2002-08 Pemberdayaan SDM Depkimpraswil…

(Makalah ini Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah Hari Proklamasi Dept. PU 2002)

 

“Pemberdayaan SDM Depkimpraswil

dalam Tugas Pemb. Prasarana & Sarana Kimpraswil

di Era Reformasi

menuju Indonesia Baru yg Demokratis, Adil & Bertanggung Jawab”

 

PENDAHULUAN

LOMBA Karya Tulis Depkimpraswil dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-57 bertema Pembangunan Prasarana Sarana Kimpraswil di Era Reformasi menuju Indonesia Baru yang Demokratis, Adil dan Bertanggung-Jawab mempunyai makna mendalam ketika mengaitkan dengan pemberdayaan SDM Depkimpraswil. Karena, awal dan akhir pembangunan sebagai proses pembentukan peradaban lebih baik sangat ditentukan oleh faktor manusianya. Dengan latar belakang pemikiran tersebut maka karya tulis ini diberi judul “Pemberdayaan SDM Depkimpraswil dalam rangka Tugas Pembangunan Prasarana dan Sarana Kimpraswil di Era Reformasi menuju Indonesia Baru yang Demokratis, Adil dan Bertanggung-Jawab”

PEMBERDAYAAN SDM DEPKIMPRASWIL

Belum banyak aparatur Depkimpraswil, baik pejabat eselon I hingga karyawan golongan I yang memahami SDM sebagai modal dasar yang dimiliki setiap manusia. Potensi SDM itu secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu:

(1) Intelectual Quotient,

(2) Emotional Quotient dan

(3) Spiritual Quotient

ketiganya sering disingkat IQ, EQ dan SQ.

Membangun manusia Indonesia, terutama SDM Depkimpraswil, harus memperhatikan ketiga potensi dasar tersebut. Tetapi pada kenyataannya, sistem pendidikan nasional (sispennas), pendidikan dan latihan (diklat) departemen serta proses penjenjangan atau kaderisasi pejabat atau pemimpin di Depkimpraswil kurang memperhatikan pemberdayaan ketiga potensi dasar IQ, EQ dan SQ.

IQ di otak kiri berfungsi menguasai bahasa, membaca, menulis, berhitung; daya ingat nama, waktu, peristiwa; sifat logis, analitis, terarah pada satu persoalan, langkah-demi-langkah dan rasional yang berhubungan erat dengan pembentukan kecerdasan untuk pendidikan formal. EQ di otak kanan bersifat intuitif; waspada, atentif, daya konsentrasi; pengenalan lingkungan; pengenalan diri dan orang lain; senang akan musik; kondisi emosi; proses sosialisasi, pembentukan kepribadian dan kemandirian; bersifat kreatif dan produktif. Sedangkan SQ yang ‘bersemayam’ di hati berfungsi sebagai nurani yang membisikkan kebenaran, kejujuran, keikhlasan, keadilan, kemanusiaan dan ketuhanan.

Perlu kiranya menyusun LAGI skenario pemberdayaan SDM Depkimpraswil yang mengacu pada pemberdayaan SDM di atas, yaitu optimalisasi IQ-EQ-SQ. Pemberdayaan itu dimulai dari rekruitmen hingga penjenjangan jabatan strategis, dalam rangka pembangunan PSK di era reformasi menuju Indonesia Baru yang demokratis, adil dan bertanggung jawab, yaitu:

  1. Seleksi rekruitmen harus obyektif dan profesional;
  2. Tes seleksi meliputi tes akademis, IQ-EQ (materi harus berbobot);
  3. Penjenjangan karier berdasarkan fit and proper test – bila perlu mulai asisten pimpro, pimbagpro, pimpro, kepala seksi, kasubdit, direktur hingga dirjen. (penilaian dilakukan oleh Tim Penilai yang diakui kredibilitasnya);
  4. Kursus penjenjangan seperti pra-jabatan, PIP, adum, spama, spamen, spati dilakukan berkala dan berbobot kualitasnya – tidak sekedar pemenuhan materi kurikulum karena bukan rahasia lagi jika makalah tugas bisa diperjual-belikan;
  5. Sistem pendidikan lanjutan – misalnya program S1, S2, S3 – harus diuji ulang berdasarkan tingkat kebutuhan instansional;
  6. Program diklat harus mempunyai kurikulum baku yang memperhatikan mutu dan syarat akademis yang teruji metode ilmiahnya;
  7. Secara berkala dilakukan kursus manajemen dan organisasi, terutama dalam rangka kaderisasi tenaga muda yang berpotensi dan profesional untuk menjaga kesinambungan visi-misi-strategi instansi;
  8. Menjaga komunikasi, konfirmasi, konsolidasi antar ditjen dalam rangka pembangunan PSK di era reformasi menuju Indonesia Baru yang demokratis, adil dan bertanggung jawab.

Kelemahan departemen sebagai organisasi bersumber dari kelemahan SDM. Misalnya persyaratan jabatan dan fasilitas yang diterima dinilai dari jejang strata pendidikan formal atau sertifikat yang belum teruji kualitasnya. Padahal, semakin tinggi jabatan instansional sebagai perumus dan penentu kebijakan publik adalah bersifat generalis bukan spesialis.

MEMFORMAT INDONESIA BARU

Globalisasi 2020 adalah tantangan berat bagi Bangsa Indonesia karena akan terjadi kapitalisasi yang mendunia, di mana investor asing bisa menanamkan modal ke daerah sesuai UU No. 25/2000 pasal 88. Sementara nasionalisme belum mantap menghadapi new capitalism, bahkan cenderung lemah, gejala globalisasi semakin menggusur investor dan tenaga kerja lokal. Sertifikasi tenaga kerja lokal belum bisa bersaing dengan tenaga asing. Berdasarkan Keppres no. 102/2001, terutama tupoksi Depkimpraswil, pasal 28 huruf e disebutkan, “penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya”. Klausul ini bukti Depkimpraswil sangat menentukan kualitas SDM bidang PSK, sehingga pemberdayaan SDM Depkimpraswil sendiri harus mantap.

Pasca Reformasi tahun 1998 seakan memformat ulang makna Indonesia Baru, terutama soal demokratisasi, keadilan, pemulihan ekonomi dan tuntutan daerah akan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya. Isu terakhir ini yang mendorong diterbitkannya Undang-Undang Otonomi Daerah (UU Otda).

Sayangnya, reformasi diwarnai euphoria politik yang berlebihan. Parpol hanya mengedepankan kepentingan kekuasaannya. Reformasi menjadi anarkhi elite yang melemahkan nasionalisme. Sedangkan gejolak di daerah menuntut otda berpeluang melahirkan raja-raja kecil, memindahkan KKN Pusat ke Daerah, sekat hambatan bagi investor dan pengusaha disebabkan perda yang belum kondusif, serta pertumbuhan ekonomi yang semakin tidak merata karena ketidak-samaan kemampuan potensi SDM-SDA antar Daerah. Format Indonesia Baru akhirnya menjadi error dan hang.

Pada tulisan ini menawarkan format ulang Indonesia Baru yang berpijak pada penyadaran akan hakikat pemberdayaan manusia dan akumulasinya sebagai bangsa. Format itu harus mempunyai frame work yang dilandasi:

(1) Kepercayaan (trusty),

(2) Kejujuran (honesty), dan

(3) Keterbukaan (transparancy).

Kepercayaan adalah rasa percaya diri akan kemampuan teknis dan manajerial sehingga produk (NSPM) yang dihasilkan memperoleh kepercayaan (marketable). Kejujuran adalah satu sifat spiritual quotient yang membawa ketenangan kerja sehingga sistem berjalan sesuai visi-misi-strategi organisasi; menunjang UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Keterbukaan adalah interaksi antar personal atau pelaku di lingkungan organisasi yang bersangkutan.

HAKIKAT DEMOKRATIS, ADIL dan BERTANGGUNG JAWAB

Manajer organisasi atau pejabat departemen yang mampu mengembangkan tiga potensi dasar SDM seperti dijelaskan di atas, akan bisa mengambil kunci sukses tidak hanya dari IQ, tetapi juga dari EQ dan SQ. Menyeimbangkan potensi diri, inilah hakikat dari demokratis, adil dan bertanggung-jawab; baik kepada dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa maupun kepada Tuhan. Keseimbangan ini menjadi tuntutan mutlak pembangunan PSK di era reformasi menuju Indonesia Baru yang demokratis, adil dan bertanggung jawab.

Pemberdayaan SDM tidak saja dari lembaga pendidikan formal. Jika fungsi SQ diberdayakan, maka profesionalisme bisa diambil dari ilmu agama yang mengajarkan kunci sukses marketing maupun managing, yaitu:

(1) Keadilan (fairly identik honesty) sesuai QS. 11:8;

(2) Ketelitian (accuracy identik trusty) sesuai QS. 49:6;

(3) Musyawarah (negotiation identik transparancy) sesuai QS. 3:159.

Kreatifitas dan inovasi kritis, dialektis dan integralistik ini belum tampak dari unsur pimpinan Depkimpraswil, apalagi struktur di bawahnya. Banyak kebijaksanaan yang dikeluarkan ternyata tidak bijaksana, data dan proyek saling tumpang tindih, overlapping, salah-benar menjadi tidak jelas dan akhirnya dana pembangunan PSK (baik APBN maupun Loan) berhamburan tidak jelas arah tujuannya.

Jika pimpinan departemen tidak memberi solusi manajemen yang baik, maka struktur di bawahnya semakin lebih parah. Tiadanya pembinaan manajemen melalui behavior attitude berakibat seperti penyimpangan sudut, makin jauh makin melebar dari titik asalnya. Misalnya rekayasa data jalan yang sering terjadi untuk memenuhi target laporan ke pimpinan. Ironinya, kesalahan itu mendasari penyusunan program (DIP) tahun-tahun selanjutnya. Que sera-sera, whatever will be will be…

KESIMPULAN

Reformasi harus menumbuhkan nasionalisme baru yang lebih integralistik, terutama sense of unity. Bukannya melihat tumpukan masalah melahirkan ungkapan pesimisme taedium vitae atau weltschmerz atau rasa “capek pada kehidupan” mengingat nasib bangsa yang sekarat.

“O Tempora! O Mores!” kata Cicero bagi yang ingin menjeritkan kegalauan zaman yang dialaminya. Tetapi bagi Depkimpraswil sebagai ‘panglima’ pembangunan fisik bangsa, harus mampu mengatasi kegalauan dengan tekad membenahi potensi yang dimiliki dan mengayomi daerah-daerah sebagai pembina, pengawas, fasilitator, koordinator dengan memberikan produk jasa publik berupa pedoman, standar, bimbingan, pelatihan, arahan dan supevisi di bidang kimpraswil secara profesional.

Reformasi harus menyentuh perubahan pola pikir dan kerja lebih konstruktif terutama bagi aparatur pemerintah sebagai pengendali pemeritahan. Pola berpikir teoritis-teknis dirubah menjadi praktis-filosofis. Dan konsekuensinya, perubahan itu harus membawa positive-impact bagi segenap personil mulai dari coffee-boy hingga decision-maker. Pembenahan idealisme melalui pemberdayaan SDM Depkimpraswil – selain meningkatkan kinerja organisasi/instansi – juga akan memperbaiki kinerja individual characer building yang trusty, honesty, transparancy, fairly dan accuracy.

Jika masalah dasar SDM bisa ditingkatkan, maka kualitas manusia Indonesia akan meningkat derajatnya dan mampu bersaing di era Globalisasi 2020. SDM yang mantap IQ, EQ, SQ mampu mengemban tugas berat menata kembali rumah tangga bangsa yang carut-marut membangun menuju Indonesia Baru yang dicita-citakan.

Setelah mengurai benang kusut permasalahan, tampaklah bentuk sebenarnya dari yang menjadi kenyataan dengan yang diharapkan. Pada saat yang sama muncul peluang di antara banyak kendala untuk memperbaiki situasi dan kondisi nasional. Pemberdayaan SDM Depkimpraswil dalam tugas pembangunan PSK di era Reformasi menuju Indonesia Baru yang demokratis, adil dan bertanggung-jawab diharapkan akan melahirkan sistem kerja yang terukur. Ciri-ciri sistem kerja terukur itu adalah terpadu, terpantau, terkendali, terevaluasi. Terpadu mencakup semua aspek/bidang; Terpantau meliputi pengawasan intensif; Terkendali sesuai perencanaan; Terevaluasi memungkinkan check and balances.

Dengan merenungkan dan melaksanakan ide pemikiran di atas, akhirnya diharapkan insan Depkimpraswil bisa menjadi manusia yang benar-benar… MERDEKA!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: