2001.11 Sistem Kerja Terukur

(Makalah Memenangi Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah Hari Bakti PU 2001)

 

“Membangun Sistem Kerja Terukur

untuk Melancarkan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah

dalam rangka Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Nasional”

 

 

PENDAHULUAN

MASALAH Otonomi Daerah (Otda) masih ramai dibicarakan di berbagai kesempatan seminar maupun diskusi oleh instansi Pusat-Daerah, termasuk Depkimpraswil. Pembicaraan itu masih seputar UU tahun 1999 No. 22, 25, 28. Di antara ketiga UU tersebut, UU No. 22 dan 25 lebih dominan dibahas secara intens di berbagai kesempatan meskipun hasilnya belum optimal. Sedangkan UU No. 28 yang menekankan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) kurang begitu dimasyarakatkan. Padahal UU No. 28 ini bisa menjadi blunder reformasi untuk (diharapkan) membenahi dan menciptakan mental aparat yang jujur dan berwibawa.

Barangkat dari sikap jujur dan berwibawa, maka kesadaran berbangsa dan bernegara (diharapkan) semakin menguat, serta pengembangan SDM Pusat-Daerah relatif lebih mudah dilakukan secara terpadu, bertahap dan berkesinambungan. Terpadu artinya serentak bagi aparat Pusat dan Daerah; Bertahap artinya berdasarkan skala prioritas jabatan; Berkesinambungan artinya upaya reformasi yang dilakukan secara terus menerus.

Sementara itu bagi Depkimpraswil, ternyata bukan saja ke-3 UU Otda yang menjadi beban saat ini dan saat mendatang, karena masih banyak home-works yang belum diselesaikan menyangkut UU-PP bidang kimpraswil. Beberapa UU dan PP yang masih harus disinergikan itu di antaranya: (1) UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi, (2) UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang, (3) PP No. 47/1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, (4) UU No. 14/1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (5) PP No. 41-44/ 1993 tentang Pelaksanaan UU No. 14 tahun 1992, (6) UU No. 13/1980 tentang Jalan, (7) PP No. 26/1985 tentang Jalan, dan lain-lain.

Permasalahan semakin menumpuk melihat variabel dan kerja internal (endogenous variables) Depkimpraswil yang belum mantap, karena adanya perubahan visi-misi-strategi dari Departemen PU, Depkimbangwil dan Kantor Meneg PU, hingga menyatu lagi dalam Depkimpraswil. Perubahan instansi yang sebetulnya tak perlu itu membuktikan lemahnya management of state karena waktu sekitar 2 tahun praktis terbuang percuma!

Karena trial and error selama 2 tahun itu, Depkimpraswil belum bisa optimal membahas UU Otda menyangkut bidang kimpraswil, belum terpola praktis operasionalnya serta belum acceptable di masyarakat. Bagi instansi pemerintah selain Depkimpraswil, mungkin telah banyak menyelenggarakan seminar Otda, terutama di lingkungan Depdagri. Tulisan ini tidak akan menambah argumentasi teknis yang memungkinkan semakin diverse, tetapi lebih mengarahkannya pada kajian filosofis management of state, yang tentunya dikaitkan dengan tema tulisan ini. Bagaimana pun sebagai bangsa, pasti masih mempunyai ‘sisa-sisa’ potensi untuk bisa lebih dikembangkan, menemu-kenali rasa percaya diri serta berusaha memperbaiki carut-marut bangunan bangsa yang porak-poranda selama ini.

Meskipun Depkimpraswil merupakan departemen teknis, tetapi visinya tidak lepas dari cita-cita pembangunan nasional mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bahkan di bidang kimpraswil, Depkimpraswil menjadi katalisator pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya hingga ke pelosok daerah terpencil, terutama dalam rangka memperlancar pelaksanaan otda.

Sementara itu masalah yang dihadapi kebanyakan instansi pemerintah menurut Cahyana Ahmadjayadi (Dirjen Bangda) diakibatkan karena:

  1. Kultur kepemimpinan (terefleksi di dalam berbagai aturan) yang mendeskripsikan berbagai format hubungan antara atasan-bawahan yang berdimensi komunikasi satu arah sehingga menciptakan format organisasi yang tidak menciptakan inisiatif bawahan,
  2. Sistem keuangan Pusat yang menciptakan budget driven yang mengakibatkan arah birokrasi dan lembaga tidak pada loyalitas layanan publik atau public services.
  3. Proses rekruitmen pegawai yang tidak profesional dan transparan menciptakan basis kultur dan sistem nilai yang tidak kondusif bagi inisiatif strategic yang diciptakan oleh lembaga.

Oleh karena itu, pembenahan infrastruktur organisasi dan manajemen Depkimpraswil sebagai instansi Pusat harus menjadi barometer bagi Daerah untuk secara integral membangun sistem kerja yang terukur.

Berikut dipetakan elemen-elemen di bawah main organization NKRI dan masalah nasional di sela-sela kemungkinan peluang memperbaiki kinerja aparat dan instansi pemerintah Pusat-Daerah, terutama Depkimpraswil yang terkait dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Struktur tulisan ini mengkaji keseluruhan main frame yang dipayungi lemahnya
nasionalisme dan gagalnya sistem pendidikan. Akibat kondisi itu, ada dua kemungkinan potensi integralisme sekaligus sparatisme, sehingga perlu pemberdayaan SDM Pusat-Daerah akan eksistensinya sebagai manusia dan sebagai warga bangsa, perlu pembenahan organisasi – baik instansi pemerintah (Pusat-Daerah), organisasi swasta dan ormas pada umumnya, termasuk pembenahan manajemen. Setelah mencermati semua masalah itu, akan ditarik akar masalah (grass root) fungsi Depkimpraswil melancarkan pelaksanaan otda bidang kimpraswil dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, serta menyusun langkah-langkah strategis untuk mem-bangun sistem kerja yang terukur.

LEMAHNYA NASIONALISME

AFTA 2003 dan Globalisasi 2020 adalah tantangan berat nasionalisme. Karena pada masa itu terjadi proses kapitalisasi merambah ke seluruh dunia, di mana pemilik modal kuat dari mana pun datangnya bisa menanamkan modalnya ke daerah sesuai UU No. 25/2000 psl 88. Sementara nasionalisme belum mantap menghadapi new capitalism bahkan cenderung melemah, gejala globalisasi semakin nyata menggusur investor dan tenaga kerja lokal. Sertifikasi tenaga kerja lokal kenyataannya belum mampu bersaing dengan tenaga kerja asing yang lebih siap dari sisi pemberdayaan SDM-nya.

Berdasarkan Keppres No. 102 tahun 2001 pasal 28 huruf e. disebutkan, “penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional / ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya”. Klausul ini adalah bukti bahwa fungsi Depkimpraswil sangat menentukan kualitas SDM yang terkait bidang kimpraswil termasuk SDM Daerah.

Tetapi fungsi prima Depkimpraswil tidak bisa berjalan efektif jika situasi nasional tidak kondusif. Akumulasi permasalahan nasional itu muncul setelah Reformasi 1998 bergulir secara alamiah. Seluruh aspek kehidupan nasional sangat terpengaruh imbasnya pasca krisis ekonomi 1997. Begitu pun struktur pemerintahan yang ditentukan fluktuasi politik, ditandai lahirnya puluhan partai politik (parpol) yang berkompetisi dalam Pemilu 1999. Semua tuntutan reformasi bertumpu pada pemerintahan baru terutama isu demokratisasi, transparansi, pemulihan ekonomi dan tuntutan daerah akan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya bagi daerah. Isu terakhir ini mendorong diterbitkannya Undang-Undang Otonomi Daerah.

Sayangnya reformasi diwarnai euphoria politik yang berlebihan. Parpol mengedepankan kepentingan kekuasaan. Reformasi menjadi anarkhi elite yang melemahkan nasionalisme. Sedang gejolak di daerah menuntut otda berpeluang melahirkan raja-raja kecil, memindah KKN dari Pusat ke Daerah, sekat-sekat hambatan bagi investor dan pengusaha disebabkan perda yang belum kondusif, serta pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan masih belum bisa merata karena ketidak-samaan kemampuan antar Daerah.

GAGALNYA SISTEM PENDIDIKAN

Masalah nasional semakin menumpuk sehingga sulit mereduksi dan mengeliminir satu-persatu jika tidak melalui semangat nasionalisme yang solid dari semua anak bangsa, termasuk instansi Pusat-Daerah. Demikian pula yang dialami Depkimprawil sebagai bagian dari kabinet yang terkena imbas masalah nasional. Melemahnya nasionalisme disebabkan ketidak-tahuan nation and character building yang dimotori sistem pendidikan nasional.

Dengan kata lain, melemahnya nasionalisme tersebut disebabkan oleh kegagalan sistem pendidikan nasional (sispennas) yang meliputi: (I) Kegagalan pendidikan demokrasi politik yang berakibat ketimpangan pemerataan pembangunan antara Pusat dan Daerah; (II) Kegagalan pendidikan organisasi publik yang mengakibatkan sistem kerja organisasi atau instansi kabur dan tidak terukur hampir di semua instansi Pemerintah Pusat dan Daerah; (III) Kegagalan pendidikan dan latihan (diklat) yang diselenggarakan instansi mengakibatkan terpuruknya penjenjangan profesi dan karier bagi aparat birokrasi publik di Pusat dan Daerah.

Sebagai contoh kecil dan sederhana dari kegagalan sispennas adalah produk sarjana atau intelektual yang tidak memahami perbedaan antara ilmu dengan pengetahuan dan disinergikan menjadi ilmu pengetahuan. Berikut ini dikemukakan perbedaannya (lihat gambar):

Tampak gambaran di atas bahwa sispennas yang berlaku selama ini hanyalah sistem pengajaran (bukan pendidikan) yang memberikan tata nilai kebetulan (bukan kebenaran), biaya mahal, menghasilkan banyak sarjana tetapi tidak menghayati inti-inti kebijaksanaan.

Jadi dengan sispennas yang salah akan menciptakan pula produk intelektual yang salah, konsep yang salah, penafsiran yang salah termasuk penafsiran UU Otda. Akibatnya, selain berlarut-larut membuang banyak daya dan dana, juga mencerminkan tidak seriusnya Pemerintah Pusat dan Daerah membangun sistem yang terukur secara terpadu dari struktur paling bawah.

Penyelenggaraan sistem pendidikan bagi warganya, menurut filsuf Plato dan Aristoteles, wajib oleh Negara. Dengan demikian UU. No. 25/1999 psl 7 mengenai Kewenangan Daerah perlu ditambahkan pengecualiannya, yaitu sispennas menjadi kewenangan Pusat. Perumusan sispennas haruslah disusun secara mantap agar melahirkan peserta pendidikan (dan latihan) yang mahir dan andal di bidangnya.

Telah banyak generasi yang lahir pada masa sispennas yang salah, karena mengutamakan materi kurikulum dan kelulusan kuantitatif tanpa memperhatikan character building. Akibatnya banyak sarjana, birokrat dan teknisi yang berwawasan sempit. Pemahaman filosofi hampir sama sekali tidak dipahami oleh mereka yang mengaku intelektual. Sebagai contoh adalah penafsiran dan penerapan UU Otda yang masih belum jelas karena tidak ada pemikir lain selain konseptornya.

Berkaitan dengan tema melancarkan pelaksanaan Otonomi Daerah bidang permukiman dan prasarana wilayah dalam rangka memperkokoh persatuan-kesatuan nasional, peningkatan mutu sispennas harus menjadi prioritas pertama dan utama. Dengan upaya tersebut diharapkan kesadaran aparat Pusat-Daerah dan stakeholders akan pentingnya profesionalisme dan nasionalisme menghadapi AFTA 2003 dan Globalisasi 2020.

Seluruh aparat Pusat-Daerah yang terlibat pembahasan UU Otda ini bisa dipastikan berpendidikan minimal diploma (D3) atau sarjana (S1). Tetapi perlu disadari bahwa pembahasan teknis itu tingkatannya di bawah filosofis. Demikian pula profesionalisme seharusnya di bawah nasionalisme. Sehingga antusiasme daerah yang sempit dan memancing benih-benih sparatisme, harus dieliminir oleh integralisme, profesionalisme dan nasionalisme.

POTENSI INTEGRALISME SEKALIGUS SPARATISME

Dengan sispennas ‘cacat’ karena pincangnya pijakan profesionalisme dan nasionalisme akan menghasilkan produk sarjana yang ‘cacat’ pula. Ironinya mereka banyak mengisi jajaran instansi Pusat-Daerah melalui proses rekruitmen yang tidak profesional, tidak transparan dan menciptakan basis kultur dan sistem nilai yang tidak kondusif bagi inisiatif stratejik yang diciptakan oleh lembaga (Cahyana Ahmadjayadi – Dirjen Bangda).

Mereka belum berhasil merumuskan konsep operasional UU Otda yang benar-benar acceptable. Sehingga yang muncul berkenaan UU Otda bukan integralisme dalam kerangka NKRI tetapi justru benih-benih gejala sparatisme seperti di Aceh, Irian Jaya dan Maluku serta kemungkinan daerah lain akibat wawasan sempit, tidak profesional dan cenderung berorientasi keuntungan materi-pribadi, baik secara kedaerahan maupun personal aparatnya.

Di antara dua pilihan antara potensi integralisme sekaligus sparatisme, fungsi Depkimpraswil sangat menentukan meskipun tidak secara langsung. Organisasi Depkimpraswil sebagai departemen teknis memang tidak sebagai instansi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Tetapi kebijakan publik Depkimpraswil membawa dampak persepsi Daerah terhadap Pusat. Jika kebijakan publik Depkimpraswil tidak kondusif bagi Daerah, akan timbul disorientasi Daerah yang puncaknya bisa memicu gejala separatisme.

Fungsi kebijakan publik Depkimpraswil itu adalah: (1) Menetapkan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional / ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya, (2) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Otonomi Daerah meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi di bidangnya.

Jika fungsi tersebut tidak profesional dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan egoisme aparat Daerah dan stakeholders setempat. Demikian pula jika pembinaan dan pengawasan tidak proporsional dan mengabaikan nasionalisme akan memungkinkan muncul gejolak di Daerah.

PEMBERDAYAAN SDM PUSAT-DAERAH

Seperti disinggung sebelumnya bahwa pentingnya SDM bagi pembangunan nasional akan menentukan konsep pembangunan, termasuk UU Otda. Macam-macam potensi SDM itu sendiri belum banyak dipahami, yaitu (1) Intelectual Quotient, (2) Emotional Quotient dan (3) Spiritual Quotient. Ketiganya sering disingkat dengan istilah IQ, EQ dan SQ.

Membangun manusia Indonesia yang seutuhnya seharusnya memperhatikan ketiga potensi dasar SDM yang dimiliki itu. Tetapi ternyata dari keseluruhan proses sispennas, ketiganya belum dioptimalkan. Hanya sisi IQ sebagai standar, dan itupun cara penilaiannya masih belum proporsional.

IQ di otak kiri pada dasarnya berfungsi untuk berbicara menguasai, tata bahasa, hingga dapat berbahasa dengan baik dan benar; membaca, menulis dan berhitung; daya ingat nama, waktu dan peristiwa; sifat logis, analitis, terarah pada satu persoalan, langkah-demi-langkah, dan rasional. Ini berhubungan erat dengan pembentukan kecerdasan yang penting untuk pendidikan formal. EQ di otak kanan pada dasarnya berfungsi untuk sifat intuitif; sifat waspada, atentif, berdaya konsentrasi; pengenalan ruang dan lingkungan; pengenalan diri dan orang lain; senang akan musik; kondisi emosi yang relatif stabil atau terkendali; proses sosialisasi, pembentukan kepribadian dan kemandirian; bersifat kreatif dan produktif. SQ di hati pada dasarnya berfungsi sebagai nurani yang membisikkan kebenaran, kejujuran, keadilan, keikhlasan, kemanusiaan dan ketuhanan.

Dari tiga modal dasar SDM itu hanya IQ yang lebih diperhatikan, itupun tidak diperlakukan secara benar. Ukuran S1, S2, S3 hanya dilihat ijazahnya. Penilaian ini sangat menjatuhkan kredibilitas profesionalisme. Penilaian mutu SDM tidak semudah itu, karena EQ dianak-tirikan dan SQ dikesampingkan. Perlu standar tersendiri untuk menilai kualitas SDM seutuhnya.

Banyak organisasi yang mempunyai human resources development,
termasuk Depkimpraswil, tetapi eksistensinya tidak menunjukkan pola pikir yang kritis, dialektis, integralistis sebagai prasyarat intelektualisme. Apakah pertimbangan ini menjadi perhatian utama instansi Pusat-Daerah ketika akan melakukan rekruitmen PNS? Tidak!

Sehingga perlu kiranya menyusun kembali skenario pemberdayaan SDM Pusat-Daerah mulai rekruitmen, penjenjangan jabatan strategis hingga pola kerjasama organisasi / instansi Pusat-Daerah, yaitu:

  1. Seleksi rekruitmen harus obyektif dan profesional;
  2. Tes seleksi meliputi tes akademis, IQ dan EQ (dengan catatan materi harus benar-benar berbobot kualitasnya) – bila perlu juga tes SQ;
  3. Penjenjangan karier berdasarkan fit and proper test bila perlu mulai asisten pimpro, pimbagpro, pimpro, kepala seksi, kasubdit, direktur hingga dirjen. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai yang diakui kredibilitasnya;
  4. Kursus penjenjangan PIP, adum, spama, spamen, spati dilakukan berkala dan berbobot kualitasnya; bukan sekedar pemenuhan materi kurikulum, karena bukan rahasia lagi jika makalah tugas bisa diperjual-belikan;
  5. Sistem pendidikan lanjutan misalnya program S1, S2, S3 harus diuji ulang bedasarkan tingkat kebutuhan instansional;
  6. Program diklat harus mempunyai kurikulum baku yang memperhatikan mutu dan syarat akademis yang teruji metode ilmiahnya;
  7. Secara berkala dilakukan kursus manajemen dan organisasi, terutama dalam rangka kaderisasi tenaga muda yang berpotensi dan profesional untuk menjaga kesinambungan visi-misi-strategi instansi Pusat-Daerah;
  8. Menjaga komunikasi, konfirmasi, konsolidasi antar aparatur pemerintah baik SDM Pusat-Daerah untuk melancarkan pelaksanaan Otonomi Daerah dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional.

Kelemahan instansi atau organisasi yang bersumber dari kelemahan SDM Pusat-Daerah yaitu persyaratan jabatan dan fasilitas yang diterimanya dinilai dari jejang strata pendidikan formal atau sertifikat yang belum teruji kualitasnya. Padahal semakin tinggi jabatan instansional sebagai perumus dan penentu kebijakan publik adalah bersifat generalis, bukan spesialis.

PEMBENAHAN ORGANISASI

Organisasi Depkimpraswil dibentuk berdasarkan Keppres No. 102/2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen. Tugas dan fungsi Depkimpraswil dijabarkan pada pasal 37 dan 38 dengan sangat terperinci tetapi tidak diklasifikasikan menurut karakteristik yang menonjol. Kebijakan makro berkaitan dengan UU Otda yang tercantum pada Pasal 38 di antaranya: (b) Penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan Kabupaten/Kota di bidangnya;
(f)
Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otda yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi di bidangnya;
(h) penetapan standar pemberian ijin oleh Daerah di bidangnya;
(l) Penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;
(r) Penetapan tata ruang nasional berdasar tata ruang Kabupaten, Kota dan Propinsi; (s)
Fasilitasi kerjasama penataan ruang lintas Propinsi.

Mengingat fungsinya menurut Keppres itu sangat berat mengemban misi melancarkan pelaksanaan otda bidang kimpraswil dalam rangka mem-perkokoh persatuan-kesatuan nasional, Depkimpraswil harus memantapkan endogenous variables melalui soliditas antar unsur dan sistem kerja terukur. Sementara ini, struktur organisasi Depkimpraswil dinilai masih ‘gemuk’ dan penempatan personilnya belum berdasarkan kemampuannya yang tepat sehingga tidak bisa bekerja secara efektif dan efisien. Akibatnya, in fact, Depkimpraswil kinerjanya belum mantap dan sistem kerjanya belum jelas. Belum mantap ditunjukkan dengan tidak adanya koordinasi dan konsolidasi penanganan proyek antar direktorat dan struktur di bawahnya. Sistem kerja belum jelas ditunjukkan dengan masih menganut sistem kerja dadakan dan asal-asalan, kurang terencana dengan baik. Padahal dalam organisasi yang solid dan mantap, target kerja seminggu ke depan sudah terencana jelas sehingga step-by-step pekerjaan akan berjalan baik.

Dari sisi pemberdayaan ‘modal’ data, daya dan dana juga belum terorganisir dengan baik, terutama bekaitan dengan Otonomi Daerah, yaitu:

  1. Data yang masuk dari seluruh Kabupaten, Kota dan Propinsi bidang kimpraswil belum disimpan dan dikelola dengan baik, sehingga ketersediaan data belum lengkap. Koordinasi dengan Daerah untuk kelengkapan data juga belum diintensifkan;

  2. Daya yang dimiliki Pusat-Daerah belum diberdayakan optimal, baik kemampuan daya manusia, teknologi maupun aset;

  3. Dana untuk bidang kimpraswil baik APBN, APBD maupun loan/grant masih bisa menunjang tugas dan fungsi intansi Pusat-Daerah, tetapi karena manajemen lemah akhirnya menjadi ‘berantakan’.

Dengan belum mantap dan belum terukur sistem kerja Depkimpraswil, maka produk fungsinya pun belum bisa dipercaya sepenuhnya oleh pasar pemprop, pemkot, pemkab, bappeda, dinas-dinas terkait, stakeholders dan masyarakat umum baik lokal, regional apalagi internasional.

PEMBENAHAN MANAJEMEN

I Gede Prana dan Rheinal Kasali sebagai resi dan pakar manajemen menempatkan behavior attitude sebagai kunci sukses kegiatan pribadi dan visi-misi-strategi organisasi. Intinya mereka menekankan soal:

  1. Kepercayaan (trusty),
  2. Kejujuran (honesty), dan
  3. Keterbukaan (transparancy)

Kepercayaan adalah rasa percaya diri akan kemampuan teknis dan manajerial sehingga memperoleh kepercayaan orang lain yang membawa konsekuensi produk organisasinya dipercaya pasar (marketable). Kejujuran adalah salah satu spiritual quotient, sikap mulia yang membawa suasana ketenangan kerja sehingga sistem berjalan sesuai visi-misi-strategi organisasi. Sifat jujur sangat menunjang UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Keterbukaan adalah interaksi antar personal atau pelaku di lingkungan organisasi yang bersangkutan.

Manajer organisasi atau pemimpin instansi Pusat-Daerah yang telah mampu mengembangkan tiga potensi dasar SDM seperti dijelaskan di atas, akan bisa mengambil kunci sukses tidak hanya dari IQ, tetapi juga dari SQ. Baginya, ajaran agama pun sangat erat kaitannya dengan profesionalisme yang mengajarkan kunci sukses marketing maupun managing, yaitu :

  1. Keadilan (fairly identik honesty) lihat QS. 11:8
  2. Ketelitian (accuracy identik trusty) lihat QS. 49:6
  3. Musyawarah (negotiation identik transparancy) lihat QS. 3:159

Kreatifitas dan inovasi kritis, dialektis dan integralistik seperti ini belum tampak dari unsur pimpinan Pusat-Daerah, apalagi struktur di bawahnya. Jika pimpinan tidak memberi solusi manajemen yang baik, struktur di bawahnya semakin lebih parah. Dengan tiadanya pembinaan manajemen melalui behavior attitude akan berakibat seperti penyimpangan sudut, yaitu semakin jauh semakin melebar dari titik asalnya. Misalnya rekayasa data jalan yang sering terjadi untuk memenuhi target laporan pimpinan. Tetapi, ironinya kesalahan itu menjadi dasar penyusunan program atau DIP selanjutnya.

Que sera-sera, whatever will be will be…

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS

Reformasi di segala bidang kehidupan nasional harus menumbuhkan semangat nasionalisme baru yang lebih integralistik, terutama sense of unity bagi daerah-daerah. Bukannya melihat tumpukan masalah itu melahirkan ungkapan pesimisme taedium vitae atau weltschmerz yang melambangkan rasa “capek pada kehidupan” mengingat nasib bangsa yang sekarat.

O Tempora! O Mores! Itulah warisan Cicero bagi siapa pun yang ingin menjeritkan kegalauan zaman yang dialaminya. Tetapi bagi Depkimpraswil sebagai ‘panglima’ pembangunan fisik bangsa, harus mampu mengatasi kegalauan dengan tekad membenahi potensi yang dimiliki dan mengayomi daerah-daerah sebagai pembina, pengawas, fasilitator, koordinator dengan memberikan produk jasa publik berupa pedoman, standar, bimbingan, pelatihan, arahan dan supevisi di bidang kimpraswil secara profesional.

Reformasi di segala bidang kehidupan nasional seharusnya menyentuh perubahan pola pikir dan kerja yang lebih konstruktif terutama bagi aparatur pemerintah Pusat-Daerah sebagai pemegang kendali pemeritahan, yaitu dari pola pikir teoritis-teknis dirubah menjadi praktis-filosofis. Dan sebagai konsekuensinya, perubahan itu harus membawa positive-impact bagi se-genap personil mulai dari coffee-boy hingga pucuk pimpinan.

Dengan mengoptimalkan potensi SDM Pusat-Daerah akan mendorong pembenahan idealisme yang lebih konstruktif, kondusif, kreatif dan inovatif menyelesaikan masalah bangsa, termasuk pelaksanaan Program Otda. Pembenahan idealisme selain meningkatkan kinerja organisasi / instansi, juga akan memperbaiki kinerja individual characer building yang trusty, honesty, transparancy, fairly dan accuracy.

Jika masalah dasar SDM Pusat-Daerah bisa ditingkatkan, maka kualitas manusia Indonesia akan meningkat derajatnya dan mampu bersaing di era Globalisasi 2020. SDM Pusat-Daerah yang mantap IQ, EQ dan SQ akan mampu mengemban tugas berat menata kembali rumah tangga bangsa yang carut-marut membangun menuju Indonesia Baru yang dicita-citakan.

Dirjen Bangda Depdagri, melalui makalahnya; “PEMANFAATAN SISTEM PENGUKURAN STRATEGI BERBASIS SCORECARD SEBAGAI ALAT PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH” di Seminar “MENGUKUR KINERJA INSTITUSI PEMERINTAH DI ERA OTONOMI DAERAH MELALUI GOVERNMENT SCORECARD” (6/11/2001) di Jakarta, menulis konklusinya sebagai berikut;

Sistem pengukuran kinerja yang baru itu bagi lembaga pemerintah pada akhirnya akan memiliki karakteristik antara lain:

  • Mampu menjelaskan misi dari pemerintah pada seluruh masyarakat,
  • Mampu mengidentifikasi indikator kepuasan para stakeholder pemerintah daerah / institusi pemerintah sebagai tolok ukur keber-hasilan kinerjanya,
  • Mampu menerjemahkan misi pemerintah daerah / institusi ke dalam indikator-indikator obyektif, transparan dan terukur,
  • Mampu mengidentifikasikan persyaratan proses kerja dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pencapaian misi dan strategi.

Konklusi itu menjadi pelengkap atau pembanding bagi Depkimpraswil dalam menyusun langkah-langkah strategis, yaitu :

  1. Menyusun skala prioritas masalah berkaitan Otonomi Daerah,
  2. Secara paralel dibentuk tim penyusun ‘buku putih’ Depkimpraswil sebagai pegangan kerja, wacana bagi lembaga lainnya, Daerah, stakeholders dan masyarakat umumnya. Tim penyusun terdiri dari tim pengarah/filosofis, tim teknis, tim birokratis yang benar-benar kompeten di bidangnya. Isi ‘buku putih’ terdiri dari; (i) Penjelasan terperinci Keppres 102/2001, dengan menjabarkan visi-misi-strategi departemen; (ii) Kebijakan peraturan, kriteria, standar, norma, pedoman, prosedur dan lain-lain di bidang kimpraswil;
  3. Pendidikan dan Latihan, Kursus Penjenjangan (PIP, Adum, Spama, Spamen Spati) mengembalikan substansi esensi kualitas pendidikan, bukan kuantitas pengajaran;
  4. Adanya kaderisasi bagi staf muda berpotensi;
  5. Proyek-proyek Pusat-Daerah harus koordinatif sehingga tidak ada tumpang-tindih (overlapping) kesamaan proyek yang ditangani;
  6. Fit and proper test bagi kandidat pejabat struktural strategis mulai asisten pimpro, pimbagpro, pimpro, kasi, kasubdit, direktur hingga dirjen di Pusat; hal yang sama juga diberlakukan di Daerah sesuai dengan jabatan struktural strategis di masing-masing Daerah;
  7. Sangsi dan penghargaan bagi pelanggaran dan prestasi, sehingga mendorong tanggung jawab personil pada setiap lini jabatannya;
  8. Memberdayakan jabatan fungsional dengan mengembangkan karya tulis dan diskusi secara berkala sesuai perkembangan isu masyarakat baik di Pusat maupun Daerah;
  9. Adanya media informasi satu-satunya di bawah Depkimpraswil yang menjembatani informasi pembangunan Pusat-Daerah dan menampung ide-ide konstruktif, kreatif dan inovatif;
  10. Semua langkah-langkah strategis harus terakumulasi menjadi wawasan kebangsaan dan jiwa kerakyatan.

K E S I M P U L A N

Setelah menguraikan benang kusut semua permasalahan yang ada, tampaklah bentuk sebenarnya dari apa yang menjadi kenyataan dengan apa yang diharapkan. Pada saat yang sama muncul peluang di antara banyak kendala untuk memperbaiki situasi dan kondisi nasional yang carut-marut ini.

Adapun kesimpulan dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

  • Berbagai tuntutan reformasi terutama untuk melancarkan pelaksanaan otonomi daerah di bidang kimpraswil dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional tidak bisa diselesaikan secara sepihak teoritis-teknis yang hanya melibatkan Depkimpraswil di Pusat dan unsur dinas-dinas yang terkait di Daerah; tetapi harus praktis-filosofis dan aparat Depkimpraswil menempatkan diri sebagai salah satu institusi dan sekaligus sebagai warga bangsa;
  • Pembenahan harus dilakukan secara gradual yang meliputi pemulihan semangat nasionalisme terutama bagi Daerah dan penyempurnaan total sispennas, pemberdayaan SDM Pusat-Daerah termasuk stakeholders dan masyarakat, pembenahan organisasi dan manajemen serta melakukan langkah-langkah strategis.

Dengan demikian upaya membangun sistem kerja terukur untuk melancarkan pelaksanaan otonomi daerah bidang kimpraswil dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, tidak sekedar bahan materi dalam seminar atau dokumentasi karya tulis semata; tetapi benar-benar bisa diwujudkan dalam waktu relatif singkat.

Ciri-ciri sistem kerja terukur itu adalah terpadu, terpantau, terkendali, terevaluasi. Terpadu mencakup seluruh aspek / bidang pembangunan Pusat-Daerah; Terpantau meliputi pengawasan yang intensif; Terkendali sesuai perencanaan; Terevaluasi memungkinkan check and balances.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: