January 30, 2009

Catatan Harian Sang Pengembara Batin (01)

30 Januari 2009

 

40 tahun

 

Seorang pencari hikmah bertekad pada usianya yang ke-40 tahun ia mendeklarasikan “selesai” dari hiruk pikuk dunia yang serba kamuflase, semua serta bertabur nafsu-nafsu yang tak jelas tujuannya. Sudah berbagai suluk laku ia jalani sehingga ia memutuskan untuk “menyelesaikan” hidupnya di dunia di usia ke-40 tahun itu. Ia sudah berupaya menjalin komitmen dengan Tuhannya.

 

Apa yang terjadi begitu ia memasuhi hari ulang tahunnya yang ke-40 tahun?

 

ScanArtikel Pornografi&Tasawuf

May 12, 2008



Pengantar

May 12, 2008

Para Blogger tercinta,…

Bertemu di dunia maya sebagaimana jiwa yang maya tetapi ada. Jadi, dunia maya mengandung hikmah, yaitu bukanlah siapa yang bicara tetapi yang penting “dia” atau “DIA” itu ada!. Biarlah siapa pun berbicara dan mendengarkan – menulis dan membaca – di antara jiwa yang melalang buana di semesta raya mencari hakikat “diri”, “siapa atau apa” dia sebenarnya. Perlu perjalanan untuk itu – walaupun sepanjang apa pun itu bersifat relatif – untuk menghayati dan menemukannya, serta merta pada akhirnya harus dicita-citakan agar bersemayam pada nafsul muthma’inah (jiwa yang tenang)

Segala macam kemampuan dan profesi kita, pengalaman lahir dan batin, perasaan suka maupun duka, reward and punishment, dosa dan pahala… semuanya telah kita lalui berkenaan dengan pribadi kita masing-masing. Berbagai macam dan model yang tidak terhitung jumlahnya dari tipe pribadi dan profesi kita, yang terbungkus jasad dan status sosial. Tetapi jika kita bercengkerama di antara kita sebagai jiwa – yang maya tadi – maka ternyata hanya ada tiga macam jiwa kita yang selalu berproses, yaitu:

1 Nafsul Amarrah (tak tenang, stress, temperamental, pemarah…);

2 Nafsul Lawwamah (pemurung, tidak berpendirian, bingung,…);

3 Nafsul Muthma’inah (selalu tenang, gembira dan bahagia…)

Terlalu buanyak jika mengulas masing-masing jiwa tersebut. Semuanya telah diupayakan diperjelas – menurut batas pengetahuan dan pengalaman saya – melalui blog ini. Pada satu bahasan, Anda akan menemukan “sesuatu” yang memang tidak bisa dijelaskan lagi tetapi hanya bisa dirasakan – misalnya pada Kajian Bacalah 07. Merasakan Zikirullah. Untuk itulah membutuhkan wadah ajang diskusi bahkan “latihan batin” di dalam dunia maya yang ternyata ada!

Blog ini saya namakan “Bacalah…” mengacu Firman Tuhan pada Nabi terakhir pada wahyu pertama. Jadi, tahapan awal proses belajar setelah nalar dan logika bekerja adalah “Bacalah…” untuk menyerap (absorbsi) segala ilmu sebanyak-banyaknya. Setelah jiwa berproses dan telah bersemayam pada tatanan nafsul muthma’inah, maka tugasnya adalah menyampaikannya tetapi “tidak dengan harga murah”, maka tahap selanjutnya “Tulislah…” untuk memancarkan (iluminasi) cahaya kebenaran, ketenangan, kebahagiaan… Hidupnya pun telah “selesai”…

Maka, agama apapun yang Anda yakini saat ini, siapapun status sosial dan intelektual Anda, maka kita sebenarnya adalah “apa” di dunia ini? Hanya tulang-belulang yang kelak pasti rapuh dan terbungkus daging yang nantinya pasti membusuk, rebah kaku terbujur menjadi mangsa binatang tanah, dan pada akhirnya menyatu kembali dengan bumi. Sedangkan “siapa” sebenarnya kita adalah “jiwa” yang satu, yang senantiasa mendambakan ketenangan dan kebahagiaan untuk bisa bercengkarama kembali dengan-NYA, “menyatu” dengan-NYA. Kebenaran Tuhan tetap tunggal dan hakiki.

Selamat membaca, menikmati dan berdiskusi…

================================================è

 

 

 

 


 

Biodata

May 12, 2008

Nama

 

Lahir

E-mail

 

Blog

 

Pendidikan

1974-1982

1982-1985

1985-1987

1987-1994

2002-2004

2004-2005

 

Pekerjaan

1991-1995

1994

1995-1995

1995-1999

1999-2000

2000

2000-2001

2001-2002

2002

 

2002-2005

2006

2007-…

 

Aktifitas Penunjang

1991-…

1999

 

2001

2002

2005

2006

:

 

:

:

 

:

 

 

:

:

:

:

:

:

 

 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

:

:

:

 

 

:

:

:

 

:

:

:

:

Didik Hardiono, ST. MT.

Surabaya, 5 Nopember 1968

didikhardiono@yahoo.co.id

didikhardiono@gmail.com

http://www.didikhardiono.blogspot.com

http://www.didikhardiono.wordpress.com

 

SDN No. 200 Airlangga III Surabaya

SMPN I Surabaya

SMA Trimurti Surabaya

S1 Jurusan Teknik Sipil Perhubungan, ITS.

Kuliah S2 Sistem dan Teknik Jalan Raya, ITB.

Tesis S2 Manajemen & Rekayasa Transp., ITS.

 

 

Guru Les Private Matematika & Fisika SMP-SMA

Designer Olympic Furniture

Wartawan Harian Jawa Pos, Surabaya

Proyek RBO, Ditjen Bina Marga, Surabaya

Dit. Bipran, Ditjen Bina Marga, Jakarta

Redaktur Tabloid Moderator, Jakarta

Deputi II, Kantor Meneg PU, Jakarta

Ditjen Prasarana Wilayah, Depkimpraswil, Jakarta

Diperbantukan di Puskaji Sosbud & Ekonomi Wilayah, Balitbang Depkimpraswil

Ditpraswilteng, Ditjen Praswil, Depkimpraswil

Asisten Rencana & Program P2JJ Kaltim

Dit Bipran, Ditjen Bina Marga, Dept. PU

 

 

Seni Rupa, Sastra, Puisi, …

Aktif menulis artikel di berbagai media

Membantu Karya Tulis Direktur Bipran, Ditjen Bina Marga, pada Kursus Lemhannas

Juara I Lomba Karya Tulis Hari Bakti PU

Juara I Lomba Karya Tulis HUT RI Depkimpraswil

Lulus Tahap III Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi

Juara III Lomba Karya Tulis Hari Bakti PU

Kemampuan:

  • Konseptor;
  1. Draft Buku Mahasiswa “Mahasiswa, Ilmu, Organisasi” (± 100 hlm)
  2. Draft Buku Pribadi Bacalah dengan Nama Tuhanmu yang Menciptakan (± 500 hlm)
  3. Konsep Profesi Membangun SATU Sistem Manajemen Database ke-PU-an (± 60 hlm)
  • Jurnalist; ±80 artikel di berbagai media massa
  • Analis Kebijakan & Pengembangan SDM; ±10 karya tulis, beberapa di antaranya memenangi Juara I-III
  • Seni (Rupa, Sastra, Puisi); ±25 lukisan/sketsa, ±25 puisi, 3 cerpen, 1 draft novel, dll

 

 

  • Bahasa Inggris (TOEFL 2004 S2 ITB 483 > Syarat 475)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daftar Karya Tulis / Konsep / Cerpen dll

May 12, 2008
  1. Karakteristik & Independensi Mhs Indonesia; Mingguan Simponi, 20.03.1991

    Mahasiswa, Ilmu, Organisasi (100 hlm A5); Draft Konsep Kemahasiswaan, 1991

  2. Mengevaluasi Gerakan Mahasiswa era 90-an vs SDSB; Harian Surya,06.12.1991
  3. Agama sebagai Legitimasi Kekuasaan; Opini Harian Surya, 18.12.1991
  4. Memahami Esensi Ilmiah Isra’ Mi’raj; Opini Harian Surya, 31.01.1992
  5. ICMI Butuh Kedalaman Islam; Opini Harian Surya, 12.03.1992
  6. Perilaku Islam di Bulan Suci; Opini Harian Surya, 23.03.1992
  7. Supersemar dan Mahasiswa; Opini Harian Surya, 30.03.1992
  8. Dilematika Kepolitikan Mahasiswa di Dalam Kampus; Opini Harian Surya, …
  9. Sang Gubernur dan Mahasiswa; Opini Harian Surya, 21.07.1993
  10. Merangsang Minat Baca dan Tulis; Opini Harian Surya, 12.08.1993
  11. Dilema Kepolitikan Mahasiswa dalam Kampus; Opini Jawa Pos, 02.12.1993
  12. Evaluasi Gerakan Mahasiswa 1993; Opini Mahasiswa Harian Jawa Pos, 09.12.1993
  13. Kebebasan Akademik dan Mimbar Bebas; Opini Harian Surya, 21.12.1993
  14. Antara PDI dan NU; Opini Harian Surya, 31.01.1994
  15. Menghayati Hakikat Puasa; Opini Harian Surya, 18.02.1994
  16. Loyalitas Aksi Mahasiswa; Opini Mahasiswa Harian Jawa Pos, 03.03.1994
  17. Pendidikan dengan Keseimbangan Intelektual; Majalah Kampus, …05.1994
  18. Sudahkah Mahasiswa Memberi Kritik Membangun bagi Sispenas
  19. Soal Mahasiswa Bentuk LSM; Opini Mahasiswa Harian Jawa Pos, 05.05.1994
  20. Pendidikan dan Karakter Intelektual; Opini Harian Surya, 18.05.1994
  21. Mencari Identitas dalam Era Posmodernisme; Opini Harian Surya, 08.07.1994
  22. Menyudahi Arogansi PTN/PTS; Opini Mahasiswa Harian Jawa Pos, 27.07.1994
  23. Memperingati 66 Sumpah Pemuda dan Nasonalisme; Harian Surya, 27.10.1994
  24. Perlu Perencanaan Sistem Transportasi Terpadu; Opini Harian Surya,…
  25. Profesionalisme PNS di Era Globalisasi; Opini Harian Surya, 25.04.1996
  26. Hijrah Menuju Kedamaian Hati dan Ketenangan Jiwa; Harian Surya, 17.05.1996
  27. Masalah Angkutan Umum Perkotaan; Opini Harian Jawa Pos, 28.05.1996
  28. Alternatif Pengembangan Gerbang Kertosusila; Opini Harian Surya, 28.06.1996
  29. “Manusia” Muhammad, “Nur” Muhammad; Memo (Jawa Pos Grup), 04.05.1996
  30. Pengaruh Advertising thd Wajah Kota; Memo (Jawa Pos Grup), 15.09.1996
  31. Loyalitas PNS: Idealisme & Profesionalisme; Memo (Jawa Pos Grup), 22.09.1996
  32. Renungan Ilmiah-Religius tentang Isra’ Mi’raj; Memo (Jawa Pos Grup), 01.12.1996
  33. Mi’raj Menuju Hakikat Diri; Opini Harian Surya, 07.12.1996
  34. Shalat, Alternatif Teknik Bertemu Al-Khaliq; LISAN ALAM, 20.12.1996
  35. Puasa Ramadhan dan Tingkatan Puasa; Makalah Jum’atan LISAN ALAM, 17.01.1997
  36. Hijrah utk Kedamaian Hati & Ketenangan Jiwa; LISAN ALAM, 23.05.1997
  37. Meningkatkan Kualitas Transportasi Perkotaan; Opini Harian Surya, 31.05.1997
  38. Advertising, Peran Jalan dan Kinerja Kota; Opini Harian Surya, 24.06.1997
  39. Memahami Makna Syari’at, Tarikat, Hakikat & Ma’rifat; LISAN ALAM, 27.06.1997
  40. Mewujudkan KTL: Tertib Lalin, Lahan & Laku; Memo (JP Grup), 13.07.1997
  41. Obat Stres yang Gratis dan Sangat Praktis; LISAN ALAM, 06.08.1997
  42. Artis Dua Dunia; Cerpen Harian Surya, 10.08.1997
  43. Introspeksi Diri; Opini Mingguan Memorandum (Jawa Pos Grup), 10.08.1997
  44. Harapan dari Kawasan Tertib Lalu Lintas; Opini Harian Surya, 20.08.1997
  45. Metafisika dan Masyarakat Modern; Makalah Jum’atan LISAN ALAM, 19.09.1997
  46. Analisis Kemacetan Jalan Perkotaan; Memorandum (JP Grup), 07.09.1997
  47. Feminisme Wanita dan Taoisme Cina; Bedah Buku Harian Surya, 08.11.1997
  48. Pembangunan Terpadu di Sektor Jalan; Opini Harian Surya, 09.10.1997
  49. Zikir untuk Mengendalikan Diri; Makalah Jum’atan LISAN ALAM, 13.02.1998
  50. Kita Perlu Para Pemimpin yang Sufi; Makalah Jum’atan LISAN ALAM, 27.02.1998
  51. Prioritas Pembangunan Jalan dan Infrastruktur Kota; Opini Harian Surya, 02.04.1998
  52. Krisis Kepercayaan; Makalah Jum’atan LISAN ALAM, 10.04.1998
  53. Bangkitlah Badannya, Bangkitlah Jiwanya; Opini Harian Surya, 20.05.1998
  54. Macam-2 Sifat Nabi yang Diikuti Para Sufi; LISAN ALAM, 03.07.1997
  55. Jadilah Manusia Merdeka!; Opini Harian Surya, 17.08.1998
  56. Pindahkan Harta Para Pejabat menjadi Milik Rakyat; ; LISAN ALAM, 19.09.1998
  57. Segeralah Bertobat atau Semakin Sesat; Makalah Jum’atan LISAN ALAM, 13.11.1998
  58. Kita Jangan Memperdebatkan Masalah Tuhan; LISAN ALAM, 12.03.1999
  59. Kertas Karya Dir. Bipran, Ditjen BM, Dep. PU; Lemhannas Dephankam, 1999:

    Pengembangan Teknologi Transportasi dalam rangka Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan Nasional”

  60. Kemiskinan Filsafat, Filsafat Kemiskinan; Kolom Mingguan TEMPO, Mei 2000
  61. Sekilas Pemikiran; 2001
  62. Juara I Karya Tulis Hari Bakti PU th. 2001 tema Kinerja yang Terukur;

    Membangun Sistem Kerja Terukur Untuk Melancarkan Pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah Dalam Rangka Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Nasional”

  63. Juara I Karya Tulis Hari Proklamasi RI th. 2002 tema Pemberdayaan SDM:

    Pemberdayaan SDM Depkimpraswil dalam Tugas Pembangunan Prasarana dan Sarana Kimpraswil di Era Reformasi menuju Indonesia Baru yang Demokratis, Adil dan Bertanggung Jawab”

  64. BACALAH…dengan Nama Tuhanmu yang Menciptakan (500 hlm A5)
  65. Lomba Karya Tulis ITB; Juli 2003

    “Perkembangan Sains dan Teknologi, dan Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia”

  66. Sistem Drainase di Kota Bandung; Opini Harian Pikiran Rakyat, 18.09.2003
  67. Gagalnya Sistem Pendidikan Nasional; Opini Harian Pikiran Rakyat, 03.03.2004
  68. “Dua Sisi Wajah” (100 hlm A4); Lomba Novel Keagamaan Depag, Oktober 2004
  69. “Terima Kasih, Tuhan” (10 hlm A4); Lomba Essay Depag, Oktober 2004
  70. Hakikat Kebenaran & HAM; Lulus Thp III Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi, Mei 2005
  71. Usulan Sistem Penilaian Perkerasan untuk Penentuan Prioritas Penanganan; Tesis Magister ITS, Maret 2006
  72. Pornografi dan Tasawuf; Forum
    KOMPAS
    Jatim, 17.03.2006
  73. Peta Digital dan Pengembangan Sistem Manajemen Database; Swakelola SNVT P2JJ Prov. Kaltim, Nopember 2006
  74. Juara III Karya Tulis Hari Bakti PU dan Konstruksi Indonesia, Desember 2006

    “Peta Digital dan Pengembangan Sistem Manajemen Database Konstruksi”

  75. Sinkronisasi Tata Ruang dengan Jaringan Jalan; Forum
    KOMPAS
    Jatim, 16.04.2006
  76. Membangun SATU Sistem Manajemen Database ke-PU-an(60 hlm A5)
  77. Pelaksanaan SISTEM Manajemen Pengelolaan Konstruksi Indonesia

 

Keterangan:

√ Selesai Konsep Kemahasiswaan: “Mahasiswa, Ilmu, Organisasi” (1991)

√ Selesai Konsep “Diri”: “BACALAH, dengan Nama Tuhanmu… ” (2004)

√ Selesai Konsep Profesi: “Membangun SATU Sistem Manajemen… ” (2007)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2001.11 Sistem Kerja Terukur

May 12, 2008

(Makalah Memenangi Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah Hari Bakti PU 2001)

 

“Membangun Sistem Kerja Terukur

untuk Melancarkan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah

dalam rangka Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Nasional”

 

 

PENDAHULUAN

MASALAH Otonomi Daerah (Otda) masih ramai dibicarakan di berbagai kesempatan seminar maupun diskusi oleh instansi Pusat-Daerah, termasuk Depkimpraswil. Pembicaraan itu masih seputar UU tahun 1999 No. 22, 25, 28. Di antara ketiga UU tersebut, UU No. 22 dan 25 lebih dominan dibahas secara intens di berbagai kesempatan meskipun hasilnya belum optimal. Sedangkan UU No. 28 yang menekankan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) kurang begitu dimasyarakatkan. Padahal UU No. 28 ini bisa menjadi blunder reformasi untuk (diharapkan) membenahi dan menciptakan mental aparat yang jujur dan berwibawa.

Barangkat dari sikap jujur dan berwibawa, maka kesadaran berbangsa dan bernegara (diharapkan) semakin menguat, serta pengembangan SDM Pusat-Daerah relatif lebih mudah dilakukan secara terpadu, bertahap dan berkesinambungan. Terpadu artinya serentak bagi aparat Pusat dan Daerah; Bertahap artinya berdasarkan skala prioritas jabatan; Berkesinambungan artinya upaya reformasi yang dilakukan secara terus menerus.

Sementara itu bagi Depkimpraswil, ternyata bukan saja ke-3 UU Otda yang menjadi beban saat ini dan saat mendatang, karena masih banyak home-works yang belum diselesaikan menyangkut UU-PP bidang kimpraswil. Beberapa UU dan PP yang masih harus disinergikan itu di antaranya: (1) UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi, (2) UU No. 24/1992 tentang Penataan Ruang, (3) PP No. 47/1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, (4) UU No. 14/1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (5) PP No. 41-44/ 1993 tentang Pelaksanaan UU No. 14 tahun 1992, (6) UU No. 13/1980 tentang Jalan, (7) PP No. 26/1985 tentang Jalan, dan lain-lain.

Permasalahan semakin menumpuk melihat variabel dan kerja internal (endogenous variables) Depkimpraswil yang belum mantap, karena adanya perubahan visi-misi-strategi dari Departemen PU, Depkimbangwil dan Kantor Meneg PU, hingga menyatu lagi dalam Depkimpraswil. Perubahan instansi yang sebetulnya tak perlu itu membuktikan lemahnya management of state karena waktu sekitar 2 tahun praktis terbuang percuma!

Karena trial and error selama 2 tahun itu, Depkimpraswil belum bisa optimal membahas UU Otda menyangkut bidang kimpraswil, belum terpola praktis operasionalnya serta belum acceptable di masyarakat. Bagi instansi pemerintah selain Depkimpraswil, mungkin telah banyak menyelenggarakan seminar Otda, terutama di lingkungan Depdagri. Tulisan ini tidak akan menambah argumentasi teknis yang memungkinkan semakin diverse, tetapi lebih mengarahkannya pada kajian filosofis management of state, yang tentunya dikaitkan dengan tema tulisan ini. Bagaimana pun sebagai bangsa, pasti masih mempunyai ‘sisa-sisa’ potensi untuk bisa lebih dikembangkan, menemu-kenali rasa percaya diri serta berusaha memperbaiki carut-marut bangunan bangsa yang porak-poranda selama ini.

Meskipun Depkimpraswil merupakan departemen teknis, tetapi visinya tidak lepas dari cita-cita pembangunan nasional mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bahkan di bidang kimpraswil, Depkimpraswil menjadi katalisator pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya hingga ke pelosok daerah terpencil, terutama dalam rangka memperlancar pelaksanaan otda.

Sementara itu masalah yang dihadapi kebanyakan instansi pemerintah menurut Cahyana Ahmadjayadi (Dirjen Bangda) diakibatkan karena:

  1. Kultur kepemimpinan (terefleksi di dalam berbagai aturan) yang mendeskripsikan berbagai format hubungan antara atasan-bawahan yang berdimensi komunikasi satu arah sehingga menciptakan format organisasi yang tidak menciptakan inisiatif bawahan,
  2. Sistem keuangan Pusat yang menciptakan budget driven yang mengakibatkan arah birokrasi dan lembaga tidak pada loyalitas layanan publik atau public services.
  3. Proses rekruitmen pegawai yang tidak profesional dan transparan menciptakan basis kultur dan sistem nilai yang tidak kondusif bagi inisiatif strategic yang diciptakan oleh lembaga.

Oleh karena itu, pembenahan infrastruktur organisasi dan manajemen Depkimpraswil sebagai instansi Pusat harus menjadi barometer bagi Daerah untuk secara integral membangun sistem kerja yang terukur.

Berikut dipetakan elemen-elemen di bawah main organization NKRI dan masalah nasional di sela-sela kemungkinan peluang memperbaiki kinerja aparat dan instansi pemerintah Pusat-Daerah, terutama Depkimpraswil yang terkait dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Struktur tulisan ini mengkaji keseluruhan main frame yang dipayungi lemahnya
nasionalisme dan gagalnya sistem pendidikan. Akibat kondisi itu, ada dua kemungkinan potensi integralisme sekaligus sparatisme, sehingga perlu pemberdayaan SDM Pusat-Daerah akan eksistensinya sebagai manusia dan sebagai warga bangsa, perlu pembenahan organisasi – baik instansi pemerintah (Pusat-Daerah), organisasi swasta dan ormas pada umumnya, termasuk pembenahan manajemen. Setelah mencermati semua masalah itu, akan ditarik akar masalah (grass root) fungsi Depkimpraswil melancarkan pelaksanaan otda bidang kimpraswil dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, serta menyusun langkah-langkah strategis untuk mem-bangun sistem kerja yang terukur.

LEMAHNYA NASIONALISME

AFTA 2003 dan Globalisasi 2020 adalah tantangan berat nasionalisme. Karena pada masa itu terjadi proses kapitalisasi merambah ke seluruh dunia, di mana pemilik modal kuat dari mana pun datangnya bisa menanamkan modalnya ke daerah sesuai UU No. 25/2000 psl 88. Sementara nasionalisme belum mantap menghadapi new capitalism bahkan cenderung melemah, gejala globalisasi semakin nyata menggusur investor dan tenaga kerja lokal. Sertifikasi tenaga kerja lokal kenyataannya belum mampu bersaing dengan tenaga kerja asing yang lebih siap dari sisi pemberdayaan SDM-nya.

Berdasarkan Keppres No. 102 tahun 2001 pasal 28 huruf e. disebutkan, “penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional / ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya”. Klausul ini adalah bukti bahwa fungsi Depkimpraswil sangat menentukan kualitas SDM yang terkait bidang kimpraswil termasuk SDM Daerah.

Tetapi fungsi prima Depkimpraswil tidak bisa berjalan efektif jika situasi nasional tidak kondusif. Akumulasi permasalahan nasional itu muncul setelah Reformasi 1998 bergulir secara alamiah. Seluruh aspek kehidupan nasional sangat terpengaruh imbasnya pasca krisis ekonomi 1997. Begitu pun struktur pemerintahan yang ditentukan fluktuasi politik, ditandai lahirnya puluhan partai politik (parpol) yang berkompetisi dalam Pemilu 1999. Semua tuntutan reformasi bertumpu pada pemerintahan baru terutama isu demokratisasi, transparansi, pemulihan ekonomi dan tuntutan daerah akan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya bagi daerah. Isu terakhir ini mendorong diterbitkannya Undang-Undang Otonomi Daerah.

Sayangnya reformasi diwarnai euphoria politik yang berlebihan. Parpol mengedepankan kepentingan kekuasaan. Reformasi menjadi anarkhi elite yang melemahkan nasionalisme. Sedang gejolak di daerah menuntut otda berpeluang melahirkan raja-raja kecil, memindah KKN dari Pusat ke Daerah, sekat-sekat hambatan bagi investor dan pengusaha disebabkan perda yang belum kondusif, serta pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan masih belum bisa merata karena ketidak-samaan kemampuan antar Daerah.

GAGALNYA SISTEM PENDIDIKAN

Masalah nasional semakin menumpuk sehingga sulit mereduksi dan mengeliminir satu-persatu jika tidak melalui semangat nasionalisme yang solid dari semua anak bangsa, termasuk instansi Pusat-Daerah. Demikian pula yang dialami Depkimprawil sebagai bagian dari kabinet yang terkena imbas masalah nasional. Melemahnya nasionalisme disebabkan ketidak-tahuan nation and character building yang dimotori sistem pendidikan nasional.

Dengan kata lain, melemahnya nasionalisme tersebut disebabkan oleh kegagalan sistem pendidikan nasional (sispennas) yang meliputi: (I) Kegagalan pendidikan demokrasi politik yang berakibat ketimpangan pemerataan pembangunan antara Pusat dan Daerah; (II) Kegagalan pendidikan organisasi publik yang mengakibatkan sistem kerja organisasi atau instansi kabur dan tidak terukur hampir di semua instansi Pemerintah Pusat dan Daerah; (III) Kegagalan pendidikan dan latihan (diklat) yang diselenggarakan instansi mengakibatkan terpuruknya penjenjangan profesi dan karier bagi aparat birokrasi publik di Pusat dan Daerah.

Sebagai contoh kecil dan sederhana dari kegagalan sispennas adalah produk sarjana atau intelektual yang tidak memahami perbedaan antara ilmu dengan pengetahuan dan disinergikan menjadi ilmu pengetahuan. Berikut ini dikemukakan perbedaannya (lihat gambar):

Tampak gambaran di atas bahwa sispennas yang berlaku selama ini hanyalah sistem pengajaran (bukan pendidikan) yang memberikan tata nilai kebetulan (bukan kebenaran), biaya mahal, menghasilkan banyak sarjana tetapi tidak menghayati inti-inti kebijaksanaan.

Jadi dengan sispennas yang salah akan menciptakan pula produk intelektual yang salah, konsep yang salah, penafsiran yang salah termasuk penafsiran UU Otda. Akibatnya, selain berlarut-larut membuang banyak daya dan dana, juga mencerminkan tidak seriusnya Pemerintah Pusat dan Daerah membangun sistem yang terukur secara terpadu dari struktur paling bawah.

Penyelenggaraan sistem pendidikan bagi warganya, menurut filsuf Plato dan Aristoteles, wajib oleh Negara. Dengan demikian UU. No. 25/1999 psl 7 mengenai Kewenangan Daerah perlu ditambahkan pengecualiannya, yaitu sispennas menjadi kewenangan Pusat. Perumusan sispennas haruslah disusun secara mantap agar melahirkan peserta pendidikan (dan latihan) yang mahir dan andal di bidangnya.

Telah banyak generasi yang lahir pada masa sispennas yang salah, karena mengutamakan materi kurikulum dan kelulusan kuantitatif tanpa memperhatikan character building. Akibatnya banyak sarjana, birokrat dan teknisi yang berwawasan sempit. Pemahaman filosofi hampir sama sekali tidak dipahami oleh mereka yang mengaku intelektual. Sebagai contoh adalah penafsiran dan penerapan UU Otda yang masih belum jelas karena tidak ada pemikir lain selain konseptornya.

Berkaitan dengan tema melancarkan pelaksanaan Otonomi Daerah bidang permukiman dan prasarana wilayah dalam rangka memperkokoh persatuan-kesatuan nasional, peningkatan mutu sispennas harus menjadi prioritas pertama dan utama. Dengan upaya tersebut diharapkan kesadaran aparat Pusat-Daerah dan stakeholders akan pentingnya profesionalisme dan nasionalisme menghadapi AFTA 2003 dan Globalisasi 2020.

Seluruh aparat Pusat-Daerah yang terlibat pembahasan UU Otda ini bisa dipastikan berpendidikan minimal diploma (D3) atau sarjana (S1). Tetapi perlu disadari bahwa pembahasan teknis itu tingkatannya di bawah filosofis. Demikian pula profesionalisme seharusnya di bawah nasionalisme. Sehingga antusiasme daerah yang sempit dan memancing benih-benih sparatisme, harus dieliminir oleh integralisme, profesionalisme dan nasionalisme.

POTENSI INTEGRALISME SEKALIGUS SPARATISME

Dengan sispennas ‘cacat’ karena pincangnya pijakan profesionalisme dan nasionalisme akan menghasilkan produk sarjana yang ‘cacat’ pula. Ironinya mereka banyak mengisi jajaran instansi Pusat-Daerah melalui proses rekruitmen yang tidak profesional, tidak transparan dan menciptakan basis kultur dan sistem nilai yang tidak kondusif bagi inisiatif stratejik yang diciptakan oleh lembaga (Cahyana Ahmadjayadi – Dirjen Bangda).

Mereka belum berhasil merumuskan konsep operasional UU Otda yang benar-benar acceptable. Sehingga yang muncul berkenaan UU Otda bukan integralisme dalam kerangka NKRI tetapi justru benih-benih gejala sparatisme seperti di Aceh, Irian Jaya dan Maluku serta kemungkinan daerah lain akibat wawasan sempit, tidak profesional dan cenderung berorientasi keuntungan materi-pribadi, baik secara kedaerahan maupun personal aparatnya.

Di antara dua pilihan antara potensi integralisme sekaligus sparatisme, fungsi Depkimpraswil sangat menentukan meskipun tidak secara langsung. Organisasi Depkimpraswil sebagai departemen teknis memang tidak sebagai instansi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Tetapi kebijakan publik Depkimpraswil membawa dampak persepsi Daerah terhadap Pusat. Jika kebijakan publik Depkimpraswil tidak kondusif bagi Daerah, akan timbul disorientasi Daerah yang puncaknya bisa memicu gejala separatisme.

Fungsi kebijakan publik Depkimpraswil itu adalah: (1) Menetapkan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional / ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya, (2) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Otonomi Daerah meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi di bidangnya.

Jika fungsi tersebut tidak profesional dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan egoisme aparat Daerah dan stakeholders setempat. Demikian pula jika pembinaan dan pengawasan tidak proporsional dan mengabaikan nasionalisme akan memungkinkan muncul gejolak di Daerah.

PEMBERDAYAAN SDM PUSAT-DAERAH

Seperti disinggung sebelumnya bahwa pentingnya SDM bagi pembangunan nasional akan menentukan konsep pembangunan, termasuk UU Otda. Macam-macam potensi SDM itu sendiri belum banyak dipahami, yaitu (1) Intelectual Quotient, (2) Emotional Quotient dan (3) Spiritual Quotient. Ketiganya sering disingkat dengan istilah IQ, EQ dan SQ.

Membangun manusia Indonesia yang seutuhnya seharusnya memperhatikan ketiga potensi dasar SDM yang dimiliki itu. Tetapi ternyata dari keseluruhan proses sispennas, ketiganya belum dioptimalkan. Hanya sisi IQ sebagai standar, dan itupun cara penilaiannya masih belum proporsional.

IQ di otak kiri pada dasarnya berfungsi untuk berbicara menguasai, tata bahasa, hingga dapat berbahasa dengan baik dan benar; membaca, menulis dan berhitung; daya ingat nama, waktu dan peristiwa; sifat logis, analitis, terarah pada satu persoalan, langkah-demi-langkah, dan rasional. Ini berhubungan erat dengan pembentukan kecerdasan yang penting untuk pendidikan formal. EQ di otak kanan pada dasarnya berfungsi untuk sifat intuitif; sifat waspada, atentif, berdaya konsentrasi; pengenalan ruang dan lingkungan; pengenalan diri dan orang lain; senang akan musik; kondisi emosi yang relatif stabil atau terkendali; proses sosialisasi, pembentukan kepribadian dan kemandirian; bersifat kreatif dan produktif. SQ di hati pada dasarnya berfungsi sebagai nurani yang membisikkan kebenaran, kejujuran, keadilan, keikhlasan, kemanusiaan dan ketuhanan.

Dari tiga modal dasar SDM itu hanya IQ yang lebih diperhatikan, itupun tidak diperlakukan secara benar. Ukuran S1, S2, S3 hanya dilihat ijazahnya. Penilaian ini sangat menjatuhkan kredibilitas profesionalisme. Penilaian mutu SDM tidak semudah itu, karena EQ dianak-tirikan dan SQ dikesampingkan. Perlu standar tersendiri untuk menilai kualitas SDM seutuhnya.

Banyak organisasi yang mempunyai human resources development,
termasuk Depkimpraswil, tetapi eksistensinya tidak menunjukkan pola pikir yang kritis, dialektis, integralistis sebagai prasyarat intelektualisme. Apakah pertimbangan ini menjadi perhatian utama instansi Pusat-Daerah ketika akan melakukan rekruitmen PNS? Tidak!

Sehingga perlu kiranya menyusun kembali skenario pemberdayaan SDM Pusat-Daerah mulai rekruitmen, penjenjangan jabatan strategis hingga pola kerjasama organisasi / instansi Pusat-Daerah, yaitu:

  1. Seleksi rekruitmen harus obyektif dan profesional;
  2. Tes seleksi meliputi tes akademis, IQ dan EQ (dengan catatan materi harus benar-benar berbobot kualitasnya) – bila perlu juga tes SQ;
  3. Penjenjangan karier berdasarkan fit and proper test bila perlu mulai asisten pimpro, pimbagpro, pimpro, kepala seksi, kasubdit, direktur hingga dirjen. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai yang diakui kredibilitasnya;
  4. Kursus penjenjangan PIP, adum, spama, spamen, spati dilakukan berkala dan berbobot kualitasnya; bukan sekedar pemenuhan materi kurikulum, karena bukan rahasia lagi jika makalah tugas bisa diperjual-belikan;
  5. Sistem pendidikan lanjutan misalnya program S1, S2, S3 harus diuji ulang bedasarkan tingkat kebutuhan instansional;
  6. Program diklat harus mempunyai kurikulum baku yang memperhatikan mutu dan syarat akademis yang teruji metode ilmiahnya;
  7. Secara berkala dilakukan kursus manajemen dan organisasi, terutama dalam rangka kaderisasi tenaga muda yang berpotensi dan profesional untuk menjaga kesinambungan visi-misi-strategi instansi Pusat-Daerah;
  8. Menjaga komunikasi, konfirmasi, konsolidasi antar aparatur pemerintah baik SDM Pusat-Daerah untuk melancarkan pelaksanaan Otonomi Daerah dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional.

Kelemahan instansi atau organisasi yang bersumber dari kelemahan SDM Pusat-Daerah yaitu persyaratan jabatan dan fasilitas yang diterimanya dinilai dari jejang strata pendidikan formal atau sertifikat yang belum teruji kualitasnya. Padahal semakin tinggi jabatan instansional sebagai perumus dan penentu kebijakan publik adalah bersifat generalis, bukan spesialis.

PEMBENAHAN ORGANISASI

Organisasi Depkimpraswil dibentuk berdasarkan Keppres No. 102/2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen. Tugas dan fungsi Depkimpraswil dijabarkan pada pasal 37 dan 38 dengan sangat terperinci tetapi tidak diklasifikasikan menurut karakteristik yang menonjol. Kebijakan makro berkaitan dengan UU Otda yang tercantum pada Pasal 38 di antaranya: (b) Penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan Kabupaten/Kota di bidangnya;
(f)
Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otda yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi di bidangnya;
(h) penetapan standar pemberian ijin oleh Daerah di bidangnya;
(l) Penyelesaian perselisihan antar Propinsi di bidangnya;
(r) Penetapan tata ruang nasional berdasar tata ruang Kabupaten, Kota dan Propinsi; (s)
Fasilitasi kerjasama penataan ruang lintas Propinsi.

Mengingat fungsinya menurut Keppres itu sangat berat mengemban misi melancarkan pelaksanaan otda bidang kimpraswil dalam rangka mem-perkokoh persatuan-kesatuan nasional, Depkimpraswil harus memantapkan endogenous variables melalui soliditas antar unsur dan sistem kerja terukur. Sementara ini, struktur organisasi Depkimpraswil dinilai masih ‘gemuk’ dan penempatan personilnya belum berdasarkan kemampuannya yang tepat sehingga tidak bisa bekerja secara efektif dan efisien. Akibatnya, in fact, Depkimpraswil kinerjanya belum mantap dan sistem kerjanya belum jelas. Belum mantap ditunjukkan dengan tidak adanya koordinasi dan konsolidasi penanganan proyek antar direktorat dan struktur di bawahnya. Sistem kerja belum jelas ditunjukkan dengan masih menganut sistem kerja dadakan dan asal-asalan, kurang terencana dengan baik. Padahal dalam organisasi yang solid dan mantap, target kerja seminggu ke depan sudah terencana jelas sehingga step-by-step pekerjaan akan berjalan baik.

Dari sisi pemberdayaan ‘modal’ data, daya dan dana juga belum terorganisir dengan baik, terutama bekaitan dengan Otonomi Daerah, yaitu:

  1. Data yang masuk dari seluruh Kabupaten, Kota dan Propinsi bidang kimpraswil belum disimpan dan dikelola dengan baik, sehingga ketersediaan data belum lengkap. Koordinasi dengan Daerah untuk kelengkapan data juga belum diintensifkan;

  2. Daya yang dimiliki Pusat-Daerah belum diberdayakan optimal, baik kemampuan daya manusia, teknologi maupun aset;

  3. Dana untuk bidang kimpraswil baik APBN, APBD maupun loan/grant masih bisa menunjang tugas dan fungsi intansi Pusat-Daerah, tetapi karena manajemen lemah akhirnya menjadi ‘berantakan’.

Dengan belum mantap dan belum terukur sistem kerja Depkimpraswil, maka produk fungsinya pun belum bisa dipercaya sepenuhnya oleh pasar pemprop, pemkot, pemkab, bappeda, dinas-dinas terkait, stakeholders dan masyarakat umum baik lokal, regional apalagi internasional.

PEMBENAHAN MANAJEMEN

I Gede Prana dan Rheinal Kasali sebagai resi dan pakar manajemen menempatkan behavior attitude sebagai kunci sukses kegiatan pribadi dan visi-misi-strategi organisasi. Intinya mereka menekankan soal:

  1. Kepercayaan (trusty),
  2. Kejujuran (honesty), dan
  3. Keterbukaan (transparancy)

Kepercayaan adalah rasa percaya diri akan kemampuan teknis dan manajerial sehingga memperoleh kepercayaan orang lain yang membawa konsekuensi produk organisasinya dipercaya pasar (marketable). Kejujuran adalah salah satu spiritual quotient, sikap mulia yang membawa suasana ketenangan kerja sehingga sistem berjalan sesuai visi-misi-strategi organisasi. Sifat jujur sangat menunjang UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Keterbukaan adalah interaksi antar personal atau pelaku di lingkungan organisasi yang bersangkutan.

Manajer organisasi atau pemimpin instansi Pusat-Daerah yang telah mampu mengembangkan tiga potensi dasar SDM seperti dijelaskan di atas, akan bisa mengambil kunci sukses tidak hanya dari IQ, tetapi juga dari SQ. Baginya, ajaran agama pun sangat erat kaitannya dengan profesionalisme yang mengajarkan kunci sukses marketing maupun managing, yaitu :

  1. Keadilan (fairly identik honesty) lihat QS. 11:8
  2. Ketelitian (accuracy identik trusty) lihat QS. 49:6
  3. Musyawarah (negotiation identik transparancy) lihat QS. 3:159

Kreatifitas dan inovasi kritis, dialektis dan integralistik seperti ini belum tampak dari unsur pimpinan Pusat-Daerah, apalagi struktur di bawahnya. Jika pimpinan tidak memberi solusi manajemen yang baik, struktur di bawahnya semakin lebih parah. Dengan tiadanya pembinaan manajemen melalui behavior attitude akan berakibat seperti penyimpangan sudut, yaitu semakin jauh semakin melebar dari titik asalnya. Misalnya rekayasa data jalan yang sering terjadi untuk memenuhi target laporan pimpinan. Tetapi, ironinya kesalahan itu menjadi dasar penyusunan program atau DIP selanjutnya.

Que sera-sera, whatever will be will be…

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS

Reformasi di segala bidang kehidupan nasional harus menumbuhkan semangat nasionalisme baru yang lebih integralistik, terutama sense of unity bagi daerah-daerah. Bukannya melihat tumpukan masalah itu melahirkan ungkapan pesimisme taedium vitae atau weltschmerz yang melambangkan rasa “capek pada kehidupan” mengingat nasib bangsa yang sekarat.

O Tempora! O Mores! Itulah warisan Cicero bagi siapa pun yang ingin menjeritkan kegalauan zaman yang dialaminya. Tetapi bagi Depkimpraswil sebagai ‘panglima’ pembangunan fisik bangsa, harus mampu mengatasi kegalauan dengan tekad membenahi potensi yang dimiliki dan mengayomi daerah-daerah sebagai pembina, pengawas, fasilitator, koordinator dengan memberikan produk jasa publik berupa pedoman, standar, bimbingan, pelatihan, arahan dan supevisi di bidang kimpraswil secara profesional.

Reformasi di segala bidang kehidupan nasional seharusnya menyentuh perubahan pola pikir dan kerja yang lebih konstruktif terutama bagi aparatur pemerintah Pusat-Daerah sebagai pemegang kendali pemeritahan, yaitu dari pola pikir teoritis-teknis dirubah menjadi praktis-filosofis. Dan sebagai konsekuensinya, perubahan itu harus membawa positive-impact bagi se-genap personil mulai dari coffee-boy hingga pucuk pimpinan.

Dengan mengoptimalkan potensi SDM Pusat-Daerah akan mendorong pembenahan idealisme yang lebih konstruktif, kondusif, kreatif dan inovatif menyelesaikan masalah bangsa, termasuk pelaksanaan Program Otda. Pembenahan idealisme selain meningkatkan kinerja organisasi / instansi, juga akan memperbaiki kinerja individual characer building yang trusty, honesty, transparancy, fairly dan accuracy.

Jika masalah dasar SDM Pusat-Daerah bisa ditingkatkan, maka kualitas manusia Indonesia akan meningkat derajatnya dan mampu bersaing di era Globalisasi 2020. SDM Pusat-Daerah yang mantap IQ, EQ dan SQ akan mampu mengemban tugas berat menata kembali rumah tangga bangsa yang carut-marut membangun menuju Indonesia Baru yang dicita-citakan.

Dirjen Bangda Depdagri, melalui makalahnya; “PEMANFAATAN SISTEM PENGUKURAN STRATEGI BERBASIS SCORECARD SEBAGAI ALAT PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI PEMERINTAH” di Seminar “MENGUKUR KINERJA INSTITUSI PEMERINTAH DI ERA OTONOMI DAERAH MELALUI GOVERNMENT SCORECARD” (6/11/2001) di Jakarta, menulis konklusinya sebagai berikut;

Sistem pengukuran kinerja yang baru itu bagi lembaga pemerintah pada akhirnya akan memiliki karakteristik antara lain:

  • Mampu menjelaskan misi dari pemerintah pada seluruh masyarakat,
  • Mampu mengidentifikasi indikator kepuasan para stakeholder pemerintah daerah / institusi pemerintah sebagai tolok ukur keber-hasilan kinerjanya,
  • Mampu menerjemahkan misi pemerintah daerah / institusi ke dalam indikator-indikator obyektif, transparan dan terukur,
  • Mampu mengidentifikasikan persyaratan proses kerja dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pencapaian misi dan strategi.

Konklusi itu menjadi pelengkap atau pembanding bagi Depkimpraswil dalam menyusun langkah-langkah strategis, yaitu :

  1. Menyusun skala prioritas masalah berkaitan Otonomi Daerah,
  2. Secara paralel dibentuk tim penyusun ‘buku putih’ Depkimpraswil sebagai pegangan kerja, wacana bagi lembaga lainnya, Daerah, stakeholders dan masyarakat umumnya. Tim penyusun terdiri dari tim pengarah/filosofis, tim teknis, tim birokratis yang benar-benar kompeten di bidangnya. Isi ‘buku putih’ terdiri dari; (i) Penjelasan terperinci Keppres 102/2001, dengan menjabarkan visi-misi-strategi departemen; (ii) Kebijakan peraturan, kriteria, standar, norma, pedoman, prosedur dan lain-lain di bidang kimpraswil;
  3. Pendidikan dan Latihan, Kursus Penjenjangan (PIP, Adum, Spama, Spamen Spati) mengembalikan substansi esensi kualitas pendidikan, bukan kuantitas pengajaran;
  4. Adanya kaderisasi bagi staf muda berpotensi;
  5. Proyek-proyek Pusat-Daerah harus koordinatif sehingga tidak ada tumpang-tindih (overlapping) kesamaan proyek yang ditangani;
  6. Fit and proper test bagi kandidat pejabat struktural strategis mulai asisten pimpro, pimbagpro, pimpro, kasi, kasubdit, direktur hingga dirjen di Pusat; hal yang sama juga diberlakukan di Daerah sesuai dengan jabatan struktural strategis di masing-masing Daerah;
  7. Sangsi dan penghargaan bagi pelanggaran dan prestasi, sehingga mendorong tanggung jawab personil pada setiap lini jabatannya;
  8. Memberdayakan jabatan fungsional dengan mengembangkan karya tulis dan diskusi secara berkala sesuai perkembangan isu masyarakat baik di Pusat maupun Daerah;
  9. Adanya media informasi satu-satunya di bawah Depkimpraswil yang menjembatani informasi pembangunan Pusat-Daerah dan menampung ide-ide konstruktif, kreatif dan inovatif;
  10. Semua langkah-langkah strategis harus terakumulasi menjadi wawasan kebangsaan dan jiwa kerakyatan.

K E S I M P U L A N

Setelah menguraikan benang kusut semua permasalahan yang ada, tampaklah bentuk sebenarnya dari apa yang menjadi kenyataan dengan apa yang diharapkan. Pada saat yang sama muncul peluang di antara banyak kendala untuk memperbaiki situasi dan kondisi nasional yang carut-marut ini.

Adapun kesimpulan dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

  • Berbagai tuntutan reformasi terutama untuk melancarkan pelaksanaan otonomi daerah di bidang kimpraswil dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional tidak bisa diselesaikan secara sepihak teoritis-teknis yang hanya melibatkan Depkimpraswil di Pusat dan unsur dinas-dinas yang terkait di Daerah; tetapi harus praktis-filosofis dan aparat Depkimpraswil menempatkan diri sebagai salah satu institusi dan sekaligus sebagai warga bangsa;
  • Pembenahan harus dilakukan secara gradual yang meliputi pemulihan semangat nasionalisme terutama bagi Daerah dan penyempurnaan total sispennas, pemberdayaan SDM Pusat-Daerah termasuk stakeholders dan masyarakat, pembenahan organisasi dan manajemen serta melakukan langkah-langkah strategis.

Dengan demikian upaya membangun sistem kerja terukur untuk melancarkan pelaksanaan otonomi daerah bidang kimpraswil dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, tidak sekedar bahan materi dalam seminar atau dokumentasi karya tulis semata; tetapi benar-benar bisa diwujudkan dalam waktu relatif singkat.

Ciri-ciri sistem kerja terukur itu adalah terpadu, terpantau, terkendali, terevaluasi. Terpadu mencakup seluruh aspek / bidang pembangunan Pusat-Daerah; Terpantau meliputi pengawasan yang intensif; Terkendali sesuai perencanaan; Terevaluasi memungkinkan check and balances.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002-08 Pemberdayaan SDM Depkimpraswil…

May 12, 2008

(Makalah ini Juara I Lomba Karya Tulis Ilmiah Hari Proklamasi Dept. PU 2002)

 

“Pemberdayaan SDM Depkimpraswil

dalam Tugas Pemb. Prasarana & Sarana Kimpraswil

di Era Reformasi

menuju Indonesia Baru yg Demokratis, Adil & Bertanggung Jawab”

 

PENDAHULUAN

LOMBA Karya Tulis Depkimpraswil dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-57 bertema Pembangunan Prasarana Sarana Kimpraswil di Era Reformasi menuju Indonesia Baru yang Demokratis, Adil dan Bertanggung-Jawab mempunyai makna mendalam ketika mengaitkan dengan pemberdayaan SDM Depkimpraswil. Karena, awal dan akhir pembangunan sebagai proses pembentukan peradaban lebih baik sangat ditentukan oleh faktor manusianya. Dengan latar belakang pemikiran tersebut maka karya tulis ini diberi judul “Pemberdayaan SDM Depkimpraswil dalam rangka Tugas Pembangunan Prasarana dan Sarana Kimpraswil di Era Reformasi menuju Indonesia Baru yang Demokratis, Adil dan Bertanggung-Jawab”

PEMBERDAYAAN SDM DEPKIMPRASWIL

Belum banyak aparatur Depkimpraswil, baik pejabat eselon I hingga karyawan golongan I yang memahami SDM sebagai modal dasar yang dimiliki setiap manusia. Potensi SDM itu secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu:

(1) Intelectual Quotient,

(2) Emotional Quotient dan

(3) Spiritual Quotient

ketiganya sering disingkat IQ, EQ dan SQ.

Membangun manusia Indonesia, terutama SDM Depkimpraswil, harus memperhatikan ketiga potensi dasar tersebut. Tetapi pada kenyataannya, sistem pendidikan nasional (sispennas), pendidikan dan latihan (diklat) departemen serta proses penjenjangan atau kaderisasi pejabat atau pemimpin di Depkimpraswil kurang memperhatikan pemberdayaan ketiga potensi dasar IQ, EQ dan SQ.

IQ di otak kiri berfungsi menguasai bahasa, membaca, menulis, berhitung; daya ingat nama, waktu, peristiwa; sifat logis, analitis, terarah pada satu persoalan, langkah-demi-langkah dan rasional yang berhubungan erat dengan pembentukan kecerdasan untuk pendidikan formal. EQ di otak kanan bersifat intuitif; waspada, atentif, daya konsentrasi; pengenalan lingkungan; pengenalan diri dan orang lain; senang akan musik; kondisi emosi; proses sosialisasi, pembentukan kepribadian dan kemandirian; bersifat kreatif dan produktif. Sedangkan SQ yang ‘bersemayam’ di hati berfungsi sebagai nurani yang membisikkan kebenaran, kejujuran, keikhlasan, keadilan, kemanusiaan dan ketuhanan.

Perlu kiranya menyusun LAGI skenario pemberdayaan SDM Depkimpraswil yang mengacu pada pemberdayaan SDM di atas, yaitu optimalisasi IQ-EQ-SQ. Pemberdayaan itu dimulai dari rekruitmen hingga penjenjangan jabatan strategis, dalam rangka pembangunan PSK di era reformasi menuju Indonesia Baru yang demokratis, adil dan bertanggung jawab, yaitu:

  1. Seleksi rekruitmen harus obyektif dan profesional;
  2. Tes seleksi meliputi tes akademis, IQ-EQ (materi harus berbobot);
  3. Penjenjangan karier berdasarkan fit and proper test – bila perlu mulai asisten pimpro, pimbagpro, pimpro, kepala seksi, kasubdit, direktur hingga dirjen. (penilaian dilakukan oleh Tim Penilai yang diakui kredibilitasnya);
  4. Kursus penjenjangan seperti pra-jabatan, PIP, adum, spama, spamen, spati dilakukan berkala dan berbobot kualitasnya – tidak sekedar pemenuhan materi kurikulum karena bukan rahasia lagi jika makalah tugas bisa diperjual-belikan;
  5. Sistem pendidikan lanjutan – misalnya program S1, S2, S3 – harus diuji ulang berdasarkan tingkat kebutuhan instansional;
  6. Program diklat harus mempunyai kurikulum baku yang memperhatikan mutu dan syarat akademis yang teruji metode ilmiahnya;
  7. Secara berkala dilakukan kursus manajemen dan organisasi, terutama dalam rangka kaderisasi tenaga muda yang berpotensi dan profesional untuk menjaga kesinambungan visi-misi-strategi instansi;
  8. Menjaga komunikasi, konfirmasi, konsolidasi antar ditjen dalam rangka pembangunan PSK di era reformasi menuju Indonesia Baru yang demokratis, adil dan bertanggung jawab.

Kelemahan departemen sebagai organisasi bersumber dari kelemahan SDM. Misalnya persyaratan jabatan dan fasilitas yang diterima dinilai dari jejang strata pendidikan formal atau sertifikat yang belum teruji kualitasnya. Padahal, semakin tinggi jabatan instansional sebagai perumus dan penentu kebijakan publik adalah bersifat generalis bukan spesialis.

MEMFORMAT INDONESIA BARU

Globalisasi 2020 adalah tantangan berat bagi Bangsa Indonesia karena akan terjadi kapitalisasi yang mendunia, di mana investor asing bisa menanamkan modal ke daerah sesuai UU No. 25/2000 pasal 88. Sementara nasionalisme belum mantap menghadapi new capitalism, bahkan cenderung lemah, gejala globalisasi semakin menggusur investor dan tenaga kerja lokal. Sertifikasi tenaga kerja lokal belum bisa bersaing dengan tenaga asing. Berdasarkan Keppres no. 102/2001, terutama tupoksi Depkimpraswil, pasal 28 huruf e disebutkan, “penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya”. Klausul ini bukti Depkimpraswil sangat menentukan kualitas SDM bidang PSK, sehingga pemberdayaan SDM Depkimpraswil sendiri harus mantap.

Pasca Reformasi tahun 1998 seakan memformat ulang makna Indonesia Baru, terutama soal demokratisasi, keadilan, pemulihan ekonomi dan tuntutan daerah akan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya. Isu terakhir ini yang mendorong diterbitkannya Undang-Undang Otonomi Daerah (UU Otda).

Sayangnya, reformasi diwarnai euphoria politik yang berlebihan. Parpol hanya mengedepankan kepentingan kekuasaannya. Reformasi menjadi anarkhi elite yang melemahkan nasionalisme. Sedangkan gejolak di daerah menuntut otda berpeluang melahirkan raja-raja kecil, memindahkan KKN Pusat ke Daerah, sekat hambatan bagi investor dan pengusaha disebabkan perda yang belum kondusif, serta pertumbuhan ekonomi yang semakin tidak merata karena ketidak-samaan kemampuan potensi SDM-SDA antar Daerah. Format Indonesia Baru akhirnya menjadi error dan hang.

Pada tulisan ini menawarkan format ulang Indonesia Baru yang berpijak pada penyadaran akan hakikat pemberdayaan manusia dan akumulasinya sebagai bangsa. Format itu harus mempunyai frame work yang dilandasi:

(1) Kepercayaan (trusty),

(2) Kejujuran (honesty), dan

(3) Keterbukaan (transparancy).

Kepercayaan adalah rasa percaya diri akan kemampuan teknis dan manajerial sehingga produk (NSPM) yang dihasilkan memperoleh kepercayaan (marketable). Kejujuran adalah satu sifat spiritual quotient yang membawa ketenangan kerja sehingga sistem berjalan sesuai visi-misi-strategi organisasi; menunjang UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Keterbukaan adalah interaksi antar personal atau pelaku di lingkungan organisasi yang bersangkutan.

HAKIKAT DEMOKRATIS, ADIL dan BERTANGGUNG JAWAB

Manajer organisasi atau pejabat departemen yang mampu mengembangkan tiga potensi dasar SDM seperti dijelaskan di atas, akan bisa mengambil kunci sukses tidak hanya dari IQ, tetapi juga dari EQ dan SQ. Menyeimbangkan potensi diri, inilah hakikat dari demokratis, adil dan bertanggung-jawab; baik kepada dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa maupun kepada Tuhan. Keseimbangan ini menjadi tuntutan mutlak pembangunan PSK di era reformasi menuju Indonesia Baru yang demokratis, adil dan bertanggung jawab.

Pemberdayaan SDM tidak saja dari lembaga pendidikan formal. Jika fungsi SQ diberdayakan, maka profesionalisme bisa diambil dari ilmu agama yang mengajarkan kunci sukses marketing maupun managing, yaitu:

(1) Keadilan (fairly identik honesty) sesuai QS. 11:8;

(2) Ketelitian (accuracy identik trusty) sesuai QS. 49:6;

(3) Musyawarah (negotiation identik transparancy) sesuai QS. 3:159.

Kreatifitas dan inovasi kritis, dialektis dan integralistik ini belum tampak dari unsur pimpinan Depkimpraswil, apalagi struktur di bawahnya. Banyak kebijaksanaan yang dikeluarkan ternyata tidak bijaksana, data dan proyek saling tumpang tindih, overlapping, salah-benar menjadi tidak jelas dan akhirnya dana pembangunan PSK (baik APBN maupun Loan) berhamburan tidak jelas arah tujuannya.

Jika pimpinan departemen tidak memberi solusi manajemen yang baik, maka struktur di bawahnya semakin lebih parah. Tiadanya pembinaan manajemen melalui behavior attitude berakibat seperti penyimpangan sudut, makin jauh makin melebar dari titik asalnya. Misalnya rekayasa data jalan yang sering terjadi untuk memenuhi target laporan ke pimpinan. Ironinya, kesalahan itu mendasari penyusunan program (DIP) tahun-tahun selanjutnya. Que sera-sera, whatever will be will be…

KESIMPULAN

Reformasi harus menumbuhkan nasionalisme baru yang lebih integralistik, terutama sense of unity. Bukannya melihat tumpukan masalah melahirkan ungkapan pesimisme taedium vitae atau weltschmerz atau rasa “capek pada kehidupan” mengingat nasib bangsa yang sekarat.

“O Tempora! O Mores!” kata Cicero bagi yang ingin menjeritkan kegalauan zaman yang dialaminya. Tetapi bagi Depkimpraswil sebagai ‘panglima’ pembangunan fisik bangsa, harus mampu mengatasi kegalauan dengan tekad membenahi potensi yang dimiliki dan mengayomi daerah-daerah sebagai pembina, pengawas, fasilitator, koordinator dengan memberikan produk jasa publik berupa pedoman, standar, bimbingan, pelatihan, arahan dan supevisi di bidang kimpraswil secara profesional.

Reformasi harus menyentuh perubahan pola pikir dan kerja lebih konstruktif terutama bagi aparatur pemerintah sebagai pengendali pemeritahan. Pola berpikir teoritis-teknis dirubah menjadi praktis-filosofis. Dan konsekuensinya, perubahan itu harus membawa positive-impact bagi segenap personil mulai dari coffee-boy hingga decision-maker. Pembenahan idealisme melalui pemberdayaan SDM Depkimpraswil – selain meningkatkan kinerja organisasi/instansi – juga akan memperbaiki kinerja individual characer building yang trusty, honesty, transparancy, fairly dan accuracy.

Jika masalah dasar SDM bisa ditingkatkan, maka kualitas manusia Indonesia akan meningkat derajatnya dan mampu bersaing di era Globalisasi 2020. SDM yang mantap IQ, EQ, SQ mampu mengemban tugas berat menata kembali rumah tangga bangsa yang carut-marut membangun menuju Indonesia Baru yang dicita-citakan.

Setelah mengurai benang kusut permasalahan, tampaklah bentuk sebenarnya dari yang menjadi kenyataan dengan yang diharapkan. Pada saat yang sama muncul peluang di antara banyak kendala untuk memperbaiki situasi dan kondisi nasional. Pemberdayaan SDM Depkimpraswil dalam tugas pembangunan PSK di era Reformasi menuju Indonesia Baru yang demokratis, adil dan bertanggung-jawab diharapkan akan melahirkan sistem kerja yang terukur. Ciri-ciri sistem kerja terukur itu adalah terpadu, terpantau, terkendali, terevaluasi. Terpadu mencakup semua aspek/bidang; Terpantau meliputi pengawasan intensif; Terkendali sesuai perencanaan; Terevaluasi memungkinkan check and balances.

Dengan merenungkan dan melaksanakan ide pemikiran di atas, akhirnya diharapkan insan Depkimpraswil bisa menjadi manusia yang benar-benar… MERDEKA!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel2003.09 Masalah Drainase di Bandung

May 12, 2008

(Artikel ini dimuat di Harian Pikiran Rakyat Bandung, 08.09.2003)

Masalah Drainase Perkotaan

di Kota Bandung

oleh:

Ir. H. Agung Wiyono, M.Eng. *) dan Ir. Didik Hardiono **)

Bermula dari diskusi kecil pada mata kuliah Pembangunan Drainase dan Pemeliharaan Jalan selama dua tahun berturut-turut – yaitu 2002 dan 2003 – di Program Magister Sistem dan Teknik Jalan Raya Institut Teknologi Bandung (STJR-ITB), ternyata banyak dijumpai masalah drainase perkotaan di Kota Bandung. Diskusi tersebut bukan penelitian detail, tetapi merupakan aplikasi pemahaman materi kuliah drainase kepada mahasiswa Program Magister STJR-ITB terhadap masalah faktual di lapangan. Metode studi yang dilakukan adalah mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melakukan identifikasi dan mengajukan beberapa alternatif solusi untuk masing-masing daerah studi. Kondisi sebenarnya masing-masing daerah studi diuraikan secara singkat di beberapa sub-bab yang menjadi bagian dari tulisan ini.

Satu hal yang menarik bahwa masalah drainase perkotaan di Kota Bandung – dan kebanyakan di kota besar di Indonesia – penyebabnya ternyata bukan karena soal teknis, tetapi lebih pada soal non-teknis seperti faktor lingkungan, perilaku masyarakat, sampah dan lain-lain.

Pada kesempatan ini, dari pihak perguruan tinggi – dalam hal ini ITB – berupaya mengemban fungsinya sebagai akademisi yang meneliti dan memberikan rekomendasi solusi, khususnya pada Masalah Drainase Perkotaan di Kota Bandung. Salah satu upaya itu adalah menyosialisasikannya ke media-massa, seperti di Pikiran Rakyat. Jika substansi tulisan ini ditanggapi masing-masing stakeholder, misalnya dinas-dinas terkait dan masyarakat, maka diharapkan Masalah Drainase Perkotaan di Kota Bandung akan bisa segera diselesaikan dan menata Kota Bandung menjadi semakin cantik, nyaman dihuni dan dikunjungi, sebagai Paris van Java.

Filosofi Drainase

Secara geografis, Bandung ada di wilayah pegunungan yang memiliki terrain mountainous yang secara alami memiliki beda kontur ketinggian yang cukup signifikan. Secara drainase alam, terrain mountainous ini mempunyai alur-alur yang menyalurkan air dari dataran tinggi ke sungai dan akhirnya ke laut. Masalah timbul ketika mulai muncul pembangunan di kawasan tersebut yang merubah kontur alam dan daerah resapan air.

Pembangunan kawasan biasanya dimulai dengan prasarana wilayahnya, yaitu jalan. Dengan adanya pembangunan jalan dan diikuti permukiman, industri dan seterusnya mengakibatkan galian dan timbunan (cut-and-fill) yang merubah elevasi-topografi wilayah. Jika pembangunan tidak memperhatikan keberadaan air dan pengalirannya – baik secara alamiah maupun buatan – maka permasalahan besar akan timbul di kemudian hari; mulai banjir, kemacetan, kecelakaan, musibah penyakit akibat kontaminasi dengan sampah, berhentinya suatu aktifitas dan lain-lain. Banjir besar yang telah melanda Jakarta beberapa waktu lalu mencerminkan masalah drainase jalan dan perkotaan yang tidak direncanakan dengan baik dan terakumulasi selama ini.

Drainase adalah sistem untuk menangani kelebihan air dari alam maupun aktifitas manusia yang perlu ditangani atau dibuang. Kelebihan air tersebut meliputi: (a) air, aliran atau limpahan di atas permukaan (surface flow, run off) disingkat air permukaan, (b) air, aliran atau limpahan di bawah permukaan (sub-surface flow, sub flow). Falsafah yang digunakan dalam drainase adalah: “Drainase alami yang baik dimiliki oleh suatu daerah, tidak boleh diganggu”.

Ada tiga jenis drainase, yaitu: (a) Drainase Perkotaan, untuk pembuangan air hujan. Aliran permukaan yang terkumpul di jalan dialirkan melalui inlet ke dalam riool air hujan di bawah perkerasan jalan, lalu dibuang ke sungai, danau, laut; sedapat mungkin dibuat gravitasional, tapi jika tidak mungkin, digunakan sistem pompa, (b) Drainase Lahan, membuang kelebihan air permukaan dari daerah, atau mungkin turunkan taraf muka air tanah sampai di bawah zona akar untuk memperbaiki tumbuhnya tanaman, atau mengurangi garam-garam tanah; diterapkan untuk pertanian dan perkebunan, serta (c) Drainase Jalan. Pada studi masalah drainase perkotaan, ketiga jenis drainase ini terkait erat.

Drainase Jalan Cihampelas (Simpang Gandok)

Pada pertengahan April 2003, akibat curah hujan yang tinggi, genangan air kembali terjadi. Warga setempat khususnya yang tinggal di sisi jalan arah Cihampelas, dengan caranya sendiri membuat lubang (± 0,75 x 0,50 m2) tepat di atas box culvert dan menggali serta memperpanjang gutter inlet ke arah Jalan Siliwangi dengan maksud aliran dapat segera masuk ke box culvert dan sisanya mengalir ke Jalan Siliwangi. Untuk sementara genangan air dapat diatasi, tetapi beberapa hari kemudian lubang tersebut ditutup kembali oleh pihak yang disebut masyarakat setempat dari salah satu dinas pemda.

Pada dasarnya, hingga pada taraf tertentu, masyarakat mampu mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya. Di sisi lain, keterbatasan pemerintah dalam pemeliharaan jalan dan drainase, mungkin sudah waktunya menyerahkannya kepada masyarakat dalam porsi yang wajar dengan koordinasi yang baik dengan pemerintah. Hanya karena instant, tidak terkoordinasi dan parsial, sehingga tindakan sepihak masyarakat seperti kasus di atas memberikan kesan merusak jalan. Padahal, kasus tersebut sangat mungkin sebagai ekspresi spontanitas yang mencerminkan rasa keputus-asaan atas lambannya reaksi aparat pemerintah dan kebingungan warga menghadapi ancaman banjir akibat drainase yang tidak baik.

Drainase Jalan Laswi

Kondisi saluran samping Jalan Laswi, dari dimensi saluran segi empat (80 x 60 cm2), seperempatnya tertimbun lumpur dan sampah yang mengurangi luas penampang basah saluran. Kondisi surface run-off tinggi pada waktu hujan, karena kurangnya daerah resapan air hujan yang telah berubah menjadi daerah permukiman. Tidak adanya gorong-gorong untuk membantu mempercepat pembuangan air sehingga air hujan meluap dan menjadi banjir.

Jalan Laswi sebagai major road dari simpang menjadi tergenang karena tidak berfungsinya sistem drainase. Hal ini disebabkan hilangnya resapan air seperti pepohonan dan rerumputan, serta tidak sebandingnya ukuran saluran drainase untuk melayani air permukaan. Kondisi ini diperparah dengan berkurangnya penampang basah saluran akibat endapan lumpur dan sampah.

Drainase Jalan Sukabumi

Beberapa masalah yang dihadapi di antaranya; (a) terjadinya kerusakan pada drainase tersebut dan kurangnya pemeliharaan terhadap sistem saluran, (b) tidak cukup terdapatnya gorong-gorong (culvert) pada simpang Jalan Laswi-Sukabumi hingga berakibat aliran air tak bisa cepat dibuang ke sungai dan melimpah di permukaan jalan, (c) terlalu kecilnya penampang saluran, khususnya di ruas Jalan Laswi, (d) sangat sedikitnya terdapat inlet got tepi (gutter inlet), kalaupun ada tetapi tidak bisa berfungsi maksimal untuk memasukkan air ke dalam drainase samping karena pada umumnya sudah tertutup oleh sampah, endapan lumpur dan overlay badan jalan, (e) kurangnya pengawasan dan pemeliharaan secara rutin dari pihak terkait, dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga terbukti drainase dan jalan khususnya di persimpangan Jalan Laswi-Sukabumi sudah membutuhkan perhatian dan penanganan serius, (f) masih kurangnya partisipasi masyarakat khususnya yang tinggal di sekitar lokasi tersebut terutama dalam hal pemeliharaan kebersihan lingkungan.

Drainase Jalan Ciliwung

Elevasi Jalan Ciliwung lebih rendah dibandingkan dengan Jalan Supratman dan Jalan Terusan Ciliwung yang tepat berada di depannya, sehingga air hujan yang jatuh pada badan jalan dan daerah sekitarnya tidak dapat mengalir ke saluran samping. Air hujan yang tidak dapat mengalir dengan baik ini akan menimbulkan genangan pada badan jalan. Air hujan akan mengalir ke saluran samping melalui inlet apabila elevasi muka air pada badan jalan sudah melebihi elevasi bagian tepi jalan, yang berupa taman, yang mempunyai saluran pembuangan ke saluran samping,

Pada lokasi tersebut, saluran samping dan gorong-gorong tidak menimbulkan masalah karena sistem drainase dapat mengalirkan air dengan baik dan memiliki kapasitas saluran cukup besar. Namun pada beberapa bagian mulai terjadi kerusakan, seperti drainase sebelah kanan ke arah Jalan Ciliwung di mana sisi dinding sebelah dalam telah mengalami keruntuhan yang disebabkan oleh adanya dorongan dari akar pohon peneduh yang ditanam di dalam taman. Selain itu, akibat kurangnya perhatian pengelola taman menyebabkan tumbuhnya rumput-rumput liar pada daerah taman yang menjalar hingga ke saluran pembuangan sehingga menghalangi bahkan menutupi aliran air dari badan jalan ke drainase pembuangan. Faktor lain adalah sampah yang menutupi saluran drainase dan saluran pembuangan yang salah satu penyebabnya adalah adanya kios dan penjual kaki lima (PKL) yang berjualan di taman dan trotoar di kiri-kanan Jalan Ciliwung. Paduan hambatan ini semakin menimbulkan masalah di mana air hujan yang jatuh di badan jalan tidak dapat dialirkan ke saluran samping dan gorong-gorong. Sehingga drainase yang telah dirancang baik tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Drainase Persimpangan Jalan Pahlawan-Cikutra

Saluran Jalan Tubagus dan Jalan Cikutra di sisi kiri dari arah Jalan Tubagus Ismail tidak dapat dioptimalkan karena konstruksi jalan tidak menunjang. Hal ini mengakibatkan aliran tidak bisa dibuang ke Sungai Cidurian dan melimpah ke permukaan jalan. Kurangnya kesadaran warga akan fungsi dan kegunaan drainase jalan, tampak dari membuang sampah sembarangan pada saluran drainase yang ada.

Drainase Ruas Jembatan Jalan Siliwangi

Kondisi Jalan Siliwangi yang menuju ke arah Dago memiliki kemiringan melintang 2% dan kemiringan memanjang 6%. Ini memungkinkan air yang di atas jalan terdrainase sebagian besar melalui permukaan jalan. Perbandingan air yang melimpah di atas jalan dengan air yang terdrainase ke saluran tepi jalan adalah tiga berbanding satu.

Kondisi Jalan Siliwangi yang menuju ke arah Gandok memiliki kemiringan memanjang 8% dan kemiringan melintang 2%. Ini memungkinkan air yang melimpah di atas jalan terdrainase sebagian besar melalui permukaan jalan tersebut. Perbandingan air yang melimpah di atas jalan dengan yang terdrainase ke saluran tepi jalan adalah empat berbanding satu.

Kondisi di atas jembatan pada saat hujan deras, akan terjadi genangan di atas jembatan terutama sisi jalan di jembatan yang elevasinya lebih rendah. Adapun ketinggiannya bervariasi dan maksimal setinggi elevasi trotoar atau kerb sisa jembatan. Ini semua terjadi karena lubang pembuang air yang menggunakan pipa tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Yang berfungsi hanya satu pipa, yang lainnya tersumbat karena sampah. Satu kondisi yang parah bahwa lubang pipa penuh tanah. Jadi, logis jika air tidak mengalir melalui lubang pipa tersebut. Jika pipa dan saluran besih dari sampah dan endapan, sebenarnya tidak akan ada masalah. Ironisnya, jika terjadi hujan, air justru tertampung di atas jembatan, tidak tersalurkan ke sungai di bawahnya.

Drainase Persimpangan Jalan Cikadut – Jenderal Ahmad Yani

Kondisi saluran samping Jalan Jenderal Ahmad Yani sebelah utara tampak adanya endapan lumpur dan sampah. Sebelum gorong-gorong tampak endapan lumpur lebih banyak, sehingga berpotensi mengurangi kapasitas saluran samping. Kondisi saluran Jalan Jenderal Ahmad Yani sebelah selatan tampak adanya endapan lumpur dan sampah, tetapi endapan lumpur tampak lebih banyak. Sementara itu kondisi gorong-gorong segi-empat tampak tertimbun endapan lumpur hampir mencapai setengah dari luas penampang gorong-gorong.

Drainase Persimpangan Jalan Cicendo – Kebon Kawung

Kondisi saluran samping Jalan Kebon Kawung, baik dari sisi kiri maupun kanan, tertimbun tiga-perempat bagiannya dengan endapan tanah dan air lumpur yang tidak mengalir. Selain itu banyak terdapat sampah berserakan di bahu jalan dan menutupi lubang-lubang saluran yang menghubungkan bahu kanan jalan dengan saluran samping. Pada saluran sisi kiri, banyak yang sudah mengalami kerusakan karena sebagian saluran itu sudah ditumbuhi tanaman dan rumput.

Pada bagian kiri jembatan, saluran kanannya merupakan sebuah parit dengan lebar 3 meter. Setengah dari parit ini berisi sampah dan endapan tanah. Parit ini mengalir menyeberangi jalan dengan membentuk huruf L dengan aliran menjauhi jembatan ke arah barat jalan tersebut. Sampah dan endapan tanah ini terutama terdapat di bagian kelokan sungai yang menyeberangi Jalan Kebon Kawung. Saluran di sekitar jembatan kondisinya penuh endapan tanah dan lumpur, ditumbuhi rumput dan kondisinya tidak mengalir. Dengan kondisi saluran sisi kiri maupun kanan tidak dapat berfungsi dan tidak terawat.

Kondisi saluran samping Jalan Cicendo relatif lebih baik dari Jalan Kebon Kawung. Profil memanjang jalan dan saluran samping yang menurun menyebabkan air di dalam saluran samping mengalir searah dengan kemiringan, sehingga endapan lumpur tidak mengendap di saluran. Dari survey pada saat kering, saluran tersebut masih dapat berfungsi tetapi tidak optimal.

Kondisi gorong-gorong segi-empat yang ada sekarang setengahnya tertimbun endapan lumpur dan sampah yang terbawa dari saluran samping di Jalan Kebon Kawung dan Jalan Cicendo.

Jalan Wastu Kencana – Tamansari

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada April 2003 dan informasi dari masyarakat, dapat dicatat beberapa permasalahan yang menyangkut kondisi lingkungan sarana drainase yang menyebabkan menurunnya kemampuan layanan sistem drainase;

Pertama, terjadi kerusakan pada sarana drainase akibat kurangnya pemeliharaan terhadap sarana saluran drainase yang ada. Kedua, terlihat di beberapa tempat saluran drainase jalan, khususnya di depan kios foto copy dan warung makan dalam keadaan bersih karena pembersihan dilakukan rutin oleh pedagang. Tetapi drainase di seberang jalan terdapat sampah penuh di sepanjang saluran yang berupa saluran samping tertutup. Ketiga, pembersihan pada saluran tertutup dilakukan petugas kebersihan, tetapi kenyataannya tidak dilakukan secara intensif dengan terlihatnya sampah yang menumpuk di sepanjang saluran. Padahal menurut para pedadang kaki lima (PKL) mereka secara rutin dipungut iuran berupa retribusi oleh petugas dari RT/RW setempat sebesar Rp. 2000,- per minggu dan dari Perusahaan Daerah Kebersihan Pemerintah Kota sebesar Rp. 600,- per minggu. Keempat, pondasi pagar taman didirikan tepat di tali air (catch basin) sehingga menghalangi jalannya air yang menuju saluran samping. Kelima, tidak adanya bak kontrol untuk inspeksi saluran apakah ada sampah atau endapan, sehingga menyulitkan dalam pengamatan dan pemeliharaan saluran. Keenam, frekuensi kedatangan perugas kebersihan kadang-kadang satu kali dalam seminggu, itu pun tidak rutin. Yang dilakukan hanya mengambil tumpukan sampah di pinggir jalan, sedang membersihkan dan mengangkat sampah yang tertimbun dalam saluran jarang dilakukan bahkan tidak dilakukan kecuali pada saat terjadi banjir di musim hujan. Ketujuh, adanya sedimentasi pada sepanjang saluran pinggir jalan yang diakibatkan oleh erosi baik dari badan jalan yang rusak maupun dari daerah samping di sepanjang jalan. Kedelapan, adanya tanggapan positif masyarakat dalam rangka pemeliharaan samping jalan secara swadana dan swakelola oleh masyarakat, yaitu dengan mempekerjakan warga setempat yang tuna karya. Hanya saja selama ini pengelolaan dana retribusi oleh kelurahan belum optimal.

Jalan Sangkuriang – Jalan Siliwangi

Sistem drainase jalan yang diterapkan sudah sesuai dengan kaidah drainase permukaan, yaitu aliran permukaan yang terkumpul di jalan dialirkan melalui lubang-lubang pemasukan (inlet) ke dalam saluran samping di sisi jalan. Kemudian dibuang kearah Sungai Cikapiundung melalui saluran di bawah perkerasan jalan pada jalan Siliwangi, sehingga disimpulkan sistem drainase sudah mempunyai pembuangan akhir yaitu Sungai Cikapundung.

Kondisi sarana drainase yang belum tersedia atau belum berfungsi optimal diantaranya adalah (a) tidak terdapatnya gutter inlet pada Jalan Sangkuriang sehingga akumulasi air permukaan mengakibatkan genangan di pertigaan Jalan Sangkuriang dan Jalan Siliwangi, (b) masih banyak dijumpai kotoran berupa sampah dan endapan yang menutupi gorong-goriong, catch basin maupun saluran yang melengkapi sarana drainase.

Beberapa Penyebab

Dari beberapa kondisi daerah studi yang telah diuraikan di atas, maka secara umum masalah drainase perkotaan – terutama yang terjadi pada kasus-kasus drainase jalan raya di beberapa lokasi daerah studi yang diamati dalam wilayah Kota Bandung – adalah :

Pertama, secara teknis tampak pada perencanaan sistem drainase memang kurang ideal, baik dari sisi dimensi maupun jaringan regional, sehingga drainase tidak berfungsi secara optimum. Sehingga ketika memasuki musim hujan, air limpahan dari jalan tidak dapat lagi ditampung dan dialirkan oleh drainase yang ada. Akibatnya, air akan menggenangi permukaan badan jalan untuk jangka waktu yang cukup lama.

Kedua, secara non-teknis indikasi penyebab tidak berfungsinya sistem drainase adalah karena sistem drainase terganggu oleh sampah dan endapan yang menyumbat serta sedimentasi kumpur dan sampah yang cukup tinggi.

Ketiga, secara sosio-kultural kurangnya maintenance dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang tercermin dari buangan sampah di sepanjang saluran sehingga memberikan kontribusi sangat besar terhadap masalah yang terjadi.

Masalah Sampah

Penanganan sampah di semua kota di Indonesia masih mengalami banyak kendala dari semua subyek yang terkait dengan sampah seperti pemerintah dan masyarakat umumnya. Selain itu, teknologi persampahan – mulai dari sisi pengumpulan, transportasi, pengolahan, pembakaran dan lain-lain –kurang berkembang seiring semakin melimpahnya volume sampah di masyarakat yang sangat mencemari dan mengotori lingkungan.

Dari pihak pemerintah – melalui dinas kebersihan di masing-masing daerah – seharusnya menerapkan perda yang kondusif tentang sampah. Retribusi untuk kebersihan dan sampah idealnya sebagian juga kembali untuk pengolahan kebersihan dan sampah. Secara teknis, jika pada waktu lalu ada kebijakan pemisahan sampah kering dan sampah basah, tetapi sampah yang mengotori jaringan jalan masih tetap tercecer di mana-mana, bercampur antara sampah basah dan sampah kering. Kebijakan penegakan hukum atau law enforcement terhadap pengendara dan penumpang kendaraan yang membuang sampah di jalan juga masih setengah hati karena hanya berlaku di ruas jalan-jalan protokol tertentu – seharusnya untuk semua jaringan jalan. Upaya ini untuk menghindari agar sampah-sampah di jalan, jika terjadi hujan, tidak akan mengalir dan menumpuk di sepanjang saluran drainase jalan.

Setelah penegakan hukum terhadap pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, maka pemerintah daerah harus menindak-lanjuti secara hierarkis mulai dengan pengadaan bak-bak sampah, alat-alat pengangkut sampah, tempat penampungan sementara (TPS) hingga tempat penampungan akhir (TPA) dan incenerator atau alat poenghancur sampah lainnya.

Ketika pemerintah telah menerapkan kebijakan, menegakkan hukum atas setiap pelanggaran dan memberikan fasilitas buangan untuk sampah, maka kewajiban penegak hukum melalui polisi atau pamong praja memberikan pengawasan intensif. Jika kesadaran masyarakat mulai tumbuh, secara pelan namun pasti peranan pemerintah akan menjadi semakin kecil. Pada saatnya nanti masyarakat sendiri yang akan mengolah lingkungannya dengan baik.

***

 

*) Dosen Program Magister STJR-ITB, Bandung

**) Staf Depkimpraswil, Mahasiswa Program Magister STJR-ITB, Bandung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003-07 ITB 01 Pendahuluan

May 12, 2008

Karya Tulis ini untuk Lomba Karangan Ilmiah Tingkat Nasional “ITB 2020”

 

Institut Teknologi Bandung:

Perkembangan Sains dan Teknologi,

dan Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia

( Prediksi dan Visi 2020 )

 

Oleh:

 

Didik Hardiono

Mahasiswa Program Magister STJR-ITB

NIM: 26902019

 

Tahun 2003

 

 

 

 

 

Bagian 1. Pendahuluan

PERGURUAN Tinggi Negeri (PTN) dengan status Badan Hukum adalah tanpa preseden dalam sejarah Pendidikan Tinggi di Indonesia. Ini diawali terbitnya PP No. 61/1999: “Penetapan PTN sebagai Badan Hukum”, disusul PP No. 155/2000: “Penetapan Institut Teknologi Bandung menjadi Badan Hukum Milik Negara” (ITB-BHMN 26/12/2000). Menyikapi perubahan itu, ITB menyusun agenda transformasi, yaitu: (1) Transformasi ITB-BHMN 2002–2005, meliputi: Awareness and Interest, Desire, Acceptance, Action; (2) ITB “Research & Development University”: Academic
Excellence
for; Education, Industrial
Relevance, Contribution
of
the
New
Knowledge, Empowerment.

Lomba Karangan Ilmiah Tingkat Nasional: “ITB 2020” adalah sarana tepat untuk mawas diri di era keterbukaan, reformasi dan transformasi. Dari sini diharapkan muncul ide-ide elegant sebagai suplemen pemikiran alternatif ITB terhadap kemandirian dan optimisme bangsa untuk segera melakukan national character building menghadapi Globalisasi 2020.

Pada tulisan ini struktur pembahasannya akan terdiri dari:

Pendahuluan (1) sebagai latar belakang diselenggarakan lomba karya tulis ini menurut pemahaman penulis dan penjelasan pemilihan tema Institut Teknologi Bandung (ITB), Perkembangan Sains dan Teknologi, dan Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia: Prediksi dan Visi 2020; ITB: Institusi Pendidikan dan Agent of Change (2) menelaah peran-fungsi ITB terhadap perubahan sosial masyarakat. Sebagai institusi pendidikan, ITB tidak lepas dari sistem pendidikan nasional (sisdiknas) sehingga tulisan ini membahas Sisdiknas: Hakikat Pendidikan dan Perubahan. Optimalisasi SDM sebagai aktor agent of change dianalisa melalui Menemu-kenali Potensi Manusia; Perkembangan Sains dan Teknologi (3) membahas Makna Sains dan Teknologi dalam posisinya sebagai cabang ilmu pengetahuan. Bab ini mengulas Konsekuensi Perkembangan Sains dan Teknologi; Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia (4) membahas peran sains dan teknologi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Perubahan sosial diawali Perubahan Individual: Fisik, Intelektual, Emosional, Spiritual. Jika perubahan pribadi menghasilkan individual andal, maka secara simultan membawa dampak positif pada Perubahan Sosial: Teknologi, Industri, Ekonomi, Politik, Kultural; Prediksi dan Visi-Misi ITB 2020 (5) merupakan kesimpulan dari tulisan ini yang merangkum keberadaan institusi ITB dan harapan mengakomodasikan ide-ide pemikiran mulai pengembangan potensi mahasiswa, pemberdayaan sosial masyarakat, dunia industri, otonomi kampus dan daerah, serta yang jauh lebih penting adalah ITB dan NKRI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003-07 ITB 02 Institusi Pendidikan & Agent of Change

May 12, 2008

Karya Tulis ini untuk Lomba Karangan Ilmiah Tingkat Nasional “ITB 2020”

 

Institut Teknologi Bandung:

Perkembangan Sains dan Teknologi,

dan Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia

( Prediksi dan Visi 2020 )

 

Oleh:

 

Didik Hardiono

Mahasiswa Program Magister STJR-ITB

NIM: 26902019

 

Tahun 2003

 

 

 

 

 

Bagian 2. ITB: Institusi Pendidikan dan Agent of Change

KEKUATAN dan upaya penampilan ITB diletakkan di atas struktur akademik yang telah hidup dan tumbuh sejak awal abad XX hingga membentuk perwujudan ilmu pengetahuan di dalam matra dan fakultas, meliputi:

  1. Matra ilmu kebumian dan sumber daya mineral oleh Fakultas llmu Kebumian dan Teknologi Mineral,
  2. Matra sarana dan prasarana oleh Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,
  3. Matra industri oleh Fakultas Teknologi Industri dan Jurusan Farmasi,
  4. Matra manusia, sosial dan budaya oleh Fakultas Seni Rupa dan Desain,
  5. Matra bisnis dan manajemen oleh Program Magister Bisnis dan Manajemen Teknologi,
  6. Matra matematika dan ilmu-ilmu dasar yang akan terus melandasi penemuan dan pengembangan ilmu-ilmu terapan oleh Fakultas MIPA.

Kekuatan dan penampilan ITB mencakup hampir semua cabang ilmu pengetahuan, sehingga perlu menguraikan filosofi ilmu pengetahuan secara holistik. Kontrol filosofis ilmu pengetahuan ini akan mengintegrasikan semua potensi kecerdasan yang dimiliki oleh manusia menyangkut ilmu dan alam semesta, baik secara fisikal hingga spiritual. Karena ilmu filsafat tidak hanya membicarakan yang “ada” (fisikal) sejauh yang ada, tetapi juga mengkaji yang “tiada” (spiritual) melalui gejala-gejala dari yang “ada”.

Dari sisi manajemen, organisasi dan kepemimpinan, ITB melaksanakan penataan lembaga dengan kepemimpinan yang baik untuk membangun organisasi pendidikan yang encer, fleksibel, leluasa dan fokus terhadap kebutuhan. Menumbuhkan rasa memiliki yang luas dengan memperhatikan: (1) Keterbukaan dan kejujuran, (2) Evaluasi struktural suatu organisasi, (3) Menciptakan sistem penghargaan konsisten dengan tujuan dan sasaran, (4) Mengerti dan memenuhi kebutuhan konsumen, (5) Merangkul teknologi informasi yang membuat perubahan mendasar, (6) Aktif mencari cara mendesentralisasi pengendalian yang sinkron, (7) Menetapkan bagaimana memotivasi efektif bagi para pekerja ilmu, (8) Menciptakan pikiran yang sadar dan mengerti perlunya kecepatan dan respons seksama, (9) Meraih diversitas dan perspektif global, serta (10) Menciptakan institusi yang hidup dan belajar.

Pada tulisan ini, manajemen, organisasi dan kepemimpinan dirangkum dalam ulasan individual character building yang trusty, honesty, transparancy, fairly dan accuracy, karena untuk menghadapi perspektif global memerlukan kesiapan total. Di dalam kondisi bangsa yang tidak sehat seperti saat ini, perlu kemauan keras dan optimalisasi kemampuan secara total menghadapi kompetisi antar bangsa pada Globalisasi 2020.

Perubahan nasional sejak Reformasi 1998 dan Transformasi ITB 2000, seharusnya menumbuhkan rasa nasionalisme baru, terutama sense of unity dan sense of belonging. Tetapi masalah demi masalah hanya menumpuk melahirkan pesimisme taedium vitae atau weltschmerz atau rasa “capek” pada kehidupan. Sehingga perubahan demi perubahan itu tidak atau belum mampu meningkatkan kualitas SDM, belum menciptakan sistem yang trusty, honesty, transparancy, fairly dan accuracy, serta belum melahirkan manusia dan Bangsa Indonesia yang benar-benar merdeka secara esensial.

“O Tempora! O Mores!” kata Cicero yang menjeritkan kegalauan pada masanya. Tetapi bagi ITB sebagai “panglima” sains dan teknologi seharusnya bijak menghadapinya karena tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dari dan oleh akal-pikiran manusia. Semangat reformasi, atau istilah ITB: transformasi, harus menyentuh perubahan pola pikir yang lebih terstruktur. Model kepemimpinan kolektif ITB yakni Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Majelis Guru Besar, Rektor hendaknya tidak lagi berpola pikir yang teoritis-teknis tetapi lebih praktis-filosofis dari sisi kurikulum, sistem pendidikan dan pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara (NKRI).

Pembenahan idealisme itu selain meningkatkan kinerja institusionalnya, juga akan memperbaiki individual character yang trusty, honesty, transparancy, fairly dan accuracy. Jika SDM ITB bisa ditingkatkan, bersama ribuan alumninya yang andal, ITB pun akan menunjang peningkatan kualitas SDM Indonesia dalam membangun national
character dan mampu berkompetisi di era Globalisasi 2020. SDM Indonesia yang andal secara phisical, intellectual, emotional, spiritual menjadi guaranty kemampuan menata kembali kondisi bangsa yang sedang carut-marut menuju Indonesia Baru yang jauh lebih baik.

De Technische Hooge School te Bandung didirikan 3 Juli 1920 dan menjadi ITB pada 2 Maret 1959. ITB diharapkan bisa melahirkan pemimpin baru pasca Sukarno yang telah membuktikan diri sebagai mahasiswa plus pemikir-pejuang melalui “revolusi pemikiran” pada tahun-tahun 1922-1923 ketika masih berstatus mahasiswa THS/ITB. Hampir seabad pengalaman ITB sebagai scientist, maka ITB harus bisa mengarahkan visi sebagai agent of change melalui pendidikan, penelitian-pengembangan, pemberdayaan atau pelayanan pada masyarakat, kemandirian pada idealisme dan nasionalisme dan tidak terpengaruh pada arus globalisasi yang bercirikan kapitalisme dan materialisme, serta hanyut mengalir mengikuti selera pasar dunia yang konsumeristis.

Sisdiknas: Hakikat Pendidikan dan Perubahan

Konsep dasar sisdiknas adalah pemahaman awal terhadap perbedaan filosofi pendidikan dan pengajaran, serta ilmu dan pengetahuan. Kesalah-pahaman akan mengakibatkan rancunya makna tujuan pendidikan. Adapun perbedaan hakiki antara pendidikan dan pengajaran adalah: pada kata ‘mendidik‘ memiliki makna mendalam karena ada tanggung-jawab moral pendidik agar peserta didik mengerti, memahami, dan menghayati apa yang diberikan kepadanya, sedangkan pada kata ‘mengajar‘ mengandung pengertian hanya menyampaikan materi untuk sekedar tahu dan bisa, serta tidak menuntutnya lebih menghayati melalui analisa dan penalaran.

Sisdiknas selama ini belum melahirkan pemikir-pejuang yang andal terutama terkait idealisme dan nasionalisme karena ketidak-pahaman hakikat pendidikan tadi. Sistem pengajaran (bukan pendidikan) di semua jenjang pendidikan di Indonesia masih menekankan materi (bukan esensi) dan hafalan (bukan analisa-penalaran). Semuanya lebih menekankan pada kuantitas nilai, IP, SKS daripada kualitas.

Mahasiswa pun sebagai objek sisdiknas belum mampu memberikan koreksi positif padanya. Mahasiswa aktifis lebih banyak melakukan aksi fisikal daripada bergaining intelektual. Sedang mahasiswa yang rajin belajar, setelah lulus sarjana lebih berorientasi mengabdi ke industri dari pada cinta negeri, “menjual” harga diri dari pada mengikuti hati nurani. Ini terjadi karena sisdiknas tidak berorientasi pada pengembangan dan keseimbangan phisic, intellectual, emotional, spiritual quotient. Gelar sarjana belum menjamin kualitas SDM, karena begitu mudah lulus sekolah, banyak kasus ijazah palsu, jual-beli skripsi serta perilaku yang tidak profesional.

Sedikit sekali akademisi yang memahami filsafat ilmu pengetahuan. Adalah Auguste Comte (1798-1857), penganut filasafat positivisme, yang berpendirian bahwa segalanya berdasarkan fakta atau kenyataan. Ia membagi ilmu pengetahuan menjadi enam, yaitu: Ilmu Pasti, Astronomi, Fisika, Kimia, Biologi dan Sosiologi. Tetapi penulis lebih mengacu pemikiran kritis-dialektis-integralistis Nabi Ibrahim ketika “mencari” Tuhan yang ia percayai sebagai sumber kebenaran hakiki. Ia pun memulai dengan melihat bintang, bulan, matahari dan berakhir ke tauhid, sehingga melahirkan sintesa bahwa ilmu pengetahuan dibagi menjadi tujuh, yaitu: Astronomi, Matematika, Fisika, Biologi, Kimia, Sosiologi dan Fisafat/Agama.

Ketujuh cabang ilmu pengetahuan tersebut merupakan perwujudan realisme yang sebenarnya, yaitu segalanya berdasarkan “kenyataan” dan “ketidak-nyataan”, atau antara yang “ada” dan “tiada” sebagaimana telah disinggung di depan. Dengan menganalisis yang “tiada” dari gejala yang “ada”, salah satunya dimanfaatkan untuk memprediksi segala sesuatu di masa depan seperti Prediksi dan Visi “ITB 2020”.

Konklusi seluruh ilmu pengetahuan ternyata berakhir di filsafat atau agama, jika dan hanya jika agama diperlakukan “apa adanya”. I Gede Prama pun akhirnya menyentuh masalah hati atau agama di dalam setiap ulasan manajemennya terkait soal keterbukaan, kejujuran, kesederhanaan dan lain-lain. Begitu pula Newton dan Einstein yang mengakui The Great Creator. Ini membuktikan bahwa setiap ilmu harus difilsafati. Adalah malapetaka jika sarjana tidak paham filosofi ilmu karena ia akan mengalami kebodohan intelektual, kemiskinan jiwa dalam kemiskinan filsafat.

Banyaknya sarjana yang tidak memahami filsafat ilmu dan perbedaan esensi antara ilmu dan pengetahuan membuktikan adanya gejala kemiskinan filsafat tadi. Untuk menambah sedikit wawasan, maka berikut ini dijelaskan perbedaan mendasar antara ilmu
(science) dan pengetahuan
(knowledge):

Ilmu (Science)        Pengetahuan (Knowledge)

Sumber            Tuhan            Manusia / Alam Semesta

Tata Nilai            Kebenaran        Kebetulan

Proses            Pendidikan        Pengajaran

Materi            Kualitas            Kuantitas

Biaya            Relatif murah        Relatif mahal

Hasil            Inti-inti kebijaksanaan    Gelar-gelar kesarjanaan

Kecenderungan        Sederhana-Pengabdian    Kaya-Penguasaan

Pengakuan Manusia    Tidak butuh        Sangat butuh

Sementara itu menurut kamus dijelaskan bahwa ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang telah disusun sistematis; dan pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui karena mempelajari, melihat atau menyaksikan. Jadi, sejauh ilmu yang bisa dicerna logika dan teknologi manusia, itulah pengetahuan manusia. Selebihnya belum terkuak masih misteri. Newton pun berkata dengan bijak, “…saya nampaknya bagaikan anak laki-laki yang bermain di pantai dan kemudian menemukan koral dan kerang yang lebih indah dari biasanya, sementara samudera besar kebenaran terbentang di hadapan saya tidak terungkapkan.”

Kecenderungan ilmu sebagai unsur alam bersifat sangat obyektif, pasif, jujur, sederhana dan mengabdi pada hukum kebenaran yang diberlakukan kepadanya. Sedangkan pengetahuan yang diperoleh kuantitatif dan cenderung konsumtif, bersifat subyektif bergantung manusia penemunya. Teori, postulat, asumsi selalu berubah dari waktu ke waktu untuk saling melengkapi dan menyempurnakan.

Ilmu identik ke-benar-an dan pengetahuan identik ke-betul-an. Mengacu dari berbagai definisi di atas, jika manusia sekedar berpengetahuan dan tidak berilmu, selamanya ia takkan pernah memahami kebenaran. Jalaluddin Rumi pun berkata, “Hanya dengan menjadi kebenaran yang bisa memahami dan menghayati adanya Hakikat Kebenaran.” Memang terdengar asing mengaitkan sains dan teknologi bagi ITB dengan fenomena di atas karena memang belum lazim dan belum terbiasa.

Tetapi inti dari hakikat pendidikan mengajarkan kebenaran. Orang yang telah mencapai inti-inti kebijakan pasti setuju dengan Rumi. Ketika manusia memahami pelajaran azali dari alam yang disiplin, jujur “apa adanya”; maka penguasaan sains dan teknologi baginya tidak begitu sulit. Alam mengajarkan kebenaran dan keseimbangan, sebab kebenaran memberikan keseimbangan; “Kamu takkan melihat ciptaan Tuhan tidak seimbang. Lihatlah berulangkali, adakah kamu melihat yang tidak seimbang. Pandanglah sekali lagi, penglihatanmu akan kembali padamu dan tidak menemukan yang cacat dan penglihatanmu menjadi payah”. Secara sains, keseimbangan itu begitu dekat dengan Hukum Newton I, II, III.

Pengalaman manusia menjadi dewasa melalui hal-hal yang ia rasakan benar. Nilai “benar”nya waktu ia kecil berdasarkan dogma dari orang tua atau guru. Nilai “benar”nya akan berubah ketika ia beranjak dewasa dan menemukan bukti ilmiah yang menggugurkan kebenaran dogmatisnya. Sejalan tumbuh-kembang intelektual, emosional dan spiritual; maka nilai kebenaran terbagi menjadi lima, yaitu dogmatis, empiris, saintis, filosofis dan religis. Kebenaran dogmatis sifatnya dangkal, hanya percaya tanpa dicek benarnya melalui data empirik. Kebenaran empiris diterima oleh indera yang masih diragukan pula. Kebenaran saintis memberikan fakta berdasarkan eksperimen tetapi sulit bagi ilmu sosial dengan variabel abstrak. Kebenaran filosofis mencoba melangkah lebih, tetapi ia pun kandas ketika masuk topik asal dan akhir dari semua kehidupan manusia. Maka kebenaran religis menjawab segala persoalan.

Untuk mengembalikan martabat bangsa dan fitrah manusia, harus mengembalikan tujuan azali pendidikan yang mengajarkan kebenaran dan keseimbangan. Negara secara politis dan ITB sebagai salah satu institusi akademis, amat bertanggung-jawab atas pendidikan dan perubahan menuju kebenaran dan keseimbangan. Plato (427-347 SM) berkata: “Pendidikan adalah tugas pokok dan panggilan yang harus diselenggarakan negara, dan oleh sebab itu tidak boleh dilalaikan begitu saja.”

Menemu-kenali Potensi Manusia

Pada awalnya manusia diciptakan sama secara fitrah, tidak ada uber alles. Masalahnya adalah bagaimana ia tumbuh dan berkembang serta mendidiknya sesuai bakat dan kemampuannya. Di sinilah dituntut peranan utama orang tua, masyarakat, pemerintah dan institusi pendidikan secara formal-akademis.

Secara umum, potensi manusia yaitu Phisical Quotient (PQ), Intellectual Quotient (IQ), Emotional Quotient (EQ) dan Spiritual Quotient (SQ). Setiap potensi berkembang sejalan prosentase dominasi masing-masing quotient. Mahasiswa ITB tentu memiliki IQ lebih dominan dari pada PQ, EQ dan SQ. Tetapi, pada waktu-waktu tertentu, quotient lain mempunyai kehendak untuk diakomodasi misalnya untuk olah raga (PQ), ekspresi seni (EQ) dan kebutuhan rohani (SQ).

PQ pada umumnya berupa ketrampilan dan kekuatan fisik. Ia menghasilkan kemampuan olah-raga; berlari, melompat, berenang dan lain-lain. Ada pepatah men sana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tetapi ini perlu dipertanyakan jika mental dan batin belum seimbang.

IQ di otak kiri yang berfungsi berbicara menguasai bahasa; membaca, menulis dan berhitung; daya ingat nama, waktu dan peristiwa; sifat logis, analitis dan terarah pada satu persoalan, langkah-demi-langkah serta rasional. Ketika IQ mencapai puncak, ternyata pemenuhan IQ bagi manusia belum cukup.

EQ di otak kanan adalah sifat bawaan manusia yang tumbuh berkembang jika ia sadar kemampuan khususnya di bidang seni, budaya, bahasa dan lain-lain yang melibatkan emosi; berfungsi untuk sifat intuitif; waspada, atentif, konsentrasi; pengenalan ruang dan lingkungan; pengenalan diri dan orang lain; senang musik; kondisi emosi relatif stabil, terkendali; proses sosialisasi, pembentukan kepribadian dan mandiri; kreatif dan produktif. Kata Rugria: “Tiada sesuatu mempunyai makna di dunia yang tanpa rasa. Tetapi, SENIMAN memberi arti baik atau buruk.”

SQ berfungsi sebagai nurani, membisikkan kebenaran, kejuju-ran, keadilan, kesederhanaan, keikhlasan, kemanusiaan dan ketuhanan; bersumber dari kebe-aran hakiki. Kecerdasan spiritual adalah sifat azali yang tidak bisa diingkari karena ia pancaran dari The Great Creator. Mengingkari eksistensinya disebabkan penga-ruh lingkungan yang dibisikkan ego dan ambisi menyesatkan.

Semua analisa di atas pada dasarnya sejalan dengan proses transformasi ITB menuju academic exellence, prosperity dan agent of change yang terdiri dari komponen yaitu stakeholders, sistem, struktur, strategi, sumber daya, kompetensi, kepemimpinan dan nilai budaya bersama. Tetapi pada buku putih ITB tersebut pembahasannya secara struktural redaksional masih terkesan berbelit dan sulit dipahami selain oleh penyusunnya sendiri.