kunci sistem kerja terukur yang tertuang pada tugas akhir Direktur Bipran, Ditjen BM ketika Penulis membantu beliau Lemhannas (1999) menjadi karya tulis ilmiah yang berjudul: Membangun Sistem Kerja Terukur untuk Melancarkan Pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Kimpraswil dalam rangka Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Nasional (2001) seperti terlampir.

Membangun suatu sistem kerja terukur
tidak hanya pada masalah konstruksi di bidang ke-PU-an. Tetapi pada sistem tersebut juga terkandung komponen lain yang juga sangat krusial yaitu filosofi 3D: DATA, DAYA, DANA. Serangkaian kegiatan ilmiah yang “bertingkat dan berlapis” harus dilalui Departemen PU jika ingin menghasilkan produk konstruksi berkualitas seperti Gambar 1 dan 2 di atas.

Dibentuknya BPKSDM menurut Penulis memiliki tupoksi yang signifikan guna membantu Departemen PU mewujudkan renstra; tapi tentu tidak sesederhana penyelesaian secara fisik-konstruksi semata. Apalagi BPKSDM ada kata “SDM” yang mau tidak mau harus memberdayakan SDM (DAYA) di lingkungan yang menjadi wewenangnya termasuk membina SDM-PNS Departemen PU.

Banyak kriteria SDM yang harus dioptimalkan pada proses panjang untuk menghasilkan produk konstruksi berkualitas seperti Gambar 1 dan 2 mulai dari konseptor, planner, designer, kontraktor-konsultan, controller dan seterusnya. Selama ini yang ditangani oleh BPKSDM/LPJK lebih menonjol pada sertifikasi kontraktor-konsultan dan pelatihan pengadaan barang/jasa untuk memperoleh sertifikat Panitia Lelang. Padahal, selain itu, masih buanyak pemberdayaan SDM yang harus dilakukan BPKSDM. Jika dianalogikan private corporate, BPKSDM harus punya Human Resourches Develoment (HRD) sehingga perlu semacam Manajer Personalia/SDM qualified untuk membina SDM Konstruksi di bawah wewenangnya termasuk birokrat/teknokrat SDM-PNS Departemen PU. Ini sangat menunjang kualitas produk kebijakan konstruksi sektoral / bidang ke-PU-an.

Pemberdayaan SDM Konstruksi

SDM-PNS Departemen PU

Seperti diketahui umum, soal Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih banyak sorotan atau penilaian negatif. Secara institusional, tugas pembinaan PNS menjadi tugas pokok kementerian pendayagunaan aparatur negara. Tetapi secara substansi, pemberdayaan PNS menjadi kewajiban masing-masing institusi yang berkaitan secara langsung dengan tupoksinya terutama secara teknis-konstruktif.

Sebagai penilaian kinerja PNS, DP3 sudah sejak lama sebagai formalitas yang sia-sia karena tidak mencerminkan kualitas PNS. Bahkan bagi PNS yang memiliki integritas dan dedikasi tinggi dengan IQ-EQ-SQ baik akan menilainya sebagai (maaf) pemunafikan. Demikian juga dengan rutinitas sehari-hari hingga proses kaderisasi bagi tenaga muda potensial yang sangat kurang diperhatikan.

Perlu penilaian serius terhadap kinerja PNS secara profesional – apalagi bagi PNS Konstruksi di jajaran BPKSDM dan Departemen PU pada umumnya. Ia harus produktif sesuai dengan posisinya sebagai aparat/birokrat yang bersesuaian dengan posisinya di antara lingkup ide-ide, konseptor, planner, controller hingga “manajer” seperti pada Gambar 2. di atas. Harus ada penilaian kuantitatif dan kualitatif yang mengandung beberapa parameter profesi sehingga menghasilkan SDM Konstruksi aparat/birokrat yang andal mewujudkan daya saing bangsa.

Sudah sejak lama Penulis “resah” terhadap idealisme-profesionalisme PNS seperti diuraikan pada artikel Mingguan Memorandum (Jawa Pos Group) berjudul Loyalitas PNS: Idealisme dan Profesionalisme (1996) seperti terlampir. Ada rasa apatisme mendalam apakah PNS masih bisa menghasilkan produk bernilai lebih dan bermanfaat bagi masyarakat, kemanusiaan, bangsa dan negara.

Kelemahan lain PNS sebagai institusi yaitu kemanjaan pada DIPA, kurang memikirkan konstribusi pada negara. Anggaran yang diserap seakan menjadi hak tanpa feed back azas manfaat dan pengembalian ke negara secara makro. Apalagi DIPA bagi kegiatan konstruksi perlu banyak indikator teknis dan disiplin ilmu untuk mengukur kinerja dan kualitas konstruksinya dari berbagai sisi manfaat – termasuk kontrol efektifitas anggaran terhadap “penguapan” akibat inefisiensi hingga “kesengajaan” korupsi. Ini mungkin belum terpikirkan oleh BPKSDM…

Tugas, Kapasitas-Kualitas, Fasilitas

Perlakuan kurang adil dan tidak seimbang juga banyak dijumpai di berbagai lingkungan PNS. Secara personal terutama di Daerah, PNS wajib apel pagi, absen, senam dan baju batik tiap hari Jum’at hingga ijin cuti 12 hari setahun. Itu adalah beberapa kewajiban PNS tanpa melihat esensi dari semuanya secara holistik.

Antara tugas, kapasitas-kualitas dan fasilitas yang diberikan kepada PNS tidak diberlakukan secara layak. Semua ini terjadi karena “kelalaian” negara yang kurang memahami dan menghayati sistem organisasi, kaderisasi, manajemen dan kepemimpinan di lingkungan PNS. Akhirnya, hampir setiap PNS mementingkan fasilitas daripada memenuhi lebih dulu tugas dan kapasitas-kualitas dari PNS!

Di zaman yang makin maju, seorang PNS profesional tidak harus dituntut kehadirannya berdasarkan apel atau absensi. Dengan information technology dan computer (satelite, gps, internet, e-mail, facsimile, hp, laptop dll) PNS profesional dengan kapasitas dan kualitas andal bisa bekerja optimal di mana pun ia berada. Ini bukan berarti mengesampingkan tertib administrasi, tetapi lebih menekankan pada efisiensi dan efektifitas kerja yang disesuaikan dengan kemampuan PNS.

Bagi unsur pimpinan, secara bijaksana harus mampu menempatkan seorang PNS Konstruksi yang berpotensi terhadap tugas, kapasitas-kualitas dan fasilitas (note: pengertian fasilitas tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga profesi). Ada banyak hal yang mungkin sepele tetapi bisa berakibat fatal terhadap produksi konstruksi secara keseluruhan jika salah satu atau beberapa rangkaian pada sistem seperti Gambar 2. tidak terpenuhi – terutama di dalam kaitannya dengan tugas, kapasitas-kualitas dan fasilitas sebagai kewajiban dan hak PNS Konstruksi.

Pemberdayaan SDM Konstruksi pada Sistem Kerja Terukur

Pemetaan kebijakan nasional dengan ide sistem kerja terukur
(termasuk dengan kondisi PNS yang dekadensif selama ini) harus di-breakdown menjadi kebijakan sektoral ke-PU-an yang bersifat teknis. Dengan dukungan filosofi 3D yang dilakukan oleh departemen teknis (sesuai alur pendekatan deduktif pada Gambar 1), maka satu hal pertama dan utama yang sebenarnya harus segera dilakukan adalah pemberdayaan SDM Konstruksi pada setiap lini kegiatan Konstruksi Indonesia yang diawali dari BPKSDM/LPJK.

Pada makalah Penulis berjudul Pemberdayaan SDM Depkimpraswil dalam rangka Tugas Pembangunan di Era Reformasi Menuju Indonesia Baru yang Demokratis, Adil dan Bertanggung Jawab (2002) cukup banyak konsep dan analisa pemberdayaan SDM, termasuk meliputi 3 kecerdasan: intelektual (IQ), emosional (EQ) dan spiritual (SQ). Secara ekstrim, mengapa spiritual dilibatkan? Karena dengan SQ baik akan melahirkan orang jujur di dalam bekerja – termasuk jujur terhadap kemampuan. Mereka yang ber-SQ baik biasanya mengindikasikan orang bijaksana selain kematangan intelektual sebagai syarat profesionalisme IQ.

Dengan SQ baik akan meredam tindak korupsi yang merajalela di hampir seluruh kegiatan Pusat apalagi Daerah sebagai penyakit moral, bahkan di kalangan penegak hukum sekali pun. Dengan SQ baik, perlahan namun pasti akan terbentuk tatanan moral maupun material berdisiplin tinggi yang bisa mengaitkan dengan profesionalisme IQ sesuai tema meningkatkan kompetensi Konstruksi Indonesia untuk mewujudkan daya saing bangsa. Perlu PNS-Motivator untuk itu…

Bicara SQ tidak hanya membahas spiritualisme agama secara kaku. Tetapi yang ditekankan adalah hasil dari proses spiritual melalui ajaran agama; misalnya kejujuran, keikhlasan, pengabdian, kemanusiaan dan hakikat inti kebijakan yang menunjang teori kepemimpinan,
manajemen
, kaderisasi dan organisasi.

Selama ini masyarakat pada umumnya melihat pemberdayaan SDM melalui pendidikan nasional yang sekedar menekankan IQ dan mengesampingkan EQ-SQ. Ketiga kecerdasan ini jika tidak dikembangkan optimal dan seimbang, atau tidak adil satu sama lain, akan menghasilkan semacam “humanism disaster” – di mana penjelasan selengkapnya bisa dikaji/dipahami melalui ilmu filsafat dan agama…

Berikut matrikulasi yang menggambarkan kondisi SDM secara umum:

Tabel 2. Matrikulasi SDM: IQ-EQ-SQ

Kaitannya dengan momentum Konstruksi Indonesia 2007 kali ini adalah agar BPKSDM ke depan lebih intensif melakukan kegiatan yang membangun SDM Konstruksi Indonesia secara utuh dan seimbang antara IQ, EQ dan SQ; serta menyeluruh antara SDM-PNS Dept. PU hingga Konsultan dan Kontraktor. Proses sertifikasi kepada tenaga ahli juga harus dilakukan melalui proses diklat, kursus hingga ujian yang benar-benar berbobot materi dan proses pengujiannya untuk menghasilkan SDM Konstruksi Indonesia andal sehingga mewujudkan daya saing bangsa sesegera mungkin di dunia internasional.

Selain memiliki tenaga birokrat/aparat (SDM-PNS Departemen PU) yang sangat paham konstruksi, BPKSDM juga diharapkan memiliki “manager” SDM yang kompeten di dalam hal upaya pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan SDM secara utuh, seimbang dan menyeluruh. Bahkan bila perlu, BPKSDM juga harus memiliki “filosof” yang bisa memikirkan metode mencerdaskan kader dari generasi muda, masyarakat konstruksi khususnya dan Bangsa Indonesia umumnya agar kreatif, kaya ide dan pemikiran konstruksi – tidak hanya sebagai plagiator. Untuk itu Penulis melampirkan lagi artikel Penulis berjudul Kemiskinan Filsafat dan Filsafat Kemiskinan (2000) di Mingguan TEMPO dan Gagalnya Sistem Pendidikan Nasional (2004) di Harian Pikiran Rakyat agar bisa menjadi inspirasi dan motivasi menyusun kebijakan BPKSDM ke depan perihal pemberdayaan SDM Konstruksi khususnya dan SDM-PNS Departemen PU pada umumnya.

Pemberdayaan SDM dari unsur pimpinan hingga lini terbawah diharapkan bisa menciptakan suasana atau gairah kerja kondusif, produktif, konstruktif dan bukan like and dislike yang sangat melekat pada hubungan pimpinan-bawahan yang dekadensif selama ini. Bila perlu BPKSDM melakukan studi/kajian sehingga menghasilkan modul pemberdayaan SDM di antara lingkup konseptor, planner, designer, kontraktor-konsultan, controller hingga website dan database specialist.

Pembahasan SDM di sini cukup panjang untuk menjadi masukan lengkap dan pertimbangan bagi BPKSDM; mengingat tupoksi BPKSDM juga menyangkut pembinaan SDM Konstruksi secara umum – baik swasta konsultan-kontraktor dan seharusnya PNS-nya juga. Dengan SDM Konstruksi andal, secara feed back akan sangat membantu mewujudkan daya saing bangsa pada sistem kerja terukur.

Pelaksanaan NSPM Konstruksi

Kondisi NSPM ke-PU-an Saat Ini

Sebagai institusi teknis Pembinaan Konstruksi, BPKSDM juga harus mengevaluasi “rambu-rambu teknis” yang tertuang di dalam Norma, Standart, Peraturan / Pedoman dan Manual (NSPM). Bila perlu BPKSDM melakukan redefinisi dari kata “norma”, “standart”, “peraturan” / “pedoman” dan “manual”. Setelah itu BPKSDM – bekerja sama dengan Badan Litbang, Setjen dan Itjen Departemen PU serta kalangan perguruan tinggi dan para pakar di bidangnya – mengkaji ulang substansi NSPM yang selama ini kurang diperhatikan soliditas, keterkaitan antar NSPM, up-grading terhadap kemajuan zaman dan seterusnya. Banyak pihak mengakui bahwa mulai UU-PP hingga juknis dan juklak NSPM masih perlu pembenahan di sana-sini; mulai dari “bahasa hukum” UU-PP hingga Keppres/Kepmen yang memerlukan koreksi teknis redaksional dan substansial.

Kesan selama ini, “target operasi” BPKSDM sering ditujukan ke swasta yaitu konsultan dan kontraktor. Sementara itu kelemahan di instansi yang terkait produk NSPM konstruksi sebagai “landasan kerja” konstruksi kurang diperhatikan dan ditingkatkan kinerjanya di dalam melayani stakeholders dan masyarakat luas. Demikian pula dengan upaya-upaya diseminasi-sosialisasi NSPM ke-PU-an yang masih kurang memasyarakat di kalangan masyarakat konstruksi.

Di lingkungan Departemen PU, NSPM Konstruksi di bidang Tata Ruang, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Bina Marga sudah banyak dan beragam. Sudahkah BPKSDM melakukan kajian detail dan memetakan keterkaitan NSPM? Secara hukum, NSPM mungkin bagian tupoksi dari Setjen / Itjen. Tetapi dari sisi substansi teknis-konstruksi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BPKSDM termasuk kesiapan birokrat/aparat yang berlatar belakang engineer. NSPM yang menjadi kajian BPKSDM seperti spesifikasi teknis, prosedur tes laboratorium dan lapangan, re-check formula aritmetik, design hingga review design dan lain-lain.

Ada pertanyaan Penulis soal NSPM di Bina Marga yaitu IRMS dan MKJI jika ia bisa dikategorikan NSPM – apakah masih relevan sebagai NSPM dengan waktu penyusunan lama bahkan mungkin belum selesai, biaya sangat mahal, tetapi kurang optimal apalagi untuk Daerah? Bagaimana eksistensinya saat ini?

Penilaian Intensif dan Pemutakhiran NSPM Digital

Tugas berat lainnya bagi BPKSDM adalah melakukan penilaian intensif terhadap NSPM lintas ditjen di bawah Departemen PU. Betapa sangat banyak yang harus dilakukan oleh BPKSDM, karena minimal harus mengakomodasi NSPM Tata Ruang, Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Bina Marga. Untuk itulah pada karya tulis ilmiah ini diusulkan adanya sub-organisasi di bawah BPKSDM yaitu semacam Pusat Kajian NSPM seperti disinggung sub-bab 3.5.1. di bawah.

Semua NSPM yang bersifat teknis juga perlu upaya-upaya pemutakhiran dari sisi data dan tes laboratorium/lapangan yang sesuai dengan kemajuan zaman. Beberapa design, formula teknis, angka-angka koefisien, parameter dan lain-lain juga harus sesuai dengan kondisi pemutakhiran.

Kerjasama intensif memang perlu dilakukan BPKSDM dengan pelaku jasa konstruksi nasional, perguruan tinggi, lembaga penelitian baik nasional maupun internasional untuk menghasilkan pemutakhiran NSPM. Akhirnya, BPKSDM harus punya target hasil pemutakhiran berupa DVD NSPM Digital agar sosialisasi NSPM mudah diakses dan dipelajari lebih teliti dan akomodatif.

Sosialisasi, Kemudahan Akses dan Penerapan NSPM

Di dalam konsep SATU Sistem Manajemen Database ke-PU-an (2007) diadakan seorang pengendali database pada tiap lini sub-organisasi mulai satker hingga ditjen. Sehingga di subdit yang menangani NSPM masing-masing ditjen ada penanggung-jawab pengelolaan / pengendalian yang menjamin ketersediaan dan pemutakhiran data jika sewaktu-waktu diperlukan. Selain itu adanya sistem filing document, folder hingga software saling integrated
(hyperlink) di dalam satu lap-top yang baku akan memudahkan setiap pengendali database mengakses ke semua NSPM karena adanya koordinasi organisasi pengendali database.

Pentingnya NSPM yang harus diketahui, dimengerti, dipahami dan dihayati oleh SDM Konstruksi BPKSDM dan Departemen PU umumnya, harus secara intensif dilakukan sosialisasi dan kemudahan akses sesuai tingkat aksesbilitas dalam rangka penerapan NSPM. Upaya konstruktif semua itu diharapkan bisa diakomodir di dalam kemasan SATU Sistem Manajemen Database ke-PU-an yang saat ini sedang Penulis usulkan menjadi salah satu konsep NSPM.

SISTEM Manajemen Pengelolaan Konstruksi Indonesia

Setelah menulis dan menganalisa beberapa konsep mulai kebijakan nasional hingga sektoral bidang ke-PU-an, pembahasan soal SDM (DAYA) ternyata belum menghasilkan produk optimal karena obyek penelitiannya adalah “manusia” yang sangat variatif, dinamis dan “tidak menentu”. Dengan pertimbangan itu pasti akan butuh biaya besar, waktu penelitian sangat lama, serta melibatkan banyak disiplin ilmu terutama dari ilmu-ilmu sosial. Sesuai metode pendekatan deduktif, Penulis lalu memfokuskan penelitian dan analisanya mengerucut pada DATA.

Pada tahun 2005, Penulis menyelesaikan tesis di ITS-Surabaya dengan judul Sistem Penilaian Perkerasan Jalan untuk Penentuan Prioritas Penanganan kerjasama dengan Dinas Bina Marga, Pemerintah Kota Surabaya. Penulis lalu mempunyai ide untuk mentranformasi formula prioritas penanganan itu ke PETA karena menyesuaikan kebutuhan DATA dengan PETA. Berbagai kalkulasi teknis konstruksi melengkapi SISTEM yang saat ini Penulis ajukan menjadi salah satu konsep NSPM melalui Badan Litbang Departemen PU seperti buku terlampir.

Pada tahun 2006, Penulis bekerja di satker P2JJ Provinsi Kaltim dan menyusun Peta Digital dan Pengembangan Sistem Manajemen Database melalui kegiatan swakelola. Laporan Akhir diikutkan lomba karya tulis ilmiah Konstruksi Indonesia 2006 BPKSDM Departemen PU dan memenangi Juara III.

Pada tahun 2007, hasil pekerjaan penelitian Penulis dari Surabaya (2005) dan dari Provinsi Kalimantan Timur (2006) diintegrasikan lengkap ke dalam buku Membangun SATU Sistem Manajeman Database ke-PU-an (2007). Analisa yang sangat lengkap tersebut meliputi mulai sub-sistem organisasi, penilaian teknis-konstruksi, manajemen database, peta digital hingga sub-sistem informasi. Uraian lengkap dapat dibaca pada buku terlampir.

Struktur penulisan dan seluruh materi/substansi buku telah dipertimbangkan seoptimal mungkin untuk mengakomodasi semua DATA dan PETA sehingga akan mendekati kesempurnaan untuk difungsikan sebagai SISTEM Manajemen Pengelolaan Konstruksi Indonesia yang berbasis DATA dan PETA (IT/GPS/GIS). Dengan menerapkan sistem tersebut diharapkan bisa meningkatkan kompetensi Konstruksi Indonesia mewujudkan daya saing bangsa melalui BPKSDM/LPJK.

Sub-Sistem Organisasi

Pembentukan struktur organisasi sangat menentukan atas keberlangsungan organisasi tersebut. Sehingga untuk menjamin efisiensi, efektifitas dan soliditas, organisasi harus ramping, fungsional serta diisi oleh personal yang benar-benar kompeten di bidangnya mulai pucuk pimpinan (managing) hingga staf (staffing).

Departemen PU pernah mengalami “musibah” management of state ketika dipecah menjadi Depkimbangwil dan Meneg PU, lalu menyatu lagi menjadi Depkimpraswil hingga kembali Departemen PU. Ini membuktikan tiadanya visi organisatoris yang matang di jajaran aparatur pemerintahan. Betapa banyak pemborosan waktu, tenaga, pikiran hingga anggaran terbuang sia-sia untuk proses pengorganisasian yang sebenarnya sangat tidak perlu.

Tetapi, jika masih bersedia dikoreksi, Departemen PU saat ini juga masih belum mencerminkan organisasi yang efisien, efektif, solid, ramping, fungsional dan diisi oleh personal berkualitas mulai pucuk pimpinan hingga staf. Contoh yang ada di Bina Marga adalah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) dengan P2JJ yang masih rancu tupoksinya. Banyak SDM Pusat terserap di BBPJN sehingga Pusat kekurangan SDM. Belum lagi anggaran yang sangat besar terserap untuk pengadaan prasarana gedung BBPJN dan fasilitasnya.

Sementara itu, sub-sistem BPKSDM pada organisasi departemen terdiri dari (1) Sekretariat Badan, (2) Pusat Pembinaan Konstruksi, (3) Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi, (4) Pusat Pembinaan Keahlian & Teknik Konstruksi dan (5) Pusat Pembinaan Kompetensi & Teknik Konstruksi. Dari sisi kebahasaan, sebenarnya point (2)&(3) serta (4)&(5) bisa digabungkan menjadi satu. Justru “kosa kata” SDM yang belum diakomodasi dengan lingkup kerja sebagaimana telah diusulkan dan diuraikan pada sub-bab sebelumnya. Satu hal lagi yang perlu diakomodasi adalah Pusat (Pembinaan) Kajian NSPM lintas ditjen yang justru sangat urgent diselenggarakan di BPKSDM.

Contoh-contoh penyelenggaraan organisasi yang sangat tidak profesional ini tentu juga sangat mempengaruhi kinerja Departemen PU, BPKSDM hingga SDM Konstruksi secara langsung atau tidak langsung. Sebagai akibatnya tentu akan berdampak besar pada produk konstruksi yang bersifat fisik maupun legal aspek.

Sub-Sistem Kearsipan/Dokumentasi

Pada tahun 1999 Penulis pernah membantu membuat laporan teknis untuk kondisi jalan nasional yang mantap dan tidak mantap. Beberapa sumber data memberikan angka yang tidak sama dan akurasi meragukan. Pada tahun 2007, selama sekitar 8 tahun kemudian, hal sama ternyata terulang lagi…(!?)

Kejadian tersebut, bagi orang dengan IQ-EQ-SQ baik akan merasa malu mengingat “kebesaran” Departemen PU, koq bisa tidak bisa mengolah data dengan sistem kearsipan/dokumentasi yang baik dan benar. Melalui suatu proses dan finalisasinya pada 2006-2007, Penulis pun merancang sub-sistem kearsipan, dokumentasi dan informasi dalam buku Membangun SATU Sistem Manajemen Database ke-PU-an (2007) untuk menyelesaikan masalah itu!

Sub-Sistem Peta Digital (Terprogram)

Demikian juga dengan pekerjaan konstruksi yang menyangkut kewilayahan, Ditjen Bina Marga dan Departemen PU belum/tidak memiliki standar peta yang signifikan apalagi berbasis IT/GIS/GPS terprogram. Integrasi antara sub-sistem kearsipan, dokumentasi dan informasi antara data dan peta digital (terprogram) yang ditawarkan adalah solusi optimal pada Pelaksanaan SISTEM Manajemen Pengelolaan Konstruksi Indonesia untuk Mewujudkan Daya Saing Bangsa.

Peta Digital (Terprogram) relatif mudah dilakukan Daerah, sehingga Pusat menampung data / masalah strategis bersifat nasional. Data lengkap diakomodasi di Daerah mulai dari kearsipan hingga pengendalian seluruh program kegiatan.

Sub-Sistem Penentuan Prioritas Penanganan

Adanya sistem pengendalian manajemen database Konstruksi Indonesia hingga processing penentuan prioritas penanganan yang dikendalikan oleh Pusat (di dalam hal ini Departemen Pekerjaan Umum cq. BPKSDM) mutlak diperlukan dalam rangka kompetensi dan perkembangan industri jasa konstruksi nasional. Dengan kesempurnaan sistem yang dibangun itu menuntut industri jasa konstruksi serius memenuhi azas idealisme dan profesionalisme sehingga bisa memenangi kompetisi konstruksi secara fair dan benar-benar menghasilkan bangunan fisik konstruksi yang berkualitas. Ini akan sangat menarik investor untuk berinvestasi.

Pengendalian Manajemen Database Konstruksi juga meliputi seluruh aset industri jasa konstruksi nasional (pemerintah/swasta) mulai SDM yang memiliki kompetensi dan sertifikasi profesi, sumber daya aset penunjang kelancaran pekerjaan konstruksi hingga referensi hasil pekerjaan konstruksi. Dengan adanya Sistem Pengendalian Manajemen Database Konstruksi yang bersifat nasional ini akan menjadi jaminan kegiatan konstruksi nasional dalam rangka meningkatkan kompetensi Konstruksi Indonesia untuk mewujudkan daya saing bangsa – baik secara nasional, regional bahkan internasional.

Konsep yang telah disusun Penulis berjudul Membangun SATU Sistem Manajemen Database ke-PU-an (2007) terlampir adalah salah satu upaya untuk mewujudkan daya saing bangsa di era globalisasi dunia melalui departemen teknis – yakni Departemen PU. Jika dipelajari lebih mendalam, substansi buku tersebut mewajibkan semua satuan kerja (satker) konstruksi tingkat provinsi melakukan SATU Sistem Manajemen Database ke-PU-an yang akhirnya seluruh database itu bermuara ke Pusat – dalam hal ini di Departemen PU cq. BPKSDM/LPJK.

Selama ini terdapat satu kasus rahasia umum bahwa sertifikasi tenaga ahli dan referensi personal / perusahaan banyak dipalsukan untuk memenangi tender. Jika semua database industri jasa konstruksi nasional sudah bisa dikendalikan dengan baik beserta jaminan kelengkapan dan aksesbilitas cepat-tepat-akurat – selengkap-lengkapnya dan sedetail-detailnya melalui SATU Sistem Manajemen Database ke-PU-an – maka Konstruksi Indonesia akan semakin mantap, elegant dan berwibawa di mata dunia. Ini tentu akan meningkatkan daya saing bangsa.

Sub-Sistem Teknologi Informasi

Semua upaya panjang kegiatan ilmiah tersebut harus memenuhi syarat akhir berupa transparansi dan akuntabilitas ke public information. Setiap satker yang melaksanakan Sistem Manajemen Pengelolaan Konstruksi Indonesia melakukan up-dating dan melaporkan kegiatan tahunan ke Pusat. Data yang dilaporkan berfungsi sebagai database lanjutan untuk bahan analisa program berikutnya.

Laporan yang menjadi konsumsi publik melalui www.pu.go.id bisa diakses secara lengkap, cepat, tepat, akurat. Ini bentuk tanggung-jawab Departemen PU ke publik di era teknologi informasi baik secara teknis (IQ) hingga moral (SQ).

Kesimpulan

Pada Bab Penutup ini, Penulis perlu mengklarifikasikan sekali lagi bahwa ada perbedaan substansi naskah antara karya tulis ilmiah yang diikut-sertakan Konstruksi Indonesia 2007 ini dengan lampiran buku Membangun SATU Sistem Manajemen Database ke-PU-an. Karya tulis ilmiah ini memaparkan seluruh kegiatan Penulis selama 1999-2007, sedangkan buku terlampir adalah salah satu “produk ilmiah” sebagai finalisasi seluruh kegiatan Penulis 1999-2007.

Proses panjang telah dilalui oleh Penulis – yang dilakukan paralel dengan pekerjaan rutin sebagai PNS – untuk perumusan konsep makro menuju mikro, umum menuju khusus, sebagai pendekatan deduktif yang akhirnya menghasilkan konsep SATU Sistem Manajemen Database ke-PU-an sebagai tool atau alat untuk Pelaksanaan SISTEM Manajemen Pengelolaan Konstruksi Indonesia untuk Mewujudkan Daya Saing Bangsa. Masih banyak tugas filosofi, kebijakan, teknis hingga birokrasi departemental yang harus diselesaikan di masa depan sebagai tanggung-jawab kaderisasi dan regenerasi terhadap bangsa dan negara.

Berbagai pertimbangan dilakukan secara matang termasuk kemudahan pelaksanaan teknis mikro di lapangan oleh satker yang ada di Daerah hingga kajian kebijakan manajemen makro ke-PU-an yang ada di Pusat. Diharapkan dengan SATU Sistem Manajemen Database ke-PU-an, sistem kinerja terukur bisa dilaksanakan lebih pasti dengan jaminan mutu produk konstruksi yang telah teruji untuk mewujudkan daya saing bangsa di era globalisasi.

Kesimpulan akhir dari karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

  1. Rangkaian panjang kegiatan ilmiah Departemen PU harus diawali dengan perumusan konsep kebijakan nasional bersifat SISTEMIK sehingga tupoksi Departemen PU bisa menempatkan diri di dalam koridor sistem kerja terukur;
  2. Setelah Departemen PU menghayati tupoksi di bidang ke-PU-an, salah satu tugas utama departemen adalah membina dinas-dinas terkait ke-PU-an melalui program nasional Otonomi Daerah;
  3. Peta masalah dengan pendekatan deduktif menyimpulkan faktor penentu keberhasilan pembangunan ke-PU-an adalah SDM sebagai unsur penunjang perwujudan sistem kerja terukur, yaitu 3D: DATA, DAYA, DANA;
  4. Perlu kajian bagi BPKSDM/LPJK menyangkut SDM Konstruksi – termasuk SDM-PNS Departemen PU – melalui upaya pemberdayaan SDM Konstruksi secara menyeluruh dan seimbang termasuk optimalisasi IQ-EQ-SQ;
  5. Sebagai salah satu unsur pembina konstruksi, BPKSDM bila perlu menambah sub-organisasi semacam Pusat (Pembinaan) Kajian NSPM yang mampu mengakomodasi / mendokumentasi hingga tugas-tugas analisis esensi dan sinergi antara NSPM Tata Ruang, SDA, Cipta Karya dan Bina Marga;
  6. Sesuai pendekatan deduktif yang semakin mengerucut, mengantarkan analisis Penulis pada eksistensi DATA sebagai salah satu kelemahan yang juga paling mendasar di jajaran satker hingga ditjen di Departemen PU;
  7. Penyusunan dan pelaksanaan SATU Sistem Manajemen Database ke-PU-an adalah akhir perjalanan panjang kegiatan ilmiah Penulis (1999-2007) yang diharapkan mampu segera mewujudkan sistem kerja terukur Departemen PU. Ke depan akan lebih mudah melakukan penelitian dan pengembangan secara detail berbasis data dan teknologi informasi;
  8. Pelaksanaan SISTEM Manajemen Pengelolaan Konstruksi Indonesia melalui SATU Sistem Manajemen Database ke-PU-an bersifat MUTLAK untuk segera dilaksanakan jika ingin segera mewujudkan daya saing bangsa pada era globalisasi yang sangat kompetitif. Semua upaya di atas diharapkan juga bisa menarik investor berinvestasi dengan aman, serta menguntungkan kedua belah pihak antara investor dan negara dalam rangka upaya percepatan dan pemerataan proses pembangunan infrastruktur ke-PU-an;

Rekomendasi

Dari kesimpulan di atas, Penulis menyarankan BPKSDM Departemen PU merekomendasikan penerapan SATU Sistem Manajemen Database ke-PU-an pada Departemen PU untuk SEGERA ditindak-lanjuti menjadi pedoman NSPM bidang manajemen database bagi satker ke-PU-an di Pusat dan Daerah. ***)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: