Artikel 2004.03 Gagalnya Sistem Pendidikan…

(Artikel ini dimuat di Harian Pikiran Rakyat Bandung, 03.03.2004)

 

Opini: Menanggapi “SOS” Bagi Dunia Pendidikan! (PR, 20/2/04)

Gagalnya Sistem Pendidikan Nasional

Oleh: Didik Hardiono *)

Salah
satu artikel PR (20/02/04) di halaman muka yang berjudul “SOS” Bagi Dunia Pendidikan!, sangat menarik untuk ditanggapi. Betapa PR menuliskan “SOS” yang mengisyaratkan hidup-mati dunia pendidikan yang sangat kritis, ditambah lagi tanda seru (“!”) di belakangnya. Lengkap sudah keprihatinan terhadap dunia pendidikan di negeri ini. Padahal inti tema artikel tersebut “masih” memprihatinkan kondisi fisik ribuan bangunan sekolah dasar (SD) di Jawa Barat yang rusak parah. Keprihatinan itu “masih” fisik sarana-prasarana, belum menyangkut kualitas pendidikan di semua jenjang pendidikan dasar-menengah hingga jenjang pendidikan tinggi. Tulisan berikut ini “hanya” menyajikan impian dunia pendidikan yang ideal.

***

MENURUT filosof Plato (427-347 SM), “Pendidikan adalah tugas dan panggilan yang harus diselenggarakan negara dan oleh sebab itu tidak boleh dilalaikan begitu saja”. Pesan yang tersirat dari pemikiran ini adalah tidak boleh ada komersialisasi pendidikan bagi rakyat oleh negara, karena hasil pendidikan itu akan kembali kepada negara.

Kegagalan sistem pendidikan nasional (sisdiknas) di Indonesia, selain faktor komersialisasi yang menggeser esensi tujuan pendidikan, faktor lainnya adalah kurang pahamnya penyelenggara merumuskan sisdiknas sehingga produk undang-undang (UU) sisdiknas menimbulkan pro-kontra karena tidak berupaya mengoptimalisasikan potensi manusia; lebih mengarah kepada hal-hal yang tidak substansi-esensial; hanya bersifat materi-finansial-kuantifikasi. Itu pun masih gamang, karena kondisi fisik sekolah, anggaran pendidikan hingga kesejahteraan guru masih belum layak.

Jenjang Pendidikan Dasar-Menengah

    Masyarakat umum menilai bahwa pendidikan biaya tinggi, kondisi fisik sekolah bagus dan fasilitas lengkap akan menjamin kualitas lulusan. Sehingga, banyak sekolah plus mewarnai dunia pendidikan di negeri ini; mulai play-group, TK hingga SD-SMP-SMA. Ciri menyolok sekolah plus biasanya menerapkan sistem full day school. Biayanya sangat mahal karena diselenggarakan swasta. Para orang-tua di kalangan upper class mempercayakan anak-anaknya ke sekolah plus tersebut.

    Sekolah plus menekankan anak usia play-group, SD, TK, SD bisa berbahasa Inggris daripada berbahasa daerah. Padahal, bahasa daerah – selain mengajarkan bahasa – juga terselip pendidikan budi pekerti, sikap santun dan unggah-ungguh pada yang lebih tua. Akibatnya, lambat laun ciri khas daerah dari sisi bahasa dan seni-budaya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan lenyap. Banyak generasi muda tak paham bahasa daerahnya sendiri apalagi kultur budayanya. Ini salah satu kondisi memprihatinkan menyangkut pendidikan pelestarian seni-budaya nusantara yang konon bhinneka tunggal ika.

Sementara itu, ada kesenjangan antara sekolah negeri dengan swasta. Banyak sekolah swasta menerapkan sistem pendidikan sendiri yang dinilainya mempunyai added value karena persaingan dengan sekolah swasta lainnya. Sedang sekolah negeri, sistem pengajaran dan kurikulum sering berubah yang berakibat peserta didik tidak memiliki pegangan baku, bingung. Ada idiom klasik bahwa ganti menteri diikuti ganti kebijakan, ganti peraturan, ganti kurikulum, ganti buku-seragam, dan seterusnya sehingga sangat membebani masyarakat kelas menengah ke bawah (mid-low class).

Contoh kebijakan yang tak bijak dari sisdiknas seperti gonta-ganti istilah sekolah dan gelar. Misalnya SMA menjadi SLTA lalu SMU atau gelar ‘Ir’ menjadi ‘ST’. Sehingga sisdiknas di jenjang pendidikan dasar-menengah belum bisa menemu-kenali potensi peserta didik; apakah akan menjadi olah-ragawan, polisi, tentara, profesional, intelektual, seniman, budayawan atau agamawan. Padahal, pengenalan potensi diri harus bisa ditentukan di jenjang pendidikan dasar-menengah sehingga pada jenjang pendidikan tinggi peserta didiknya tidak bingung harus meneruskan ke mana.

Fenomena kegagalan lainnya pada jenjang pendidikan dasar-menengah adalah adanya gejala demoralisasi dari pendidik maupun peserta didik. Banyaknya kasus pelecehan seksual, kriminalitas, tawuran pelajar, free sex, narkoba dan lain-lain, sangat memilukan orang tua dan bangsa umumnya. Ini disebabkan gagalnya pendidikan budi pekerti, akhlaq dan agama. Kegagalan ini lebih disebabkan tidak adanya teladan dari lingkungan, guru dan aparat terkait yang seharusnya memberikan contoh melalui perilaku, kewibawaan dan harga diri. Pengaruh lingkungan melalui media massa (teve), juga sangat mempengaruhi pelajar dari pada pendidikan di sekolahnya sendiri.

Jenjang Pendidikan Tinggi

    Salah satu kegagalan sisdiknas pada jenjang sistem pendidikan tinggi adalah pemberlakuan otonomi perguruan tinggi yang beberapa diantaranya belum siap. Konsep otonomi kenyataannya hanya membuang waktu, biaya, tenaga, pikiran serta membuka peluang persaingan yang tidak sehat. Perguruan tinggi yang mapan mempunyai harga jual tinggi pada industri. Padahal, dari sistem pengajaran maupun pendidikan masih banyak yang diragukan kredibilitasnya; karena betapa pun dosennya sibuk dengan proyek daripada mengajar mahasiswanya. Lembaga pengabdian masyarakat ternyata lebih menjadi ‘bendera’ korporasi perguruan tinggi untuk bisnis.

Lebih khusus lagi, matrikulasi kuliah di perguruan tinggi tidak berupaya menggali potensi mahasiswa secara utuh sebagai manusia. Hampir seluruh waktu kuliah terdiri atas praktikum, tugas dan segala sekularisasi yang menjauhkannya dari nasionalisme, intelektualisme dan spiritualisme. Mahasiswa dicetak sebagai captaint of industries!. Benarlah ucapan Francis Bacon (1561-1623) yaitu ilmu telah meninggalkan pencarian kebenaran dan beralih untuk mencari kekuasaan.

Banyak mahasiswa pesimis mendalami hakikat hidup agar menjadi manusia bijak. Pencarian kebenaran menjadi pembenaran, lebih mencari kekayaan dan kekuasaan melalui industri. Padahal, di sisi lain, banyak ujaran bijak menyatakan hidup bahagia tidak harus kaya harta, tetapi bisa dengan kaya hati meskipun miskin materi. Para nabi dan orang bijak lainnya telah ‘menanggalkan’ bahkan ‘meninggalkan’ kemewahan harta dunia – sehingga mereka lebih mengabdi pada kebenaran dan kebahagiaan hakiki; misalnya Buddha, Confucius, Yesus dan Muhammad Saw.

Atribut sarjana atau penghormatan akademis menjadi tujuan pendidikan tinggi, mengaburkan tujuan utama pendidikan; misalnya Mr. Uncle Sam, O.B.E, B.Sc, Ph.D, F.I.C.E, F.Inst.HE, atau yang lain Mr. Prof. Bean, Dipl.Ing, Dip.Dev.Adm., M.I.M.M, M.M.S, F.R.M.S. Ada seorang bijak memberi wejangan pada muridnya bahwa pendekar sakti tidak dilihat dari kekar tubuhnya atau banyaknya senjata. Sebuah film Master of Zen mengisahkan pendekar zen yang hanya memakai jubah dan sandal japit. Ketika bertapa di gua, penguasa menyeretnya dengan dua ekor kuda, tetapi ia tidak bergeming. Ada kisah lain ketika Buddha menjinakkan gajah liar dengan kharismanya; atau Nabi Saw diancam pedang musuh dan ditanya siapa penolongnya saat itu, Nabi menjawab, “Allah,” dan musuh pun tergetar hingga pedangnya terjatuh karena “kesaktian” kemuliaan lisan Nabi.

Mana yang lebih terhormat: Master of Science atau Master of Zen?

Pendidikan Publik

Jenjang pendidikan dasar, menengah, tinggi secara formal dibakukan oleh pemerintah. Tetapi ada pendidikan non-formal yang tidak kalah pentingnya, yaitu pendidikan publik.

Pendidikan publik secara langsung misalnya melalui penegak disiplin yaitu polisi dan aparat pamong praja yang menjamin terselenggaranya aktifitas sosial masyarakat. Penegak dislipin disebar di tempat-tempat strategis pasar, terminal, stasiun dan lain-lain yang memungkinkan interaksi sosial. Penegak disiplin harus wibawa dan taat azas disiplin. Jika kesadaran ini sudah merakyat, kontrol aparat sedikit-demi-sedikit dikurangi dan pendidikan publik sudah diselenggarakan rakyat sendiri. Upaya ini salah satu cara menuju masyarakat modern, maju, displin, tertib dan bertanggung-jawab, serta menjamin kelangsungan pembangunan melalui pendidikan publik oleh rakyat sendiri. Pendidikan publik secara tidak langsung misalnya melalui perusahaan publik, yaitu suatu lembaga yang melibatkan opini publik; misalnya pers –cetak atau elektronik, non-government organizations atau LSM, lembaga pendidikan swasta, dan lain-lain.

Perusahaan publik yang paling berpengaruh terhadap pendidikan publik adalah pers yang selalu menyoroti dan disoroti. Pendidikan publik melalui pers hendaknya tidak tertindih oleh misi bussines-oriented yang memang harus ditargetkan. Jika hanya mengikuti pasar dan tidak berpegang teguh pada idealisme pers, maka pendidikan publik oleh perusahaan publik dalam membantu menciptakan masyarakat madani takkan pernah terjadi. bahkan perusahaan publik akan menjadi agent of anarkhism and vandalism.

Pendidikan publik juga bisa dilakukan oleh tokoh informal masyarakat seperti tokoh agama, adat, dan lain-lain. Penghayatan agama, budaya dan nilai etika-estetika harus ditanamkan sejak dini kepada generasi penerus. Tetapi peran serta tokoh informal ini, pada saat ini, agak melemah karena gencarnya pengaruh modernisasi, sekulerisasi, materialisme dan hedonisme yang telah menggejala hampir di seluruh lapisan masyarakat.

Sistem Pendidikan: Pengembangan Potensi SDM

Sisdiknas yang diuraikan di atas pada hakikatnya adalah pengembangan potensi SDM, yaitu: (1) Phisical Quotient, (2) Intelectual Quotient, (2) Emotional Quotient dan (3) Spiritual Quotient. Membangun manusia Indonesia seutuhnya harus mutlak memperhatikan keempat potensi dasar itu. PQ adalah kemampuan fisik: kekuatan, ketrampilan, kelenturan dan kecepatan. Kaitannya dengan sisdiknas biasanya mengarah ke olah raga atau membentuk olahragawan. IQ adalah kemampuan otak kiri, berfungsi menguasai bahasa, membaca, menulis, berhitung; daya ingat nama, waktu, peristiwa; sifat logis, analitis, terarah pada satu persoalan, langkah-demi-langkah rasional; lebih berhubungan erat dengan pembentukan kecerdasan pada pendidikan formal. EQ adalah kemampuan otak kanan yang intuitif; waspada, atentif, daya konsentrasi; pengenalan lingkungan, diri sendiri dan orang lain; senang musik; kondisi emosi; sosialisasi, pembentukan pribadi; sifat kreatif, produktif. SQ adalah fitrah yang ‘bersemayam’ di hati, berfungsi mengenal diri dan Tuhan, nurani yang membisikkan kebenaran dan kejujuran, keikhlasan, kemanusiaan dan ketuhanan.

Dengan melakukan perenungan terhadap berbagai potensi dasar yang dimiliki manusia, maka sisdiknas yang berorientasi pada pemberdayaan IQ jika tidak memperhatikan potensi lainnya akan menciptakan suatu ketimpangan. Sekolah seni yang tidak melihat bakat muridnya akan menciptakan ahli seni, bukan seniman. Institut agama yang mengajarkan ilmu agama, jika institusi tidak mampu merubah mahasiswa menjadi insan kamil, hanya akan menciptakan ahli ceramah, bukan agamawan. Banyaknya bangunan ibadah jika tidak diimbangi dengan revolusi spiritualisme menjadi insan kamil akan tetap menyulut konflik sara,. fanatism sempit, kebenaran menjadi pembenaran, menjual ayat Tuhan dengan harga murah karena dibarter dengan uang dan kekuasaan yang zalim, ceramah massal sekedar entertainment batin kolosal tanpa membekas di hati dan jiwa umat

Tujuan Pendidikan: Keseimbangan

Sisdiknas harus benar-benar mampu menciptakan manusia Indonesia yang paham kebenaran. Kata Jalaluddin Rumi, “Hanya dengan menjadi kebenaran saja yang akan bisa memahami dan menghayati hakikat Kebenaran.” Seorang bijak pasti akan sependapat dengan Rumi, karena esensi kebenaran itu dari Tuhan dan tiada keraguan di dalamnya (QS 2:147, QS 3:60, QS 10:94). Kitab Suci pun telah banyak mengajarkan kebenaran yang akan mengarahkan pada keseimbangan; karena secara dialektis kebenaran memberikan keseimbangan. “Kamu sekali-kali tidak akan melihat dari ciptaan Tuhan Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang” (QS 67:3-4). Bagaikan Yin-Yang yang membentuk lingkaran sebagai simbol kesempurnaan, keseimbangan. Ada hitam ada putih, ada langit ada bumi, ada lahir ada batin, ada dunia ada akhirat, ada surga ada neraka…

Pengalaman manusia ketika masih kecil hingga dewasa pasti melalui hal-hal yang ia rasakan benar secara sepihak. Nilai ‘benar’nya waktu ia masih kecil berdasarkan dogma dari orang tua atau gurunya di sekolah. Nilai ‘benar’nya mulai berubah ketika ia beranjak dewasa dan telah menemukan bukti ilmiah yang menggugurkan kebenaran dogmatis sewaktu ia kecil. Sejalan tumbuh-kembang intelektual, emosional dan spiritual; ia akan memahami bahwa kebenaran yang dipahami manusia sebetulnya bertingkat dari (1) Dogmatis, (2) Empiris, (3) Saintis, (4) Filosofis, dan (5) Religis.

Kebenaran dogmatis sifatnya sangat dangkal, hanya percaya tanpa dicek melalui empirisme untuk meneguhkan nilai kebenaran dari berita yang diterimanya. Kebenaran empiris diterima oleh panca indera yang masih diragukan pula kebenarannya. Kebenaran saintis yaitu kebenaran yang telah dilandasi eksperimen dan bukti kongkrit dari hasil eksperimen. Kebenaran filosofis mengatasi ke-betul-an yang diperoleh manusia. Di sinilah letak perbedaan ‘betul dan ‘benar’ yang tampak menyolok jika diberi sufiks ke-an dan menjadi ‘kebetulan’ dan ‘kebenaran’. Ilmu manusia bersifat ‘kebetulan’ dan Ilmu Tuhan bersifat ‘kebenaran’. Nilai kebenaran filosofis ini akhirnya kandas ketika memasuki wilayah antara ‘ada’ dan ‘tiada’ serta asal manusia dan awal-akhir dari kehidupan. Kebenaran religis bisa menjawab segala persoalan kehidupan manusia, jadi tidak ada dikotomi.

Dari sekian banyak bahasan di atas dan kembali pada kondisi sistem pendidikan di negeri ini, maka timbul pertanyaan penutup sebagai renungan. Mampukah sisdiknas menciptakan anak bangsa yang bisa menjadi kebenaran di antara pencari kebenaran lainnya? Karena, jika yang terlibat dalam sistem pendidikan telah menjadi kebenaran sebagai produk pendidikan, maka ia pun akan menjadi ilmuwan (ulama) yang sesungguhnya. Karena “Sesungguhnya yang takut pada Tuhan di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama.” (QS 35:28).

Dengan menghayati hakikat ‘takut’ karena merasakan ‘kebenaran’ di antara ‘ada’ dan ‘tiada’ melalui azas keseimbangan, maka proses sisdiknas seharusnya tidak sesat pada cita-cita sesaat; yaitu sekedar:

1-pengetahuan,

2-sarjana,

3-eksklusif,

4-individual,

5-sombong,

6-kaya,

7-kuasa;

tetapi harus mengarah atau diarahkan kepada;

1-keilmuan,

2-sujana,

3-inklusif,

4-komunal,

5-tawadhu’,

6-sederhana,

7-bijak.

Tujuh azas ini perlu dirumuskan untuk melengkapi / menyempurnakan UU Sisdiknas. Tetapi, selama ini yang dipermasalahkan masih pemenuhan fisik sarana-prasarana pendidikan – seperti ribuan sekolah rusak (PR, 20/02/04) – entah kapan melaksanakan sisdiknas yang ideal?***

*) Ir. Didik Hardiono

Staf Depkimpraswil, Mahasiswa Program Magister STJR-ITB, Bandung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: